DPRD NTT Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

DPRD NTT kembali meminta pemerintah provinsi untuk mengkaji kembali kondisi bencana Siklon Tropis Seroja

Penulis: Ryan Nong | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni dan Wakil Ketua Petrus Christian Mboeik saat jumpa pers di kantor DPRD NTT, Rabu (7/4/2021). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) NTT kembali meminta pemerintah provinsi untuk mengkaji kembali kondisi bencana Siklon Tropis Seroja dan mendorong untuk ditetapkan sebagai Bencana Nasional.

Bencana yang menerjang hampir seluruh wilayah NTT sejak Sabtu 3 April 2021 telah meluluhlantakkan banyak wilayah dan memakan banyak korban jiwa.

Dalam keterangan pers yang berlangsung di Kantor DPRD NTT, Rabu (7/3), Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni dan Wakil Ketua Petrus Christian Mboeik menyebut, berdasarkan hasil rapat pimpinan, dewan mendorong pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penetapan status tersebut.

Baca juga: Diprediksi Bangkrut & Punya Dana Abadi, Timor Leste Kini Dihantam Bencana, Kemana China & Australia?

Baca juga: Kisah Selo, Bocah Lepas dari Pelukan Ibu Lalu Hilang 7 Jam Saat Banjir Bandang Adonara, Kondisinya

"Bencana di NTT terjadi di seluruh wilayah. Kami ingin menyampaikan kepada pemerintah untuk mengkaji dan menelaah apakah dimungkinkan menjadi bencana nasional," ujar Ir. Emelia Nomleni.

Dewan meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kemungkinan ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dewan, kata Emi Nomleni, mengingatkan pentingnya recovery pasca bencana selain upaya penanggulangan termasuk pencarian dan evakuasi korban bencana. Karena itu, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat yang memberi perhatian dalam penanganan bencana NTT.

Emi Nomleni mengatakan, penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan distribusi wewenang dan tanggung jawab baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.

Baca juga: Aksi Amerika Mengganas, China Sudah Siap Perang di Laut China Selatan, Indonesia Kena Dampak?

Baca juga: Pemkab Belu akan Segera Perbaiki Jembatan Builalu, Begini Penjelasan Pemerintah

"Ada perhatian pemerintah pusat supaya kita berbagi untuk menanggulangi. Pasca bencana harus ada recovery. Pusat, provinsi dan kota/kabupaten harus bergandengan tangan menyelesaikan secara bersama," ujar Emi Nomleni.

Penanggulangan tersebut termasuk juga untuk distribusi bantuan karitatif serta logistik bagi para korban dan para masyarakat yang terdampak.

"Termasuk saat ini bantuan karitatif, makan minum dan tempat tinggal. Ada di posko yang membutuhkan perhatian pemerintah," kata dia.

Selain itu, Pemerintah Provinsi juga diminta untuk "gerak cepat" dalam penanganan bencana tersebut. "kami ingin meminta pemerintah gerak cepat, penanggulangan pasca bencana harus cepat," ujar Ketua DPD PDIP NTT itu.

Menurut dia, data kebencanaan sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk melihat perkembangan dampak dan penanganan pasca bencana. Ada masyarakat yang belum ditangani secara baik berdasarkan hasil monitoring dan pemantauan anggota DPRD NTT, karena itu ia meminta harus ada Intervensi segera.

"Kita jalan keliling Kota Kupang, ada permintaan selimut dan bahan makanan di beberapa lokasi. Kita harap pemerintah segera mengintervensi," kata Emi Nomleni.

Pemerintah juga diminta untuk memastikan harga bahan makanan, bahan bangunan dan bahan bakar agar tetap normal pasca bencana. "Kami ingin pemerintah memantau harga. Bahan makanan, bahan bangunan dan bahan bakar karena ada laporan bahwa harga bahan bangunan melonjak luar biasa," tambah dia.

Karena itu, dewan menghimbau masyarakat untuk tidak mencari keuntungan di masa bencana. "Kita himbau masyarakat, mari kita bergandengan tangan karena kita semua mengalami," kata Emi.

Masyarakat juga diharapkan tetap waspada terhadap potensi bencana. Sementara pemerintah harus memberikan informasi update yang valid soal iklim dan musim dengan koordinasi bersama BMKG.

"Kami atas nama DPRD Provinsi NTT ingin berbagi rasa dan menyampaikan rasa kebersamaan atas musibah yang kita alami. Semua wilayah di NTT terkena bencana. Biarlah kita saling menguatkan," ujar Emi Nomleni.

Hingga Rabu malam, sebanyak 61 warga NTT dilaporkan masih hilang akibat Bencana Siklon Tropis Seroja yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Sabtu, 3 April 2021.

Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo dalam keterangan pers yang berlangsung virtual pada Rabu (7/4) malam menyebut, total jumlah korban yang hilang itu terdapat di Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor dan Kabupaten Flores Timur.

"Hingga pukul 21.30 Wita malam ini, jumlah korban meninggal di NTT mencapai 138 orang sementara yang masih hilang mencapai 61 orang, sehingga totalnya mencapai 199 orang," ujar Letjen TNI Doni Monardo.

Pada Rabu, pencarian tim gabungan di Adonara Kabupaten Flores Timur berhasil menemukan 7 korban meninggal sehingga total korban yang ditemukan meninggal dunia menjadi 67 orang. Sementara itu, sebanyak 6 orang dilaporkan masih hilang.

Demikian pula di kabupaten Lembata, pencarian ditemukan sebanyak 4 korban meninggal sehingga total korban meninggal menjadi 32 orang, sementara 35 orang masih hilang.

Berikut di Kabupaten Alor, kembali ditemukan 4 orang sehingga korban meninggal menjadi 25 orang dan 20 orang dikabarkan masih hilang. Di Kabupaten Malaka bertambah 1 korban meninggal sehingga total korban meninggal dunia menjadi 4 orang.

Tambangan korban meningal di Kabupaten Kupang menjadi 5 orang dari sehari sebelumnya dilaporkan 1 orang. Demikian pula di Kabupaten Sabu Raijua dilaporkan 2 orang meninggal dunia, sementara di Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Ngada dilaporkan masing masing 1 orang meninggal dunia.

Menurut Doni Monardo, evakuasi parakorban di Kabupaten Lembata dan Alor masih terkendala cuaca yang kurang bersahabat. Ia berharap situasi semakin dan cuaca makin membaik sehingga mempermudah proses evakuasi.

Saat ini pihak BNPB telah menyiagakan 2 unit helikopter di Maumere Kabupaten Sikka, serta masing masing 1 unit di Kota Kupang dan Waingapu Sumba Timur. Sementara itu, 2 unit lainnya akan tiba besok di Kota Kupang.

Ia berharap, dengan kehadiran helikopter itu akan mengoptimalkan proses evakuasi yang saat ini sedang berjalan.

Menurut Doni Monardo, khusus untuk pencarian dan evakuasi korban di Kabupaten Lembata dan Alor terkendala kurangnya alat berat. Saat ini alat berat tersebut masih dalam proses mobilisasi dan belum tiba di Kabupaten Lembata dan Alor.

Doni juga menyebut saat ini personil TNI AD juga tengah memperkuat posko darurat bencana di semua daerah. Selain itu, TNI AL juga telah mengerahkan kapal laut untuk membantu masyarakat termasuk untuk sisi kesehatan. Sementara itu, TNI AU menyiapkan sejumlah pesawat hercules untuk kebutuhan mobilisasi personil dan logistik.

Saat ini, Menteri Kesehatan juga mengerahkan tim kesehatan ke NTT untuk menangani wilayah wilayah yang terdampak bencana. Instansi pemerintah dan swasta lainnya juga dimobilisasi ke wilayah bencana dengan fasilitasi dari pihak TNI. Doni Monardo menyebut, proses pencarian dan evakuasi serta penanganan pasca bencana membutuhkan tim yang solid dan alat berat yang cukup.

Sementara itu, untuk menghindari sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah telah mendesain mekanisme sewa rumah keluarga untuk mengurai kepadatan di lokasi penampungan. Selain itu, pihaknya akan melakukan proses penapisan atau screening dengan metode swab antigen di lokasi lokasi penampungan. (Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)

Berita Bencana Alam NTT

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved