Breaking News:

Penanganan Covid

Cegah Covid-19 Plh Bupati Belu Perketat Pengawasan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV dan III

Cegah Covid-19 Plh Bupati Belu perketat pengawasan perjalanan dinas pejabat eselon IV dan III

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Pelaksana Harian (Plh) Bupati Belu, Frans Manafe, S.Pi 

Cegah Covid-19 Plh Bupati Belu perketat pengawasan perjalanan dinas pejabat eselon IV dan III

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Pelaksana Harian (Plh) Bupati Belu, Frans Manafe, S.Pi memperketat pengawasan perjalanan dinas bagi pejabat eselon III dan IV. Pola pengawasan yang dilakukan adalah surat perintah perjalanan dinas pejabat eselon III dan IV harus ditandatangani Plh. Bupati.

Biasanya, surat perintah perjalanan dinas daerah dalam provinsi bagi pejabat eselon III dan IV ditandatangani pimpinan SKPD. Namun untuk suatu pengawasan bagi aparatur pemerintah, Plh Bupati yang juga sebagai Pj Sekda mengharuskan surat perintah perjalanan dinas bagi eselon III dan IV ditandatangani Plh Bupati.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto SIK: Cegah Tindak Pidana

Frans Manafe mengatakan hal ini kepada wartawan, Kamis (4/3/2021). Dikatakannya, di masa pandemi Covid-19 ini, ASN menerapkan kerja dari rumah atau work from home. Kemudian anggaran perjalanan dinas lebih banyak direaloksi dan refocusing untuk penanganan covid-19 sehingga anggaran perjalanan dinas bagi ASN pun dikurangi.

Untuk perjalanan dinas pejabat eselon II mudah diawasi karena surat perintah perjalanan dinas harus ditandatangani bupati/wakil bupati atau Sekda. Sedangkan pejabat eselon III dan seterusnya bisa ditandatangani pimpinan SKPD sehingga Sekda sedikit sulit mengontrol.

Bertemu Media, Bupati Agas Pesan Sejumlah Poin Penting Untuk Wartawan

Akan tetapi demi efisiensi anggaran dan sebagai bentuk pengawasan, Frans Manafe mengharuskan surat perintah perjalanan dinas pejabat eselon III dan IV ditandatangani Plh Bupati.

"Kita perketat perjalanan dinas. Caranya, surat perjalanan dinas pejabat eseloan III keatas saya yang tanda tangan", tegasnya.

Tak hanya menandatangan surat, Sekda juga berwenang memberikan pertimbangan kepada pejabat eselon, baik eselon II, III dan IV yang melakukan perjalanan dinas. Jika kegiatan yang tidak terlalu penting bisa dibatalkan.

Sekda akan memberikan persetujuan perjalanan dinas manakala ada kegiatan penting seperti rapat koordinasi dengan pemerintah tingkat atas untuk suatu kegiatan pembangunan yang mendesak di daerah atau atas perintah pemerintah tingkat atas untuk mengikuti rapat penting.

Ditanya mengenai efektivitas kerja dari rumah atau work from home, Manafe mengatakan, sejauh ini pola WFH efektif. Indikatornya adalah seluruh pekerjaan dan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Mau kerja di kantor atau kerja dari rumah, hal yang paling penting adalah semua pekerjaan bisa dilaksanakan. Selama ini semua urusan pemerintahan berjalan baik", kata Manafe.

Manafe juga tidak tegesa-gesa mencabut edaran bupati tentang work from home karena trend kasus Covid-19 masih meningkat. Pemerintah khawatir jika semua ASN kembali bekerja normal bisa saja menimbulkan klaster baru Covid-19.

"Kita jangan tergesa-gesa dulu, jangan buru-buru karena kita belum tahu kapan berakhirnya kasus Covid-19", pungkasnya.

Catatan Redaksi:
Bersama-kita lawan virus corona. POS-KUPANG.COM mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.
Ingat pesan ibu, 3M: Wajib memakai masker;
Wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan; Wajib mencuci tangan dengan sabun. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Teni Jenahas)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved