Breaking News:

Kota Kupang Hari Ini

Pemkot Kupang Masih Kekurangan Tenaga PNS, Usul Jumlah Ini ke Pemerintah Pusat, Simak Info 

Pemerintah kota Kupang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), telah mengusulkan kebutuhan pegawai baik CPNSD maupun P3K k

Penulis: Yeni Rachmawati | Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Ade Manafe 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah kota Kupang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), telah mengusulkan kebutuhan pegawai baik CPNSD maupun P3K ke pemerintah pusat untuk tahun 2021. CPNSD yang diusulkan 373 orang, dengan rincian, tenaga guru 133 orang, tenaga teknis 38 orang dan tenaga kesehatan 203 orang. 

Sedangkan untuk tenaga P3K diusulkan  827 orang. Jadi total usulan kebutuhan pegawai dari pemerintah kota Kupang baik CPNSD maupun P3K sebanyak 1.200 orang. 

Kepala BKPPD Kota Kupang, Ade Manafe, menyampaikan pemerintah pusat belum memberikan jawaban yang pasti terkait berapa kuota yang disanggupi oleh pemerintah pusat atau berapa jumlah kuota yang diberikan kepada pemerintah kota Kupang. 

"Memang beberapa waktu lalu kami diundang untuk rapat di Denpasar tetapi itu khusus untuk membicarakan P3K khususnya tenaga guru tetapi sampai sekarang pemerintah pusat belum memberikan kuota yang pasti. Sampai sekarang pun belum ada informasi resmi dan semua informasi terkait CPNS dan P3K di masing-masing daerah masih bersifat informasi yang didapat dari media nasional," tuturnya.

Dikatakannya, untuk syarat P3K diberikan secara umum bahwa yang bisa mengikuti tes P3K khusus untuk formasi guru atau tenaga pendidik harus sarjana pendidikan dan ada syarat khusus yaitu memiliki sertifikasi. 

"Melihat dari kebutuhan pegawai kota Kupang, seyogyanya memang harus ada perekrutan untuk CPNS dan P3K. Namun semuanya akan ditentukan oleh pemerintah pusat, karena itu kewenangan pusat," ujarnya.

Diakuinya, untuk kota Kupang memang sangat terasa kekurangan tenaga PNS khususnya di kantor atau dinas pelayanan publik, baik itu kelurahan, kecamatan maupun dinas-dinas yang menyelenggarakan pelayanan publik. Kekurangan tenaga PNS ini mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan publik, pembangunan dan lainnya. Sebab jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya juga sangat banyak dan tidak diimbangi dengan perekrutan CPNS baru. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).

Baca juga: KPU Resmi Tetapkan Yohanes Dade-John Lado Bora Kabba Sebagai Bupati dan Wabup Sumba Barat Terpilih

Baca juga: Ketua DPD La Nyalla Mattalitti Disebut Serius Calon Presiden RI 

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved