Ratusan Pejabat di Ende Berkumpul Dalam Satu Ruangan di Dinas P dan K

POS-KUPANG.COM | ENDE - Ratusan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur ( NTT), berkumpul di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Senin (15/2/2021).

Sebagian besar pejabat tersebut yakni para  pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas lingkup Pemerintah Kabupaten Ende. Mereka hadir untuk dikukuhkan, dilantik oleh Bupati Ende Djafar Achmad.

Pantauan POS-KUPANG.COM, sekitar pukul 09.30 Wita di Dinas P dan K para pejabat mulai berdatangan.

• Meninggalnya Ansel dan Ketiadaan SDM - Fasilitas Kesehatan Bagi ODGJ di Ende

Mereka wajib mencuci tangan dengan sabun pada wadah yang sudah disediakan di depan Aula, juga membersihkan tangan dengan handsinetizer yang disediakan petugas.

Sayangnya, di aula, jarak duduk para pejabat cukup dekat, bahkan tidak sampai satu meter. Hal ini dikritisi mengingat, pandemi Covid-19 belum berakhir, belum lagi eskalasi Covid-19 di Ende naik.

• Kabar Gembira, 75 Pasien Covid-19 di Nagekeo Dinyatakan Sembuh

Di sisi lain, Pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk disiplin menjalankan 5 M, antara lain, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas dan interaksi.

Bupati Lantik 110 Pejabat

Dalam kesempatan tersebut Bupati Djafar melakukan pengukuhan dan pelantikan terhadap 110 pimpinan tinggi pratama,administrator dan pengawas lingkup pemerintah daerah kabupaten Ende.

Bupati mengatakan, para pejabat merupakan orang-orang pilihan. Oleh karena itu, Bupati berharap, para pejabat, bekerja secara maksimal dan inovatif.

Menurutnya, kerja yang maksimal dan inovatif tentu akan memberi dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Ende.

Bupati juga menyoroti apabila ada yang puas dengan kebijakan pelantikan pejabat eselon II, III maupun eselon IV agar membuat pengaduan bukan mengeluh di media sosial.

Bupati tegaskan, ada jalur-jalur birokrasi yang ditempuh jika ada yang tidak puas, sehingga tidak perlu bersuara di media sosial.

Menurutnya, opini atau komentar di media sosial justru akan menimbulkan polemik dan kegaduhan. Bupati meminta seharusnya ditempuh dengan jalur yang ada sehingga ada solusi bukan malah menambah persoalan.

"Etika birokrasi, apabila ada ASN rasa tidak puas dengan kebijakan dalam hal mutasi pejabat maka harus disampaikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara ) bukan ke media sosial" tegasnya.

Selain kepada KASN, kata Bupati Djafar, bisa juga mengadu ke Sekretaris Daerah maupun kepala BKPSDM. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti)