Terkini Nasional
Rocky Gerung dan Refly Harun Sering Kritik Presiden, Jokowi tak Baperan, Tak ada Perlakuan Apa-apa
Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif memberikan kritik, mendapat banyak tanggapan.
POS KUPANG, COM - Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif memberikan kritik, mendapat banyak tanggapan.
Terkait hal tersebut, Dosen Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando angkat bicara.
Ade Armando pun menyinggung sejumlah orang yang sering memberikan kritik seperti Rocky Gerung hingga Refly Harun.
Dilansir TribunWow.com, Ade Armando menilai bahwa selama ini justru sudah banyak kritik yang datang dan ditujukkan kepada pemerintah, termasuk kepada Jokowi.
Hal itu disampaikannya dalam acara Kompas Petang, Rabu (10/2/2021).
Oleh karenanya, Ade Armando membantah ketika Jokowi selama ini disebut anti kritik, sehingga sampai harus dipersilakan terlebih dahulu.
"Jadi memang bukan hanya sudah lama masyarakat mengkritik, tapi memang sudah lama Presiden Jokowi sendiri bersedia menerima kritik secara terbuka," ujar Ade Armando.
"Saya rasa tidak ada keraguan terhadap niat Pak Jokowi untuk mengizinkan kritik datang kepada dirinya maupun pemerintah," imbuhnya.
Ade Armando lantas menyinggung orang-orang yang kerap sekali memberikan kritik, bahkan dilakukan secara keras.
Mulai dari Rizal Ramli, Refly Harun hingga Rocky Gerung.
"Coba aja kita lihat ada sedikit banyak masyarakat sipil yang bersuara sangat keras dan tidak mendapatkan perlakukan apa-apa," kata Ade Armando.
"Misalnya orang seperti Rizal Ramli, Refly Harun, Rocky Gerung bisa dengan mudah menkritik pemerintah tanpa adanya respons negatif dari pemerintah," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ade Armando mengatakan bahwa selama ini Jokowi sudah bisa menerima kritik tersebut secara objektif dan tidak terlihat baperan.
"Pak Jokowi juga tidak terlihat seperti baperan," katanya.
Sementara itu terkait soal kasus pelaporan terhadap orang yang mengkritik, Ade Armando menilai kritik tersebut malah bukan ditujukkan kepada pemerintah.