Golkar - NasDem Ende Tegang Wakil Bupati Ende Lowong Setahun Lebih

Partai Golkar - NasDem Ende tegang Wakil Bupati Ende lowong setahun lebih

POS-KUPANG.COM | ENDE - Sudah satu tahun lima bulan kursi Wakil Bupati Ende belum juga terisi sejak Djafar Achmad dilantik menjadi Bupati Ende oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Minggu, 8 September 2019.

Djafar Achmad sebelumnya merupakan Wakil Bupati Ende yang diangkat setelah Bupati Ende Marsel YW. Petu meninggal dunia di Kupang, Minggu, 26 Mei 2019 atau berselang 49 hari sejak mereka dilantik sebagai pasangan bupati -wakil bupati.

Hingga saat ini pembicaraan di tingkat partai koalisi paket Marsel -Djafar (MJ) belum rampung atau belum menentukan dua nama kandidat Wakil Bupati Ende.

• FTBM Sikka Bentuk TBM di Watupedar

Marsel -Djafar, pada Pilkada Ende 2018 lalu, diusung tujuh partai politik (Parpol) yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PKS, NasDem, dan PKPI dengan total 21 dari 30 kursi di dewan.

Golkar dengan 4 kursi, PDIP dengan 4 kursi, Nasdem dengan 4 kursi, Demokrat dengan 3 kursi, PKB dengan 3 kursi, PKS dengan 2 kursi dan PKPI 1 kursi. Marsel YW Petu sendiri merupakan Ketua DPC Golkar Kabupaten Ende

Nama tiga kandidat wakil Bupati Ende, antara lain, Hery Wadhi, Ketua Golkar Ende, Domi Mere, diusulkan oleh DPP Golkar dan Erikos Emanuel Rede oleh Nasdem.

Hery Wadhi, Ketua Golkar Ende, kepada Pos Kupang, Sabtu (20/2) mengatakan, DPP Golkar merekomendasikan dua nama sejak September 2020.

• Satgas Pamtas Yonif RK 744/SYB Peroleh 15 Senpi dan 94 Munisi

"Ada dua nama, yang pertama nama saya yang kedua dokter Domi Mere. Dan secara formal, informal kami sudah sampaikan ke partai koalisi, kami dua ini," ungkapnya.

Bahkan, lanjut Hery, SK dari DPP tersebut juga diserahkan kepada Bupati Ende. Menurutnya, pada 5 Januari 2021, secara administrasi, Bupati sudah malapor ke Gubernur NTT bahwa baru Golkar yang sudah memasukan SK dengan dua nama.

Dalam perjalanan waktu, 29 Januari 2021, muncul kandidat dari partai lain, yakni, Nasdem, menunjuk Erikos Emanuel Rede menjadi kandidat calon Wakil Bupati Ende.

"Repotnya ini pemilihan oleh DPRD. Ketentuannya hanya undang-undang nomor 10 Tahun 2016," ungkapnya.

• Derby Milan Terpanas

Menurutnya, undang-undang tersebut hanya mengatur partai atau gabungan partai hanya mengusulkan dua nama.

"Nah bicara bagaimana untuk menentukan dua nama ini kan tidak ada aturan, semua dengan perspektif masing-masing," ungkapnya.

Kata Hery, karena ini mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Marsel Petu yang dari Golkar, maka Golkar menawarkan langsung dua nama.

Ini perspektif Golkar. Karena tidak ada norma, aturan, maka kedewasaan politik yang dibutuhkan.

Hery mengatakan, dari tiga nama kandidat wakil Bupati yang ada, Bupati Djafar mesti berpendapat karena Wakil Bupati akan mendampingi Bupati.

"Tidak bisa Bupati hanya bilang saya bisa bekerja dengan siapapun. Tidak bisa. Karena ini mendampingi sepanjang periode. Koalisi mengirim ke DPRD melalui Bupati. DPRD baru bisa beroproses setelah mendapat surat Bupati," ungkapnya.

Sementara Erikos Emanuel Rede mengatakan, dirinya berterima kasih kepada enam partai koalisi yang mengusungnya sebagai salah satu bakal calon Wakil Bupati Ende periode sisa masa jabatan 2019-2024.

"Mari kita ikuti proses demokrasi yang ada. Siapapun tidak boleh memaksa. Biarkan partai-partai politik yang mengusung, koalisi hingga ke DPRD," ungkapnya.

Erik berharap ada dukungan penuh dari pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dan segenap anggota DPRD Kabupaten Ende.

"Saya juga memohon dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Kabupaten Ende untuk menyukseskan proses demokrasi ini," ujar Erik.

Secepatnya Terisi

Ketua PKPI Ende, Azhar Nga'a, mengatakan, PKPI ingin segera ada Wakil Bupati Ende. Untuk itu partai koalisi bisa secepatnya menentukan dua nama calon Wakil Bupati Ende sehingga kursi Wakil Bupati Ende bisa secepatnya terisi.

Azhar mengatakan, ia mengukuti informasi terkait Golkar tetap usulkan nama. "Itu internal Golkar. Tetapi di koalisi ada aturan mainnya, mengikuti undang-undang yang berlaku," ungkapnya.

Menurutnya, enam partai koalisi sudah rekomendasi Erikos Emanuel Rede sebagai calon wakil bupati. Oleh karena itu dia meminta Golkar merekomendasikan satu nama.

"Kalau Golkar tetap bertahan dengan dua nama, maka kami akan bahas lagi di koalisi," ungkapnya.

Ketua PKB Ende, Abdul Kadir Musabasa, menginginkan agar Golkar harus bisa menerima kalau dalam koalisi mengeliminasi salah satu calon yang diusulkan Golkar.
Menurutnya, PKB sendiri bersama parpol koalisi lainnya sudah merekomendasikan Erikos Emanuel Rede sebagai kandidat Wakil Bupati Ende. "Sudah final," ungkapnya.

Ketua DPD I Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut dua nama yang didorong Golkar untuk mendampingi Bupati H Djafar Achmad. Nama tersebut merupakan hasil masukan kepada struktur partai Golkar.

"Golkar tidak hanya memikirkan kepentingan partai Golkar sehingga untuk memenuhi semua masukan kepada struktur partai Golkar di kabupaten Ende, Provinsi NTT dan DPP Partai Golkar maka telah dihasilkan 2 nama, Heri Wadhi dan Domi Mere," ujar Melki Laka Lena melalui sambungan telepon.

Saat ini, Golkar sedang melakukan komunikasi dengan partai koalisi secara paralel dan bertingkat. Termasuk komunikasi dengan Bupati H Djafar Achmad. Karenanya Melki Laka Lena berharap agar segera disepakati keputusan bersama.

"Pimpinan DPD II Partai Golkar lagi berkomunikasi dengan pimpinan DPD parpol koalisi dan Pak Jafar. Pimpinan DPD Partai Golkar Provinsi juga komunikasi dengan parpol koalisi di provinsi dan nanti DPP Partai Golkar komunikasi dengan DPP parpol koalisi lainnya. Semua jalan paralel sehingga hasil musyawarah setiap tingkatan bisa segera ada keputusan," pungkasnya.

DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTT meminta partai koalisi yang mengusung paket Marsel -Djafar dalam Pilkada Kabupaten Ende 2018 lalu membicarakan nama calon wakil bupati secara matang.

Sekretaris DPD PDIP NTT, Yunus Huhu Takandewa mengatakan, PDIP mendorong komunikasi yang baik antar partai koalisi untuk mengisi kekosongan kursi wakil Bupati Ende itu.

"DPD PDI Perjuangan NTT mendorong proses komunikasi antar partai koalisi Kabupaten Ende pendukung Bupati Djafar saat ini agar mengisi kekosongan kursi wakil Bupati Ende," ujar Yunus Takandewa, Sabtu (20/2).

Ia mengatakan, siapapun yang disepakati koalisi akan diproses ke DPP partai. Namun demikian, ia mengingatkan agar proses tersebut dibicarakan secara matang.
"Yang terpenting proses itu, mesti dibicarakan secara matang guna menjaga stabilitas politik dan jalannya roda pemerintahan Kabupaten Ende," tegas dia. (hh/kk)