Pengurus Demokrat Resah Didatangi Aparat, Benny Kabur Harman Minta Tetap Tenang dan Doa

Pengurus Demokrat Resah Didatangi Aparat, BKH Minta Tetap Tenang dan Doa

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pengurus Partai Demokrat di daerah didatangi anggota kepolisian. Umumnya, yang datang adalah anggota intel yang bertugas di kepolisian setempat. 

Laporan itu disampaikan para pengurus cabang (DPC) kepada pengurus daerah melalui group pengurus. Selain  itu, juga disampaikan kepada pengurus Pusat dan para legislatif di senayan melalui grup legislatif. 

Laporan itu memicu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman (BKH) angkat suara. Melalui akun @BennyHarmanID, Benny menulis cuitan tentang pengurus yang resah. 

Benny menyebut, kader dan pengurus di daerah resah. 

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel intel Polres untuk menyerahkan nama nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini benaran kah? Rakyat monitor!" demikian cuitannya di @BennyHarmanID, Selasa (9/3).

Saat dihubungi POS-KUPANG.COM pada Selasa malam, Benny mengaku juga mendapat laporan dari 22 Ketua DPC di NTT. 

"Saya memperoleh laporan dari para ketua DPC di 22 kabupaten kota di NTT bahwa mereka ditelepon dan didatangi intel Polres setempat minta data lengkap pengurus inti partai," ujar Benny melalui sambungan telepon. 

Selain meminta data pengurus, anggota polisi juga bertanya soal dukungan para Ketua DPC terhadap kepemimpinan di pusat. 

"Ada juga yang tanya apakah dukung ketum hasil KLB atau AHY, " kata politisi kelahiran Satar Mese, Manggarai NTT. 

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu juga menyebut, laporan itu tidak hanya datang dari NTT, tetapi juga dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Jawa. 

"Terhadap laporan-laporan tersebut, saya minta para ketua DPC untuk tetap tenang dan jaga kekompakan sambil panjatkan doa kepada Tuhan Maha Penyayang agar diberi kekuatan dan harapan yang teguh untuk tetap di barisan kepemimpinan Ketum AHY hasil Kongres bulan Maret 2020," kata dia. 

Kongres Demokrat Maret 2020, lanjut dia, merupakan  kongres yang sah dan telah diakui negara karena sudah tercatat dalam Lembaran Negara dan sudah mendapatkan SK dari Menkumham. 

Menurut Sekretaris DPD Demokrat NTT, Ferdy Leu, para ketua DPC se-NTT telah memberi laporan kepada pihaknya.  Dari 22 Ketua DPC Partai Demokrat, sebanyak 20 Ketua DPC mengaku telah didatangi anggota polisi. Sementara untuk Ketua DPC Partai Demokrat Sumba Tengah dan Malaka belum memberi laporan. 

Ferdy menyebut, Ketua DPC Partai Demokrat Malaka saat ini sedang dalam masa pemulihan kesehatan di Kupang, sementara Sumba Tengah disebut terkendala masalah komunikasi.  

Selain didatangi anggota intel kepolisian, Ferdy menyebut ada pula ketua DPC yang juga telah didatangi oleh orang yang mengaku anggota BAIS. Hal itu berdasarkan laporan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sikka. 

Ferdy mengaku, pihaknya telah menginstruksikan para pengurus kabupaten untuk menerima dengan baik kunjungan anggota polisi. Namun untuk permintaan terkait administrasi dan dukungan pernyataan, Ferdy menyampaikan bahwa untuk saat ini belum dapat diberikan mengingat kondisi Partai Demokrat yang sedang dilanda persoalan pasca kejadian KLB di Deli Serdang Sumatera Utara. 

Berdasarkan laporan, Ferdy menyebut permintaan itu seperti instruksi internal di kepolisian namun ia tidak mengetahui pasti bagian mana. 

"Isinya operasi mencari data dan informasi baik di provinsi maupun kabupaten kota. Mereka meminta data, SK Kepengurusan, nama nama pengurus inti dan sikap DPC terhadap KLB," beber Ferdy. 

Ia menyebut, jika situasi normal maka hal itu bukan sebuah kendala. Namun berbeda karena saat ini internal Partai berlambang Mercy itu sedang diterpa dinamika. 

"Kalau situasi normal tidak ada masalah. Wajar dong kami curiga ada notif atau maksud tertentu dari operasi kepolisian," lanjut dia. 

Ferdy mengatakan, usai KLB, masih terjadi saling klaim. Namun demikian, ia memastikan bahwa jika ada yang hadir di KLB Deli Serdang dari NTT, itu bukan ketua yang sah. Pasalnya pada 5 Maret 2021, digelar apel siaga dan  pengurus DPD memastikan bahwa ketua DPC ada di kabupaten masing masing. "Kalau misalnya KLB ada keterwakilan, itu abal abal bukan yang sah," Kata dia. 

Pihak pengurus DPD NTT dan DPC juga telah melakukan roadshow ke Kanwil Kemenkumham NTT pada Senin, 8 Maret 2021. Pada hari ini, Selasa (9/3), pihaknya juga telah melakukan roadshow ke KPU, Bawaslu dan Kesbangpol. 

Atas dugaan operasi tersebut, Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif mengatakan akan mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut. 

Irjen Lotharia juga menjelaskan, atas klaim Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman, Mabes Polri telah menyampaikan sikap melalui Divisi Humas. 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan kepolisian akan mengklarifikasi terlebih dahulu apa yang diungkap oleh Benny K Harman. Apabila ada anggota kepolisian yang terbukti terlibat pengancaman dan salah, anggota tersebut akan ditindak.

Kabid Humas Polda NTT, KBP Rishian Krisna Budhiaswanto yang dihubungi sebelumnya, mengatakan dirinya belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut dari yang jajarannya. 

Namun demikian, KBP Krisna berjanji akan melakukan pengecekan. Ia juga menyampaikan kepada wartawan usai mendapat perkembabgab informasi terkaut hal itu. 

Baca juga: Tuntut Ganti Rugi Lahan, Warga Tutup Akses Jalan ke Proyek Bendungan Manikin

"Nanti kan harus dicek dulu kebebarnya, kalau sudah dapat data nanti kita sampaikan," ujar dia. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)