Provinsi NTT Provinsi Termiskin Ketiga se Indonesia, DPRD : Janji Gubernur dan Wagub Masih "Mimpi"

Provinsi NTT Provinsi Termiskin Ketiga se Indonesia,  DPRD Sebut Janji Gubernur dan Wagub Masih "Mimpi"

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Anggota DPRD NTT menyebut janji Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wagub Josef Nae Soi masih berupa "mimpi". Hal ini disampaikan, Sekretaris Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan rakyat, Yohanes Rumat saat diwawancarai terkait data BPS tentang kenaikan angka kemiskinan di NTT. 

berdasarkan data BPS yang dirilis pada 15 Februari 2020, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati peringkat ketiga provinsi termiskin di Indonesia Dengan prosentase angka kemiskinan 21,21 persen.

Provinsi NTT hanya berada di atas Papua Barat dengan 21,7 persen dan Papua dengan 26,8 persen pada September 2020.

Kepala BPS Provinsi NTT Darwis Sitorus menjelaskan, ada peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,31 persen sejak Maret 2020 sehingga persentase penduduk miskin di NTT menjadi 21,21 persen pada September 2020. Jumlah penduduk miskin di NTT pada September 2020 sebanyak  1.173,53 ribu, bertambah 19,77 ribu dari periode Maret 2020.

Sekretaris Komisi V DPRD NTT Yohanes Rumat berpendapat, peningkatan angka kemiskinan selain akibat situasi pandemi Covid-19, juga turut diseimbangkan oleh kebijakan dan program pemerintah yang belum menyentuh kelompok miskin secara turun temurun dan meeka dengan tingkat pendidikan rendah. Ia menjelaskan, situasi pandemi Covid 19 telah membuat banyak warga NTT yang bekerja di luar NTT harus kembali ke NTT karena PHK. 

Politisi PKB ini juga menyebut pemerintah tidak mampu membuka lapangan kerja baru yang bisa melibatkan banyak pekerja. 

Menurutnya, ukuran kemiskinan yang kita dialami saat ini sebenarnya bisa berkurang jika pemerintah fokus membangun rumah sederhana yang layak huni  dan pemasangan meteran listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. 

"Statistik pasti berpatokan pada kriteria rumah lantai tanah dan rumah tanpa listrik, maka dianggap wajar kalau angka kemiskinan di NTT ukuran nya seperti itu," katanya. 

"Oleh karena itu kami selaku anggota DPRD Provinsi NTT Komisi V yang bersentuhan dengan mitra penanganan kemiskinan seperti Dinas sosial mendorong Gubenur atau pemerintah fokus membangun rumah sederhana layak huni dan dipketi meteran listrik," tambahnya. 

Hal tersebut, kata dia, sumber dananya bisa dikolaborasikan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten kota dan Dana Desa. 

Menurutnya, jika pemerintah mampu membangun kolaborasi seperti maka angka kemiskinan tersebut bisa berkurang. Jika rumah sederhana dan listrik sudah merata di setiap desa dan kampung, maka selanjutnya memantapkan kualitas dan kuantitas pendidikan.

"Apa yang dirilis BPS saat ini tidak salah. Yang salah pemerintah tidak fokus melihat akar masalah dan kriteria miskin yang menjadi acuan BPS. Dengan demikian janji gubernur dan wakil gubernur masih dianggap 'mimpi'," ujar dia. 

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD NTT yang membidangi perekonomian, Thomas Tiba menyebut, akumulasi kondisi pandemi covid-19 memberikan implikasi langsung pada naiknya angka kemiskinan di NTT dari 20,62% menjadi 21,21% pada September 2020.

Politisi Golkar itu menyebut, saat NTT menerapkan kebijakan social distancing sejak Maret hingga akhir 2020, kondisi ekonomi NTT cenderung mengalami kontraksi walaupun sektor pertanian memberikan kontribusi positif hingga 16% plus minus.