Breaking News:

Salam Pos Kupang

Tugas dan Peran Plh Bupati

PILKADA serentak sembilan kabupaten di NTT telah berakhir sejak awal Desember 2020

Tugas dan Peran Plh Bupati
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - PILKADA serentak sembilan kabupaten di NTT telah berakhir sejak awal Desember 2020. Namun, segala urusan terkait dengan pesta demokrasi tersebut belum tuntas. Bahkan masih ada daerah yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah pihak menggugat keputusan KPU setempat yang menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati peraih suara terbanyak.

Sementara itu, masa jabatan bupati dan wakil bupati di sembilan kabupaten penyelenggara Pilkada berakhir, Rabu (17/2). Dengan demikian, bila bupati dan wakil bupati terpilih belum dilantik maka harus ada pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah. Hal itu penting agar menghindari kekosongan jabatan.

Kasus Keterangan Palsu, Bupati Manggarai Barat dan Advokat Anton Ali Penuhi Panggilan Kejati

Sembilan kabupaten dimaksud, yaitu Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Malaka, Belu dan Timor Tengah Utara ( TTU). Dengan demikian Pemerintah Provinsi NTT harus mengangkat pelaksana harian (Plh) bupati.

Sebagaimana diketahui, dari sembilan kabupaten yang menggelar Pilkada, empat di antaranya bersengkata di MK. Hakim Konstitusi MK telah memutuskan menolak gugatan Calon Bupati Manggarai Barat Maria Geong terhadap keputusan KPU setempat. Tiga kabupaten lainnya masih berproses di MK. Sementara lima kabupatgen lainnya tidak ada masalah dan sedang menunggu pejadwalan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

Kemenhukham NTT Dorong Peningkatan Reputasi Produk, Erni Mamo Ajak Pelaku Usaha Daftarkan Merek

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat sudah mengambil sikap. Ia telah menunjuk sembilan Sekretaris Daerah (Sekda) di sembilan kabupaten sebagai Plh Bupati. Mereka akan betugas sampai dengan bupati terpilih dilantik

Kita patut mengapresiasi kebijakan Gubernur Viktor dengan mengangkat sembilan Sekda sebagai Plh Bupati. Kita berharap Plh Bupati dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik hingga mempersiapkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

Kita mengingatkan agar Plh Bupati tidak membuat keputusan atau kebijakan. Karena tugas dan fungsinya sebatas koordinasi dan administratif. Apabila Plh Bupati bersikukuh membuat kebijakan, seperti memutasi aparatur sipil negara (ASN) atau pejabat maka menyalahi regulasi. Hal itu berpotensi terjadi kericuhan yang mana akan sangat menggangu situasi kondisi di kabupaten.

Plh Bupati harus berkoordinasi dengan semua elemen agar dapat mencipatakan kondisi pemerintahan dan kemasyarakatan yang kondusif.

Plh Bupati harus menyukseskan acara pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Selanjutnya menyerahkan estafet kepemimpinan kepada duet kepemimpinan untuk menahkodai daerah.

Kita berharap proses pelantikan berjalan aman dan lancar sehingga bupati dan wakil bupati mulai action dengan melaksanakan program dan kegiatan yang dijanjikan selama masa kampanye kepada masyarakat. Mari kita songsong dan menyambut bupati dan wakil bupati terpilih. *

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved