Inilah Capaian Kinerja DJS Kesehatan Program JKN-KIS 2020

Fachmi juga mengakui BPJS Kesehatan sendiri mengalami surplus sebesar Rp 18.74 triliun.
Diakhir pemaparan materi, Fachmi yang dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo sebagai Dirut BPJS Kesehatan pada 19 Februari 2016 itu berpamitan karena akan mengakhiri masa jabatannya beberapa hari kedepan.

Selama enam tahun berjalan, BPJS Kesehatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Mohon maaf, ketika kami jalankan tanggungjawab amanah ini, apabila ada hal-hal yang kurang dirasakan masyarakat,kami mohon maaf, sekaligus mohon pamit," ujarnya.

Sementara itu Timboel Siregar dari BPJS Watch mengatakan, penerimaan iuran lebih baik karena pengendalian biaya oleh pemerintah daerah yang baik, selain memperkuat fasilitas kesehatan terutama Puskesmas.

Menurut Siregar, pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama terus ditingkatkan sehingga ada dampak pada rasio rujukan.

Dia juga meminta agar tagihan-tagihan yang tidak sesuai agar dikembalikan ke faskes untuk menghemat pembiayaan.

Sedangkan Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan, patut bersyukur dan apresiasi terhadap apa yang telah dicapai BPJS Kesehatan.

Saat itu, Tulus mengharapkan, BPJS Kesehatan kedepan mampu memastikan pelayanan yang handal bagi pengguna JKN-KIS.

"Kita tidak ingin ada berita di media bahwa ada pasien JKN-KIS ditolak karena rumah sakit penuh. Kita juga tidak ingin dengar bahwa ada peserta JKN- KIS ada yang disuruh bayar sendiri obat. Saya contohkan obat jantung coroner misalnya dengan alasan tidak masuk dalam BPJS Kesehatan," kata Tulus.

Selain itu, YLKI juga mengharapkan tidak ada lagi antrean panjang karena terbatasnya ruang pelayanan atau dokter spesialis yang terbatas.

"Kita juga dorong agar BPJS Kesehatan aktif dalam kegiatan preventif promotif. Perlu juga pelayanan secara online, karena sekarang ini banyak masyarakat yang takut ke fasilitas kesehatan," kata Tulus. (Laporan Reporter POS -KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)