Fadli Zon Dikabarkan Terdepak dari Wakil Ketum Partai Gerindra, Benarkah? Begini Kata Andre Rosiade
Andre menjelaskan, berita dari portal yang menyebutkan bahwa posisi Fadli Zon digantikan oleh cucu pendiri NU, adalah tidak benar.
Fadli Zon Dikabarkan Terdepak dari Wakil Ketum Partai Gerindra, Benarkah? Begini Kata Andre Rosiade
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melantik 12 pengurus partai tersebut, kabar tak sedap sepertinya mendera Fadli Zon.
Sosok yang terkenal kritis dalam mengkritisi kinerja pemerintah ini dikabarkan terdepak dari jabatan Wakil Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra.
Benarkah kabar tersebut? Sejumlah kader Partai Gerindra pun menanggapi kabar miris tersebut.
Untuk diketahui, kabar tentang Fadli Zon terdepak dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra diunggah oleh sebuah portal, dan langsung direspon oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade.
Andre menjelaskan, berita dari portal yang menyebutkan bahwa posisi Fadli Zon digantikan oleh cucu pendiri NU, adalah tidak benar.
Andre memastikan, memastikan Fadli Zon masih menjabat wakil ketua umum bersama M Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan yang merupakan merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan sejumlah waketum lainnya.
Selain itu, Fadli Zon masih tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina.
"Ini berita Hoaks. Bang @fadlizon dalam kepengurusan yang baru tetap sbg Waketum dan Wakil Ketua Dewan Pembina. Tolong @geloraco jangan menebar berita Hoaks," tulis Andre di akun twitternya, Minggu (7/2/2021).
Portal itu pun segera menghapus unggahan berita tersebut.
Seperti diketahui, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto mengukuhkan kepengurusan Partai Gerindra. Prabowo mengukuhkan 12 wakil ketua umum (waketum).
"Ada 12 waketum," kata Andre Rosiade
"Yang dikukuhkan oleh Pak Prabowo adalah ketum, sekjen, bendum, waketum-waketum, dan seluruh pengurus DPP. Lalu ketua dewan pembina, wakil ketua dewan pembina, sekretaris dewan pembina, wakil sekretaris dewan pembina, anggota dewan pembina, dewan penasihat, dan dewan kehormatan," imbuhnya.
Dalam pengukuhan tersebut, Prabowo menunjuk M. Ifran Yusuf Hasyim atau Gus Irfan yang merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, yakni KH Hasyim Ashari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra.
Selain itu, terdapat sejumlah petinggi partai Gerindra yang turut dikukuhkan, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, Sandiaga Uno menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, serta Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Ahmad Muzani menyebutkan Prabowo berpesan untuk memberikan tempat kepada orang-orang yang bersedia berjuang bersama partai Gerindra, karena pihaknya membutuhkan energi yang banyak, memerlukan kekuatan yang banyak yang bersumber dari semua.
Bersamaan HUT ke-13 tersebut juga dikukuhkan kepengurusan partai Gerindra hasil kongres luar biasa tanggal 8 Agustus 2020.
Di mana dalam kongres tersebut kembali menetapkan H. Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra.
Ia juga diberikan kewenangan tunggal untuk menyusun kepengurusan dewan pembina, dewan penasehat, dewan pakar, dan dewan pimpinan pusat Partai Gerindra.
"Dengan dikukuhkannya kepengurusan partai Gerindra oleh H. Prabowo Subianto memberikan legitimasi kepada pengurus untuk melakukan langkah-langkah, pekerjaan, program partai dalam mencapai tujuan-tujuan partai politik untuk terus berkhidmat kepada rakyat," tambah Ahmad Muzani dalam keterangan tertulis pada Sabtu (6/2/2021).
Dikatakannya dalam menjalankan tugas berkhidmat kepada bangsa, negara, dan rakyat sering kali kader partai Gerindra mendapatkan hal-hal tidak populer seperti akan mendapatkan hinaan, cacian, dan makian.
Prabowo Subianto berpesan agar para kader tetap melakukan pekerjaan pekerjaan baik untuk melaksanakan kebaikan, mengenai persatuan, dan menebar persahabatan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang merupakan negara besar dan beragam dari etnis, suku, agama, bahasa.
"Karena perbedaan perbedaan itu sangat rentan dan mungkin diadu domba. Untuk itu sebagai kekuatan dan gerakan besar partai politik, Gerindra tidak boleh merasa lelah, tetap bersabar dalam menghadapi situasi tersebut sehingga kita menjadi perekat persatuan, kesatuan dan kekuatan di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia," kata Ahmad Muzani.
Di tengah situasi masa pandemi virus Corona (Covid-19) yang menjadi masalah serius dihadapi Indonesia dan dunia, Prabowo juga berpesan agar para kader untuk melakukan pergerakan politik dengan cara baru, menjaga kesehatan, memanfaatkan situasi dengan cermat.
Selain itu mengikuti vaksinasi covid-19 massal untuk menjaga kesehatan.
"Komitmen partai Gerindra untuk tetap menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan yang merupakan pilar bagi kekuatan bangsa Indonesia dalam kondisi apapun merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi," jelas Ahmad Muzani.
"Pak Prabowo berpesan kepada kader dalam berjuang jangan cepat menyerah, janganlah cepat lelah, dan jangan merasa kalah, kesabaran harus menjadi sebuah cara perjuangan untuk terus konsisten dan agar perjuangan dapat terus tetap dipertahankan," tutupnya.
Anies Bertemu Prabowo
Baru-baru ini, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pekan lalu.
"Benar pekan lalu (melakukan pertemuan)," ujar Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dihubungi, Jakarta, Jumat (5/2/2021).
Namun, Dahnil tidak menjelaskan topik pembicaraan yang dibahas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Ia meminta persoalan tersebut ditanyakan kepada Anies Baswedan secara langsung.
Dihubungi terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pertemuan tersebut hanya silahturahmi antar kedua belah pihak, tanpa membicarakan isu Pilkada DKI Jakarta.
"Silahturahmi biasa, tidak ada hal yang khusus," ucap Dasco.
Diketahui, tevisi RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang akan dibahas DPR.
RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.
Naskah revisi UU pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023.
DKI Jakarta turut menjadi daerah yang menggelar Pilkada tersebut.
Dalam UU Pemilu sebelumnya, Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.
Tiga fraksi di DPR menginginkan Pemilu nasional dan daerah dilaksanakan pada 2024, di antaranya PDIP, PPP, dan PKB.
Tidak Menutup Kemungkinan PDIP Usung Anies di Pilkada DKI Jakarta
Diketahui, hubungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan salah satu partai pengusungnya yaitu Gerindra sedang diterpa isu negatif.
Keduanya pun disebut-sebut para pengamat politik sudah tidak harmonis lagi.
Hal ini tentu bisa menghambat upaya Anies dalam pencalonan dirinya kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI yang akan datang.
Pasalnya, praktis hanya PKS yang kini berada di belakang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Lalu bagaimana peluang Anies kembali merengkuh kursi DKI satu?
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan tak mau terlalu jauh mencampuri urusan Anies dan Gerindra.
Namun, tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan bakal mengusung Anies dalam Pilkada DKI mendatang.
Meski selama ini dikenal vokal dan kerap mengkritisi kebijakan Gubernur Anies Baswedan, tapi bukan kemustahilan PDIP bakal mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
"Ya politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin, ini kan soal politik," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (4/2/2021).
Terlebih, partai berlambang banteng itu pernah takluk dari Anies saat Pilkada DKI pada 2017 lalu.
Saat itu, Anies-Sandi yang diusung Gerindra dan PKS unggul jumlah suara dari pasangan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang disokong PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem.
Walau berbeda haluan politik, bukan mustahil PDIP merangkul Anies dalam Pilkada DKI mendatang.
"Politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Pertanyaannya apakah tidak mungkin mengusung Anies? Ya ini kan politik, tidak ada yang tidak mungkin," ujarnya.
Selain Anies, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI ini menuturkan, sebenarnya banyak kader partainya yang berpotensi maju dalam Pilkada.
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Benarkah Fadli Zon Terdepak dari Jabatan Wakil Ketum Gerindra? Ini Penjelasan Andre Rosiade, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/07/benarkah-fadli-zon-terdepak-dari-jabatan-wakil-ketum-gerindra-ini-penjelasan-andre-rosiade?page=all