Anies Baswedan Bakal Gigit Jari, Partai Penguasa Setuju Pemilu Serentak 2024, Partai Besar Ikut PDIP

Beberapa pengamat politik mengatakan, jika UU Pemilu tak direvisi, maka kandidat seperti Gubernur DKI Anies Baswedan dipredksi bakal gigit jari.

Editor: Frans Krowin
Tribun Kaltim.com
Golkar, PDIP dan Nasdem menolak revisi UU Pemilu 

Anies Baswedan Bakal Gigit Jari, Partai Penguasa Sepakat Pemilu Serentak 2024, Partai Besar Ikut PDIP

POS-KUPANG.COM -  Saat ini, partai-partai politik yang berpengaruh di Indonesia, satu persatu mulai sepakat untuk menolak revisi UU Pemilu.

Sikap partai-partai politik tersebut, tentunya jauh berbeda dengan sebelumnya.

Pasalnya sebelumnya, hanya PDI Perjuangan yang paling getol berjuang agar Pilkada dilaksanakan serentak pada tahun 2024.

Saat ini, partai-partai besar tersebut mulai berbalik arah dan mendukung agar UU Pemilu tak direvisi.

Keputusan partai-partai besar tersebut  tentunya seirama dengan perjuangan PDI Perjuangan.

Ada pun partai-partai yang mulai sehaluan dengan PDI Perjuangan, adalah NasDem, Gerindra dan Partai Golkar.
Sejumlah kalangan menyebutkan, kecenderungan tersebut akan diikuti oleh partai-partai politik yang lain.

Beberapa pengamat politik mengatakan, jika UU Pemilu tak direvisi, maka kandidat seperti Gubernur DKI Anies Baswedan dipredksi bakal gigit jari.

Pasalnya, masa jabatan Anies Baswedan habis pada 2022, dan Pilkada baru digelar pada 2024.

Dengan demikian, Anies akan menganggur selama 2 tahun menunggu Pilgub DKI digelar.

Partai Golkar mengubah sikapnya soal wacana revisi UU Pemilu.

Partai berlambang pohon beringin itu kini mengusulkan agar revisi UU Pemilu ditunda.

"Partai Golkar dalam sikap terakhir setelah mencermati dan mempelajari RUU Pemilu, serta melihat situasi saat ini, memutuskan untuk menunda revisi UU Pemilu," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin, saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Nurul Arifin menjelaskan, perubahan sikap Partai Golkar itu dilandasi oleh situasi pandemi Covid-19 yang belum memungkinkan untuk menggelar pilkada pada 2022 dan 2023.

Dalam draf revisi UU Pemilu, jadwal penyelenggaraan pilkada akan dinormalisasi dari tahun 2024 menjadi 2022 dan 2023.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved