Isu Kudeta Demokrat Persis Sama PDI Dulu, Bedanya Kini Baru Rencana Dulu Bu Mega Langsung Terjungkal
Jadi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) itu, bukan hanya persoalan internal seperti yang diulas Mensesneg, Pratikno.
"Jadi waktu itu diundang ke Jakarta karena dikatakan ada penyaluran bantuan bencana dan sebagainya. datang lah ke Jakarta, di Jakarta malah dipertemukan dengan pak Moeldoko," ujarnya.
"Pak Moeldoko di situ bicara tentang KLB bahwa dia siap maju menjadi Ketum Partai Demokrat melalui KLB. Karena dia memang mau nyapres Pemilu 2024, katanya sudah didukung oleh pak Lurah, direstusi oleh pak Lurah," sambungnya.
Andi menyebut pertemuan tersebut bukan hanya berlangsung sekali, tetapi ada lanjutannya dengan salah satu petinggi Partai Demokrat.
"Kedua pertemuan itu sama-sama membicarakan soal KLB. Moeldoko berencana untuk melakukan pertemuan dalam beberapa gelombang, hanya saja kader kadung melaporkan ini pada Ketum AHY," ujarnya.
Siapa Sosok Pak Lurah?
Kali ini, ungkapan Pak Lurah kembali terlontar pada isu upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketum Partai Demokrat.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi tertuduh dalam upaya kudeta tersebut.
Kader Partai Demokrat, Andi Mallarangeng pun membongkar modus mengundang DPC DPD agar mau menemui Moeldoko.
Diketahui, pertemuan antara Moeldoko dan para ketua DPC dan DPD Partai Demokrat berlangsung di salah satu hotel di Jakarta.
Belakangan, Moeldoko mengakui dirinya diundang ke hotel tersebut untuk menemui beberapa kader Partai Demokrat.
Selain itu, Andi Mallarangeng juga mengungkapkan ada kode Pak Lurah yang terkuak dalam pertemuan tersebut.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dituding oleh pihak Demokrat ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat secara paksa.
Dalam melangsungkan rencananya, Moeldoko dituduh telah mengundang sejumlah DPD, DPC, hingga DPP Partai Demokrat untuk bertemu di Jakarta mendiskusikan Kongres Luar Biasa (KLB).
Pihak Demokrat menganggap apa yang dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan seorang pejabat pemerintahan, mencerminkan era Orde Baru dulu dimana pemerintah mengintervensi partai-partai politik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam acara SAPA INDONESIA MALAM, Rabu (3/2/2021).