Irigasi Wae Laku Borong Rusak Tertimbun Longsor, Ratusan Lahan Sawah Kering dan Warga Kesulitan Air

Irigasi Wae Laku Borong Rusak Tertimbun Longsor, Ratusan Lahan Sawah Kering dan Warga Kesulitan Air

POS-KUPANG.COM | BORONG---Irigasi Wae Laku Borong Kabupaten Manggarai Timur rusak tertimbun longsor.

Akibatnya, ratusan lahan sawah di Kabupaten Manggarai Tmur kering dan warga mengeluh kesulitan air

Rusaknya irigasi Wae Laku Borong ini disikapi anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Yohanes Rumat, SE, melakukan Reses di Kabupaten Manggarai Timur. Dalam resesnya kali ini, Sekertaris Komisi V DPRD Provinsi NTT ini bertemu dengan masyarakat tiga desa di Kecamatan Borong yakni Desa Bangka Kantar, Golo Kantar dan Desa Nanga Labang.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa Bangka Kantar, Jumat 26 Maret 2021. Hadir mendampingi dalam Reses itu anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Fraksi PKB, Ferdinandes Alfa.

Baca juga: Petani Weekeloh Sawah SBD Minta Pemerintah Propinsi NTT Perbaiki Saluran Irigasi Sawah Rusak

Hadir dalam kegiatan itu mewakili Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur, Kepala Seksi (Kasi) Irigasi dan OP dinas PUPR Matim, Ovan Sape, mewakili Plt Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Timur, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Matim, Edward Luru, Kepala Desa Bangka Kantar, Silverius Mediator Rawan, BPD Desa Bangka Kantar, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai Timur ini, mendengarkan dan menyerap berbagai  aspirasi dari masyarakat terkait pembanguan. Salah satunya yang menjadi isu paling seksi akhir-akhir ini yakni terjadi bencana alam tanah longsor yang menimbun dan merusaki irigasi induk Wae Laku di Desa Compang Kantar, Kecamatan Rana Mese.

Baca juga: Reses DPRD TTU, Warga Minta Pemerintah Perbaiki Infratruktur Jalan dan Saluran Irigasi

Dikatakan Yohanes, terkait irigasi Wae Laku ini adalah aset milik Pemerintah Pusat, bukan milik pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi NTT, karena itu membutuhkan proses untuk ditindaklanjutinya karena harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena itu, diharapkan kepada masyarakat untuk berpikir lebih bijak dan bersabar, pemerintah tentu akan memperhatikannya sebab tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Yohanes juga mengatakan, terkait bencana longsor yang merusaki irigasi induk Wae Laku ini juga secara lisan ia juga telah menyampaikan kepada pihak terkait yakni Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT-II) propinsi NTT.

Ia akan terus mendorong pemerintah untuk memperhatikan terkait perbaikan terhadap kerusakan irigasi itu baik melalui pandangan fraksi, pikiran Komisi ataupun pada rapat Paripurna DPRD dan juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. 

Baca juga: Longsor Rusakan Irigasi Wae Laku, Ratusan Hektar Padi Sawah Petani Terancam Gagal Tanam-Gagal Panen

Karena itu, Yohanes juga dalam kesempatan itu mendengarkan penjelasan dari dinas teknis pemerintah daerah terkait kajian teknis terkait bencana longsor itu.

Yohanes juga meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis yakni Dinas PUPR dan BPBD Kabupaten Manggarai Timur untuk memberikan surat pernyataan bencana dari Bupati Manggarai Timur agar dalam perjuangan ada bukti yang mendukung.

Lebih lanjut Yohanes juga dalam kesempatan itu menyinggung terkait rencana pembangunan bendung Wae Musur. Untuk rencana pembangunan bendung Wae Musur, kata dia, sudah dilakukan survei tinggal pelaksanaan, namun masih menunggu proses. 

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Matim, Edward Luru, dalam kesempatan itu mengatakan, pihak BPBD sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Matim sebagai Dinas teknis untuk membersihkan material longsor dan saat ini sedang berlangsung proses evakuasi material longsor itu.

Namun kata Edward, dalam proses evakuasi itu pihaknya menemukan kendala, selain peralatan (ekcavator) terbatas, juga terdapat tiga bongkahan batu besar akibat longsor itu menutupi saluran itu sehingga sulit untuk dievakuasi. 

"Direncanakan pakai breaker ekcavator untuk bor itu batu-batu, tapi takutnya tekanan keras saat bor itu tanah getar dan terjadi longsor, karena berpotensi akan amblas ketika dibor, maka perlu ada kajian teknis lagi sehingga tidak terjadi longsor yang lebih memperparah lagi,"ungkap Edward. 

Kepala Seksi (Kasi) Irigasi dan OP Dinas PUPR Matim, Ovan Sape, juga dalam kesempatan itu mengatakan, terkait penanganan longsor itu, agar irigasi itu benar-benar aman dari bencana longsor, maka alternatifnya harus dibangun beronjong atau tembok penahan abrasi sungai Wae Laku. Sebab sangat berpotensi longsor ambrukan saluran irigasi itu ketika longsor akibat abrasi sungai. 

Baca juga: Irigasi Wae Cincer di Manggarai Rusak

Ovan juga mengatakan, terkait kerusakan irigasi Wae Laku itu juga pihaknya sudah berkoordinasi dengan BWS NT-II Provinsi NTT dan pihak BWS NT-II Provinsi NTT juga sudah turun langsung melihat lokasi longsor itu sekaligus mengambil datanya. 

Ovan juga mengatakan, bendung Wae Laku ini mengairi sekitar 2.047 hektar lahan sawah yang ada di empat desa yakni Desa Bangka Kantar, Golo Kantar, Nanga Labang di Kecamatan Borong dan Desa Compang Kantar di Kecamatan Rana Mese. 

Kepala Desa Bangka Kantar, Silverius Mediator Rawan, juga dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Yohanes Rumat yang telah bertemu dengan masyarakat setempat dalam resesnya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Salah satunya untuk menyerap aspirasi terkait kerusakan saluran induk irigasi Wae Laku akibat bencana alam tanah longsor.

Dikatakan Silverius, akibat kerusakan saluran induk irigasi Wae Laku itu, ratusan hektar lahan sawah milik warga di empat desa terancam kering dan berdampak pada gagal tanam dan gagal panen padi sawah milik masyarakat setempat.

Menurut Silverius, untuk iriagasi itu terhindari dari bencana longsor, maka perlu dibangun beronjong atau tembok penahan sehingga tidak terjadi longsor.

Karena itu, Silverius juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan dan juga kepada anggota DPRD NTT Yohanes untuk menyampaikan aspirasi masyarakat itu kepada pemerintah untuk memperbaiki kerusakan saluran irigasi itu. Terkait bencana kerusakan itu juga ia telah menyampaikan kepada dinas teknis Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan itu, Silverius juga meminta kepada masyarakatnya untuk tetap bersabar. Pemerintah tentu akan memperhatikannya, namun membutuhkan proses sebab dalam pembangunan fisik butuh kajian teknis dan juga membutuhkan anggaran.  

Baca juga: Kerusakan Saluran Irigasi Wae Cincer BPBD Manggarai Belum Terima Laporan dari Desa Bangka Ara

Warga setempat, Tarsisius Mensi, dalam kesempatan itu meminta kepada Yohanes Rumat untuk memperjuangkan terkait aspirasi masyarakat berkaitan dengan kerusakan saluran irigasi itu. Sebab akibat kerusakan saluran irigasi itu lahan sawah milik para petani setempat tidak diairi dan akan berpotensi terjadi gagal tanam dan gagal panen. 

Bukan hanya soal tidak diari lahan persawahan saja, namun kata Tarsisius, akibat kerusakan saluran irigasi itu juga masyarakat kesulitan untuk memperoleh air. Sebab adanya air irigasi itu juga dimanfaatkan warga untuk mandi dan cuci bahakan sebagian warga memanfaatkan untuk minum.

Dikatakan Tarsisius, warga harus memperoleh air dengan cara membeli bagi yang memiliki uang, sedangkan bagi warga yang tidak memiliki uang terpaksa mengambil air di kali Wae Laku yang jaraknya sekitar 2 KM dengan topografis yang ekstrim.

Bukan hanya warga yang kesulitan air saja, tetapi kata Tarsisius, fasilitas publik seperti Pustu dan sekolah-sekolah tidak ada air. Akibatnya seperti di Pustu petugas medis sangat kewalahan saat melayani pasien apalagi pasien yang kecelakaan atau pasien yang partus.

"Jadi kami mohon kepada bapak Yohanes Rumat dan bapak pemerintah agar memperhatikan kerusakan saluran irigasi ini. Harapan kami agar secepatnya bisa teratasi,"ungkap Tarsisius. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)