Begini Sejarah Integrasi Timor Timur ke Indonesia Hingga Menjadi Negara Timor Leste, Berliku-liku

19 Desember 1998
Perdana Menteri Australia, John Howard, mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie. Howard mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur.

25 Januari 1999
Digelar rapat untuk membahas surat Howard. “Tolong dipelajari. Apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timtim masih merasa belum cukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melalui Sidang Umum MPR?” kata Presiden Habibie waktu itu.

27 Januari 1999
Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri RI mengumumkan menawarkan opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timor Timur. Jika ditolak, maka pemerintah Indonesia akan merelakan Timor Timur. Sempat terjadi pro-kontra di internal kabinet saat itu.

Baca juga: Mulai Maret Hanya Mobil di Bawah 2000 CC Boleh Beli Premium, SIMAK ATURAN BARU INI! Info

Baca juga: Bacaan Surat Yasin, Mengapa Surat Yasin Begitu Mulia? Ustadz Abdul Somad Beri Penjelasan Lengkap

Baca juga: Roy Babys Tak Dukung Rencana Kerja RSUD Soe dengan PT Generator Pasifik Indonesia

Baca juga: Gelandang Persita Tangerang Redi Rusmawan Namai Putrinya Arabella Rusmawan, Ini Kisahnya INFO

Baca juga: Rencana Kerja RSUD Soe dengan PT Generator Pasifik Indonesia, Ketua Fraksi PKB Roy Babys Tak Dukung

Maret-April 1999
Terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timor Timur, antara lain eksodus massal warga pendatang, kekerasan di Gereja Liquica yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi, hingga kerusuhan besar di Dili yang menelan korban jiwa.

21 April 1999
Kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatan damai di kediaman Uskup Belo dengan disaksikan langsung oleh Menhankam/Pangab Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto, serta beberapa tokoh lainnya.

27 April 1999
Presiden Habibie menggelar pertemuan dengan John Howard. Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timor Timur.

5 Mei 1999
Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama, bersama Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timor Timur di Markas PBB New York. Dua hari kemudian, Sidang Umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan itu.

17 Mei 1999
Presiden Habibie mengeluarkan Kepres No.43/1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan RI-Portugal tentang Timor Timur, kemudian dikuatkan dengan Inpres No.5/1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal.

16-18 Juni 1999
Perwakilan kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan Timor Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu mereka sepakat menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah RI.

30 Agustus 1999
Setelah terjadi serangkaian konflik, penentuan pendapat rakyat Timor Timur dilaksanakan. PBB mengumumkan hasilnya: 78,5 persen menolak otonomi, 21 persen menerima otonomi, sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timor Timur dipastikan bakal segera lepas dari NKRI.

26 Oktober 1999
Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menggantikan Habibie, menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAET atau pemerintahan transisi di Timor Timur.

30 Oktober 1999
Bendera Merah Putih diturunkan dari Timor Timur dalam upacara yang sangat sederhana. Media dilarang meliput acara ini, kecuali RTP Portugal.

20 Mei 2002
Timor Timur resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste.

(Kompas.com/Tirto.id)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/01/123036269/integrasi-timor-timur-ke-indonesia-masa-orde-baru