Isu Kudeta Demokrat Persis Sama PDI Dulu, Bedanya Kini Baru Rencana Dulu Bu Mega Langsung Terjungkal

Isu Kudeta Demokrat Persis Sama PDI Dulu, Bedanya Kini Baru Rencana Dulu Bu Mega Langsung Terjungkal

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Isu yang menerpa Partai Demokrat soal adanya rencana kudeta kepemimpinan Partai Demokrat, sesungguhnya bukan isapan jempol semata.

Pasalnya, kudeta kepemimpinan di tubuh partai bukan baru pertama di Indonesia.

Dulu, Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) pernah mengalami hal tersebut.

Jadi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan (GPK) Partai Demokrat, bukan hanya persoalan internal seperti yang diulas Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), Pratikno. 

"Menyangkut alasan pemerintah bahwa GPK PD tersebut hanya masalah internal Demokrat semata, kami punya pandangan beda," tandas Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Menurutnya, persoalan GPK PD juga merupakan urusan pemerintah. Karena pihak yang terlibat turut dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seperti yang disampaikan oleh saksi. 

"Fakta menunjukan yang melakukan GPK PD bukan hanya segelintir kader dan eks kader Demokrat, tapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," ujar Riefky. 

"Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan saudara Moeldoko bukan hanya dukung GPK PD, tapi yang bersangkutan yang aktif dan akan ambil alih kepemimpinan Demokrat yang sah itu. Jadi sangat jelas GPK PD bukan hanya gerakan internal partai atau hanya masalah internal partai semata," sambungnya. 

Ia menjelaskan, keterlibatan pihak eksternal di partai politik pernah terjadi di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 22 Juni 1996, di mana waktu itu dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Medan. 

"KLB PDI di Medan berhasil menurunkan dan mengganti ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI. KLB itu  juga bukan hanya masalah internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan ekstenal dalam hal ini elemen pemerintah," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Partai NasDem dan PKB untuk maju dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Andi berdasarkan keterangan saksi yang diajak bertemu Moeldoko dalam rencana pengambilan paksa atau kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Demokrat, sebagai kendaraan untuk Pilpres 2024.

"Katanya dia (Moeldoko) direstui oleh Pak Lurah dan didukung oleh menteri-menteri. Untuk 2024 katanya didukung PKB dan didukung Partai NasDem, tinggal Partai Demokrat, begitu katanya," ujar Andi saat dihubungi, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

"Karena ada berita begitu-begitu kita tanya sama pak Jokowi, kirim surat baik-baik dengan sopan, benar tidak kata-kata pak Moeldoko itu pada kader-kader kami?" tutur Andi yang pernah ditahan karena terjerat kasus korupsi ini.

Adapun saksi tersebut merupakan kader dari beberapa DPC Demokrat dengan jumlah sekitar sembilan orang diundang ke Hotel Aston, Jakarta, oleh kader Demokrat yang berada di Jakarta.