Megy Sigasare Senada dengan Kader PDIP Soal Etika Mengisi Kursi Wakil Bupati Ende
sejak awal dirinya dan setidaknya, seniornya, Herman Hery, punya sikap yang jelas, terkait siapa yang mengisi kursi wakil bupati Ende.
Penulis: Laus Markus Goti | Editor: Rosalina Woso
Sebelumnya diberitakan POS-KUPANG.COM, Ansy Lema anggota DPR RI ikut menyoroti kursi wakil bupati Ende yang hingga kini belum terisi.
Sebagaimana diketahui, kursi wakil bupati lowong sejak Djafar Achmad dilantik menjadi Bupati Ende oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Minggu, 8 September 2019.
Djafar Achmad yang sebelumnya merupakan Wakil Bupati Ende, diangkat setelah Bupati Ende Marsel Petu meninggal dunia di Kupang, Minggu, 26 Mei 2019, hanya berselang 49 hari sejak mereka dilantik sebagai pasangan bupati - wakil bupati.
Marsel - Djafar, pada Pilkada Ende 2018 lalu, diusung tujuh partai politik (Parpol) yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PKS, NasDem, dan PKPI.
Ansy Lema, mengatakan, sudah lama sekali Bupati Djafar Achmad, memimpin Ende tanpa wakil, hampir dua tahun.
Hal itu disampaikan Ansy Lema, melalui sebuah video yang diunggah di akun facebooknya, Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si, Selasa (3/3/2021).
Dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, putra asli Ende ini, mengiyakan pernyataan tersebut diberitakan POS-KUPANG.COM.
Ansy mengatakan, kendati dirinya merupakan kader PDI Perjuangan namun tidak terlalu mengamati dinamika politik pengisian kursi wakil bupati Ende.
"Karena ini kan menjadi kewenangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende dan mungkin juga fraksi PDI Perjuangan Ende," ungkapnya.
Menurutnya, tinggal bagaimana DPC PDI Perjuangan Ende koordinasikan dengan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi NTT kemudian diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan," kata Ansy.
Namun, Ansy menegaskan, sejak awal dirinya dan setidaknya seniornya, Herman Hery, punya sikap yang jelas, terkait siapa yang mengisi kursi wakil bupati Ende.
"Karena Almarhum Marsel Y.W Petu, merupakan kader partai Golkar, logisnya dan etisnya, yang mengisi kursi wakil bupati Ende yakni kader partai Golkar atau individu yang diusung partai Golkar. Sehingga moralitas dan etika itu terjaga," tegasnya.
Ansy katakan, jabatan wakil bupati penting dan strategis untuk membantu Bupati sebagai kepala daerah, dalam urusan pembangunan, percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat. "Karena itu jangan dibuat lama," ungkapnya.
Ansy menyebut Bupati Djafar Achmad adalah kader PDI Perjuangan, demikian juga Fery Taso, ketua DPRD Ende. Menurutnya, kalau PDI Perjuangan menempatkan kadernya lagi sebagai wakil Bupati, maka orang Ende akan bilang kalian semua rakus sekali. "Ini tidak sehat untuk demokrasi," ungkapnya.
Ansy menjelaskan, demokrasi harus ada logika dan etika. Logikanya, yakni, kekuasaan tidak boleh berlama-lama lowong, karena ada tangung jawab untuk kerja pembangunan, pelayanan publik, perberdayaan masyarakat yang tidak bisa hanya dikerjakan oleh Bupati.