Hilda Manafe Janji Perjuangkan Aspirasi HIMPSI NTT Jelang Pengesahan RUU Psikologi

"Aspek tersebut harus dikembalikan ke daerah, dan perlu dibagi fungsi dan perannya. Sehingga hal tersebut tidak menjadi urusan pusat, tetapi hal tersebut juga menjadi urusan daerah," kata Ama Radja.

Dari aspek kesehatan, Kepala  Dinas Kesehatan dr. Retno mengatakan bahwa psikologis klinis yang melekat pada pelayanan kedokteran atau pelayanan di rumah sakit itu menjadi hal yang utama. 

Karena, menurutnya, urusan psikologi itu terdapat diberbagai bidang, ada dibidang pendidikan, psikologi industri dan organisasi, psikologi sosial, militer dan berbagainya.

Menurutnya,  ruang tersebut masih dimonopoli oleh Psikologi klinis sedangkan ruang untuk yang lainnya masih belum nyata. 

Dirinya juga mengakui, terkait urusan STR dan tenaga registrasi itu belum ada yang dikeluarkan. Dan dirinya berharap agar perlu dikembangkan karena begitu sangat pentingnya.

Apalagi dalam situasi pandemi Covid 19 atau pasca pandemi, karena sangat banyak masyarakat yang dikarenakan beban pandemi dan beban ekonomi pasti mengalami gangguan psikologi dan psiko sosial.

Sementara menurut, Hilda Manafe, dirinya memberikan ruang penuh agar RUU praktek psikologi dapat segera di ketok palu oleh DPR RI. Dirinya mengatakan siap berdiri paling depan untuk pengesahan RUU praktek psikologi tersebut. 

"Kalau kita berbicara data, sebelum pandemi ada sekitar 11 ribu orang mengalami gangguan kejiwaan, apalagi dalam situasi pandemi sekarang menjadi 57 ribu kasus," beber Hilda.

Dirinya merekomendasikan selama urusan RUU masih belum disahkan, agar pemerintah daerah membuka ruang buat HIMPSI bisa membuka layanan konseling gratis bagi masyarakat yang mengalami gangguan psikolog sosial akibat pandemi Covid 19 dan tekanan Ekonomi.(*)

Ket foto : Istimewa.

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan NTT, Hilda Manafe. 

Area lampiran

 

BalasBalas ke semuaTeruskan