Anies Baswedan Ternyata Punya KPK Sendiri, Tapi Mengaku Sering Tak Bisa Pro Rakyat Karena Ini, Apa?

POS-KUPANG.COM, YOGYAKARTA - Sampai saat ini, kasus korupsi tetap saja terjadi di Indonesia. Ibarat patah satu tumbuh seribu, itulah praktis penyalahgunaan keuangan negara ini.

Deretan praktik korupsi kepala daerah dan cara penanggulangannya dibedah tuntas dalam diskusi yang diselenggarakan Diksi Milenial Yogyakarta, Kamis 8 April 2021 sore.

Agenda tersebut diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai organsisasi kampus di DIY.

Mengusung tema 'Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah', beberapa tokoh pun diundang sebagai pembicara.

Baca juga: Anies Baswedan Nongkrong di Warung Jamu, Peduli Produk Tradisional, Netizen: Anies For RI 1 2024

Baca juga: Duet JK-Anies Baswedan Rival Berat Prabowo Jika Pilpres Gandeng Puan Maharani, Begini Kata Pengamat

Meliputi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Guru Besar FH UNS Pujiyono Suwadi, Ketua Pukat UGM Totok Dwi Diantoro dan Ahli Hukum Pidana FH UII Mahrus Ali.

Anies yang didapuk memberi pidato keynote menjelaskan kondisi daerah yang dipimpinnya, terutama mengenai upaya penanggulangan korupsi.

Ia menegaskan, ada lima hal yang harus disepakati bersama, yakni integritas, akuntabel, kolaboratif, inovatif, serta berkeadilan.

"Memang, itu tidak bisa sehari, dua hari jadi, ya, karena kebiasaan itu harus dilangsungkan terus-menerus, untuk menjadi budaya. Budaya tidak bisa muncul dalam sehari," ujar Anies yang hadir secara daring.

Menurut Gubernur DKI, korupsi terjadi karena adanya tiga kemungkinan, yaitu kebutuhan, keserakahan, serta sistem.

Oleh karenanya, sebagai kepala daerah, dirinya pun dituntut menemukan formula pasti untuk meredam tiga penyebab korupsi itu, terutama di lingkungannya.

"Kami sekarang juga punya pengawas sendiri yang disebut sebagai KPK Ibukota. Ini memiliki fungsi pencegahan agar korupsi tidak terjadi, ya," terang Anies.

Hanya saja, ia tidak menampik, dalam kondisi tertentu para pemimpin, termasuk dirinya, kerapkali menemui situasi yang dilematis.

Oleh sebab itu, bakal ada masanya, setiap kepala daerah, mau tidak mau harus mengambil kebijakan yang terkesan tidak berpihak kepada rakyat.

"Kadang ada dilema yang dialami pemimpin, harus ambil keputusan yang baik untuk masyarakat, namun prosedurnya kurang benar. Di sisi lain, kadang prosedurnya benar hanya kurang baik untuk masyarakat. Kita harus mengambil keputusan dalam situasi itu," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pukat UGM, Totok Dwi Diantoro pun menyampaikan paparan kritisnya terkait deretan kebijakan pemerintah yang seringkali berseberangan dengan aspirasi masyarakat.