Breaking News

Fix, Ali Ngabalin Bocorkan Jadwal Reshuffle, Siapa yang Digeser? Ini Prediksi Nama Menurut Pengamat

Fix, Ali Ngabalin Bocorkan Jadwal Reshuffle, Siapa yang Digeser? Ini Prediksi Nama Menurut Pengamat

Editor: maria anitoda
ISTIMEWA
Fix, Ali Ngabalin Bocorkan Jadwal Reshuffle, Siapa yang Digeser? Ini Prediksi Nama Menurut Pengamat 

Untuk diketahui, Moeldoko menjadi Panglima TNI di era Presiden SBY. 

Lantas bagaimana cerita pengangkatan Moeldoko saat itu?

Dikutip dari pemberitaan Kontan pada 30 Juli 2013, Moeldoko yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD diajukan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh SBY.

SBY mengajukan Moeldoko untuk menggantikan Panglima TNI saat itu, Laksamana Agus Suhartono yang memasuki pensiun pada 25 Agustus 2013.

Surat pengajuan Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima TNI diserahkan SBY ke DPR pada 23 Juli 2013. 

Moeldoko dipilih SBY yang saat itu menerima tiga usulan nama dari Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. 

Tiga nama yang diusulkan Agus yakni tiga kepala staf di masa itu yakni Kepala Staf TNI AD, Jenderal Moeldoko; Kepala Staf TNI AU, Marsekal Ida Bagus Putu Dunia; dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Marsetio. 

Dalam pengajuan tersebut, Moeldoko berada di daftar pertama. 

"Gilirannya (Panglima TNI) kalau tidak Angkatan Udara, yah Angkatan Darat. Sangat mungkin kembali ke Angkatan Darat," kata Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Hanya Tiga Bulan Jabat KSAD

Baca juga: Razman Nasution Tinggalkan Kelompok Moeldoko, Ditanggapi AHY dengan Respon Menohok: Itu Masa Lalu

Moeldoko naik menjadi Panglima TNI dalam waktu yang sangat singkat dan terpendek dalam sejarah milier. 

Hal ini karena Moeldoko hanya menjabat sebagai KSAD selama tiga bulan. 

Ia dilantik sebagai Panglima TNI oleh SBY pada 30 Agustus 2013.

Tiga bulan sebelumnya, tepatnya pada 20 Mei 2013, Moeldoko diangkat menjadi KSAD menggantikan ipar SBY, Jenderal Pramono Edhie Wibowo. 

Sebelum menjabat KSAD, Moeldoko menjabat sebagai Wakil KSAD.

Disorot Kontras

Pengajuan Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima TNI sempat dikritik oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Kontras mempersoalkan Presiden SBY yang hanya mengajukan satu nama.

"Dari segi hak asasi manusia dia (Moeldoko) tidak bermasalah. Artinya kita setuju saja. Tapi dalam prosesnya akan lebih baik kalau Presiden memberi variasi ke DPR," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, di kantornya, Kamis (1/8/2013), seperti diberitakan Kompas.com. 

Haris mengatakan, selain Moeldoko, Presiden bisa juga mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia kepada DPR.

Dalam pengajuan itu, Presiden bisa menyampaikan siapa yang menjadi prioritas.

Jika hanya Moeldoko, kata dia, akan muncul kesan politis yang kental di mata publik.

"Yang saya khawatir sosok baik seperti Moeldoko malah masuk ke dalam bayang-bayang payung politik SBY," kata Haris.

Terkait sorotan sebagian pihak soal Operasi Sajadah yang muncul ketika Moeldoko menjabat Panglima Daerah Militer III Siliwangi, Haris mengaku sudah pernah meminta klarifikasi masalah itu kepada Moeldoko.

Penjelasan Moeldoko ketika itu, kata Haris, sebenarnya usulannya bukan Operasi Sajadah, namun Gelar Sajadah.

Usulan itu sebagai analogi untuk duduk bersama tanpa kekerasan.

Namun saat dijalankan, kata dia, dipakai sebagai pembenaran oleh sejumlah anggota TNI bersama polisi untuk menutup Masjid Ahmadiyah.

"Kita jelaskan implikasinya sudah ke mana-mana. Akhirnya mereka terima. Menurut saya dia pendengar yang baik. Setelah itu dia tidak pernah bicara soal Gelar Sajadah. Saya apresiasi itu," kata Haris.

Moeldoko Pernah Sebut SBY sebagai Senior yang Dihormati

Di awal menjabat sebagai KSP pada 2019, Moeldoko pernah menyebut SBY tidak hanya mantan atasan, tetapi juga senior yang dihormati. 

"Ya, begini, dalam kehidupan itu ada senior dan atasan. Kalau atasan kita, loyality kita penuh. Tapi kalau senior, kita respect. Jadi untuk membedakan antara loyality dan respect," ujar Moeldoko dalam wawancara khusus bersama Kompas.com di Kantor KSP Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Ia menaruh hormat kepada SBY selaku senior di TNI dan pemerintahan meski pada Pilpres 2019 mereka mendukung capres yang berbeda.

"Karena kita udah tahu. Bahwa kalau kita di bawahnya pemimpin loyalitas kan harus (tinggi). Tapi senior yes, kita harus respect. Enggak boleh dikurangi. Nah itu," ujar dia. (Tribunnews.com/Daryono)

Berita Moeldoko Terkini

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved