Anies Baswedan Bakal Gigit Jari, Partai Penguasa Setuju Pemilu Serentak 2024, Partai Besar Ikut PDIP

Kalau pun nanti jangka waktu yang lama itu dievaluasi, itu kan bisa dikoreksi," tuturnya.

Pandangan Jokowi ini mengisyaratkan keinginannya agar pilkada digelar pada 2024.

Sebab, jika UU Pemilu tak direvisi, maka Pilkada tak akan dilaksanakan pada 2022 dan 2023.

Meski demikian, Irfan mengatakan, Presiden sepenuhnya menyerahkan rencana revisi undang-undang ini kepada DPR.
Setiap fraksi di DPR punya kewenangan untuk mengkaji rencana tersebut.

Termasuk menimbang potensi bertambahnya beban penyelenggara pemilu jika Pilkada digelar serentak bersama Pilpres dan Pileg di 2024.

"Kan yang membahas dan memutuskan itu di DPR kan.

Di situlah Pak Jokowi mengajak untuk berdiskusi.

Enggak harus memutuskan, oh ini gini, enggak, tidak ada seperti itu," ujar Irfan.

Anies Baswedan Rugi

Pengamat Politik Ujang Komaruddin pun membeber kerugian Anies Baswedan jika Pilgub DKI Jakarta diundur ke tahun  2024.

Pasalnya, Plt Gubernur DKI Jakarta akan berada di tangan pegawai eselon I dari Kemendagri.

Dan menurut Ujang Komaruddin, plt Gubernur tersebut bisa diarahkan untuk mengondisikan situasi.

Jika tidak direvisi, maka pilkada akan tetap dilangsungkan serentak di 2024 sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Ada dua keuntungan bagi PDIP jika Pilkada DKI di gelar di 2024. Pertama, Anies sudah tidak menjabat.

Ketika PDIP mensodorkan nama atau kandidat yang pas, yang cocok, yang disukai warga Jakarta seperti misalnya Risma atau yang lain-lain, itu bisa unggul.