Hindari  Masalah Pengelolaan, Dinas PPO Matim Sosialisasikan Dana BOS Bagi Kepsek & Bendahara SMP

Hindari  Masalah Pengelolaan, Dinas PPO Matim Sosialisasikan Dana BOS Bagi Kepsek & Bendahara SMP

POS-KUPAG.COM | BORONG---Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Matim melakukan sosialiasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2021 kepada kepala sekolah (Kepsek) dan Bendahara.

Kegiatan itu berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Borong di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong. Kegiatan itu berlangsung selama 2 hari terhitung Kamis (25/3/2021) sampai, Jumat 26 Maret 2021

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur, Drs Basilius Teto. Hadir dalam kegiatan itu, Pemateri juga sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas PPO Kabupaten Matim, Winsensius Tala, S.Pd, Pamateri juga sebagai Kabid PTK Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur, Bruno Ismail, .Pd, dan Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas PPO Manggarai Timur, Agustinus Rahmanto.

Kadis PPO Kabupaten Matim, Drs Basilius Teto dalam membuka kegiatan itu menekankan, pada setiap satuan pendidikan baik TK, SD maupun SMP harus mempunyai petugas operator sekolah tersendiri. Dan operator tersebut tidak boleh merangkap kerja sehingga tidak ada persoalan.

Dikatakan Basilius, saat ini memasuki era merdeka belajar dimana diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun di sekolah masing-masing, bukan lagi mengharapkan kepada pemerintah.

Karena itu diharapkan dalam pengelolaan dana BOS harus benar-benar sesuai dengan reguliasi/ketentuan yang ada dalam rencana kerja sekolah (RKS) yang ada dan pengelolaan dana tersebut juga harus transparan.

Khusus kepada kepala sekolah juga harus mencermati dengan baik dalam penggunaan dana bos, agar dalam perjalanan tidak ada hambatan atau persoalan yang dapat merugikan diri sendiri dan sekolah. Sebab dalam penggunaan dana bos ini juga akan diaudit oleh BPK, karena itu Kepala Sekolah dan Bendahara wajib mempertanggungjawabkan dengan baik.

"Ini saya contoh di tempat lain, kepala sekolah sudah merangkap kelola dana BOS, sementara tempat tinggalnya juga jauh dari sekolah, guru-guru mau buat sesuatu di sekolah harus pergi kepok (terima secara adat, Red) dia lagi. Harapan saya jangan terjadi di Manggarai Timur, kalau terjadi harus dievaluasi,"ungkap Basilius.

Karena itu, Basilius juga meminta agar para peserta yakni kepala sekolah dan bendahara BOS agar mengikuti betul sosialiasi itu. Jika ada hal yang belum paham agar bertanya sehingga menghindari persoalan dalam pengelolaan dana BOS itu.

Basilius juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat karena Manggarai Timur diperhatikan terkait bantuan dana BOS. Pada tahun 2021 ini bantuan dana BOS mengalami kenaikan, meskipun masih dalam jumlah kecil.

Dalam kesempatan itu, Basilius juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sebab pada pelaksanaan try out berbasis digital sebelumnya hampir 99% dapat berjalan dengan baik, meskipun ada kendala signal internet dan lain sebagainya. Harapanya agar keberhasilan ini dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi pada pelaksanaan ujian Sekolah Berbasis Digital (USBD) yang dilaksanakan pada tanggal 12-15 April 2021 mendatang.

Basilius juga mengatakan, dalam rangka memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai meskipun situasi saat ini dilanda pandemi Covid-19, namun pihaknya juga sudah berani mengambil langka untuk melakukan KBM secara tatap muka dengan menerapkan protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat.

Kabid Pembinaan SMP Dinas PPO Kabupaten Matim, Winsensius Tala, menjelaskan, Kepsek dan Bendahara bersamaan untuk diberikan sosialiasi agar mensamakan persepsi dalam pengelolaan dana BOS. Sebab selama ini, pihaknya masih banyak menemukan ada yang belum paham dalam pengelolaan dana BOS.

Lanjut Winsensius, sebelumnya pihaknya juga memberikan Bimtek Proktor bagi para guru SMP untuk menyamakan persepsi menjelang USBD dan UBKD.