Rencana Relokasi, Pemprov NTT Minta Pemkab Segera Putuskan Lokasi Pembangunan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Rencana relokasi sejumlah wilayah akibat terjangan banjir bandang di provinsi Nusa Tenggara Timur di instruksikan langsung oleh presiden Joko Widodo saat berkunjung kabupaten Lembata dan Flotim beberapa hari lalu.

Pemprov NTT, menilai permintaan yang di sampaikan presiden Jokowi harus dilakukan secepatnya agar dapat dikerjakan oleh kementrian terkait.

"Ada beberapa perkampungan yang hilang, terbawa banjir dan itu harus direlokasi. Ada di Adonara, Lembata dan Rote Ndao. Harus pindah ke lokasi baru, karena tempat lama sudah tidak bisa lagi," ujar juru bicara Pemprov NTT, Marius Ardu Jelamu, Senin 12 April 2021.

Marius mengatakan, sosialisasi dengan masyarakat dapat berjalan baik sehingga tidak terjadi keributan-keributan saat proses pengerjaan.

Ia juga berharap agar pengertian baik dari masyarakat untuk menerima rencana ini.

"Nantinya dari kementrian PUPR akan membangun rumah warga itu. Kita berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, hanya lokasi belum ditentukan. Kita minta supaya secepatnya bisa diputuskan," jelas Marius.

Salah satu wilayah yang akan di relokasi yakni desa Amakaka di kecamatan Ile Ape, kabupaten Lembata. Hal ini dikatakan, kepala desa Amakaka, Thomas Tiro, Minggu 11 April 2021.

Thomas mengungkapkan, proses relokasi bagi warga terdampak banjir bandang ini juga hingga saat ini belum bisa dilakukan oleh pihaknya, pasalnya masih menunggu kesepakatan lokasi dari pemkab setempat.

Dijelaskannya, untuk saat ini pihaknya berencana melakukan relokasi di kebun milik warga masing-masing, namun rencana tersebut belum sepenuhnya dapat dipastikan, menyusul pembahasan lokasi untuk relokasi belum juga digelar. 

Selain rumah warga, dua bangunan umum seperti gereja Santa Stelamaris Lewotolok dan sekolah dasar katolik Lewotolok I juga akan di relokasi ke tempat baru.

Thomas menerangkan, kawasan permukiman tersebut kini berubah jadi kali besar yang tidak dimungkinkan lagi untuk di huni masyarakat.

Ia mengakui, jika semakin lama proses relokasi di biarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan psikolog baru bagi warga setempat, termaksud dirinya yang juga merupakan salah satu korban banjir ganas ini. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)