Anies Baswedan Bakal Gigit Jari, Partai Penguasa Setuju Pemilu Serentak 2024, Partai Besar Ikut PDIP

Sebelumnya, Nurul Arifin sempat menyebut partainya ingin pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023.

"Apakah negara di situasi seperti ini akan mampu untuk beban anggaran pelaksanaan Pemilu (Pilkada) dan Pilpres," kata Nurul, Kamis (28/1/2021), dilansir Tribunnews.com.

Tak hanya soal anggaran, Nurul Arifin mengatakan, normalisasi jadwal Pilkada juga dilatarbelakangi jumlah petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal pada Pemilu serentak 2019.

Ia pun optimistis pilkada bisa dilaksanakan pada 2022 seiring berjalannya program vaksinasi Covid-19.

"Rencana pemerintah vaksin menyeluruh baru dilaksanakan akhir tahun ini atau awal tahun depan.

Itu kan masih ada waktu buat kita, sementara pilkadanya bulan Oktober," ujarnya.

Selain Partai Golkar, Partai Nasdem juga telah mengubah sikapnya yang kini mendukung agar UU Pemilu tidak direvisi.

Perdebatan tentang jadwal pelaksanaan Pilkada juga sempat didiskusikan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 atau Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin.

Mantan Direktur Hukum dan Advokasi TKN yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan mengungkap, diskusi tersebut berlangsung pada Kamis (28/1/2021) di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengungkapkan pandangannya tentang revisi UU Pemilu.

Jokowi berpendapat bahwa semestinya undang-undang yang ada dijalankan lebih dahulu dan tak direvisi.

"(Jokowi menyampaikan) kenapa sih setiap pemilu ganti undang-undang.

Kita belum menyesuaikan, kita belum beradaptasi, ganti lagi.

Itu nantinya kan pasti ada problem terus," kata Irfan, kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

"Harusnya kan undang-undang itu untuk jangka waktu yang lama ya.