Singgung Sikap Diam SBY saat PKB Pecah , Mahfud MD Ssebut Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Demokrat

"Nah, kalau ini ProDEM akan dukung, demo ke Istana Negara. Dan mungkin bukan hanya sekedar mendukung, tapi ikutan," tulisnya di aku Twitter pribadinya.

Iwan menilai, penindasan sudah selayaknya dilawan demi menegakkan keadilan.

"Penindasan harus dilawan, jika tak ingin binasa. Kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri menghadang, demikian syair lagu Iwan Fals," imbuhnya.

Sejumlah pengurus dan anggota ProDem juga menyatakan mendukung statemen ketua umum mereka dan memastikan bakal ikut dalam aksi demonstrasi.

Selain itu, di media sosial, sejumlah masyarakat non-simpatisan Partai Demokrat juga mengungkapkan mendukung rencana SBY dan para kader Demokrat yang akan mengeruduk Istana Negara.

Jadi sejarah baru

Dalam kesempatan berbeda, Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani turut prihatin dengan tindakan pengambilan kepengurusan Partai Demokrat yang dilakukan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur.

Partai Demokrat sebelumnya menyebut, KLB yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak dihadiri pengurus DPD barang satu orang pun.

Saiful Mujani menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi rekor baru, dimana orang luar partai 'membajak' sebuah partai politik. 

Terlebih, Partai Demokrat terbilang sebagai partai besar yang pernah memenangkan pemilihan umum dan mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden.

Saiful Mujani menyesalkan keterlibatan seorang pejabat negara dalam aksi 'kudeta' partai Demokrat ini.

"Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. Kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa," tulis Saiful Mujani di akun Twitternya, dilihat pada Sabtu (6/3/2021).

Dia menilai, saat ini demokrasi memang sedang mengalami kemunduran hebat.

Hal ini terindikasi dari tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat yang justru turut 'merusak' demokrasi itu sendiri.

"Demokrasi dunia sekarang memang sedang mundur (backsliding). Menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) penyebanya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justru hasil demokrasi sendiri. Kita mungkin masuk di sini."