Moeldoko Bantah Soal Ngopi, Andi Mallarangeng Pedas Ungkap Fakta Ini: Ngopi-ngopi Kok di Kamar Hotel

POS-KUPANG.COM -  Moeldoko Bantah Soal Ngopi, Andi Mallarangeng Pedas Ungkap Fakta Ini: Ngopi-ngopi Kok di Kamar Hotel

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng ikut buka suara soal isu pengambilalihan kekuasaan atau kudeta di tubuh Demokrat.

Ia pun menyinggung Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko menjadi 'dalang' di balik isu kudeta itu.

Namun, upaya yang dilakukan oleh Moeldoko tak berhasil lantaran beberapa kader partai yang ditemui mengadu kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

• Perlu Waspada Tinggi Gelombang Laut di Selat Sumba Bagian Barat 

• Pantas Saja Menhan Prabowo Beri Penghargaan ke Eurico Gutteres, Ini Alasannya, Bikin Kagum Loh

• Babinsa 1604/Batakte Monitor Desa Binaan Yang Terdampak Longsor

• Newcastle Jets: Syahrian Abimanyu Pemain yang Berkualitas, Ini Perjalanan Kariernya PROFIL

Andi menyebut, beberapa kader yang ditemui oleh mantan Panglima TNI itu awalnya dijanjikan penyaluran bantuan bencana.

"Delapan orang datang ke DPP lapor kepada Ketum. Ketum semalam kami habis ditemui Pak Moeldoko di sebuah hotel di Kuningan. Katanya kita mau dikasih penyaluran bantuan bencana."

"Tapi sampai di Jakarta kemudian yang dibicarakan urusan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, yang intinya, Pak Moeldoko siap menjadi Ketum Demokrat."

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang juga politikus Partai Demokrat.
"Dan sudah mempersiapkan untuk merebut 360 DPC dan DPD lalu kemudian masing-masing dijanjikan uang," ujar Andi, dikutip dari akun Youtube Radio Smart FM, Sabtu (6/2/2021).

Kemudian, pengaduan para kader itu langsung dibuatkan berita acara oleh AHY.

"Tapi kemudian ketahuan, karena pulangnya langsung menghubungi Ketum dan semua kesaksian mereka diberita acarakan."

"Tidak ada angin tidak ada hujan, yang begini tidak bisa ya dibiarkan," kata Andi.

Andi menuturkan, aksi yang dilakukan oleh Moeldoko tidak bisa dibiarkan.

Terlebih, praktik-praktik tersebut seperti peninggalan politik masa lalu yang telah dikubur dalam-dalam.

"Ini tidak bisa dibiarkan karena ini praktik-praktik gaya lama, secara orde baru itu adalah sejarah pengambilalihan."

"Atau intervensi kepada partai-partai politik orang lain untuk kepentingan kekuasaan dan uang," terang Andi.