CATAT Jadwal Pelantikan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri dan Naik Pangkat Jenderal

POS KUPANG.COM-- - Jadwal pelantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo jadi Kapolri dan naik pangkat ke jenderal, penjelasan.

Langkah mantan Kapolda Banten, Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri kian mulus.

Tahapan fit and proper test telah dilalui.

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idham Azis.

Persetujuan itu ditetapkan seusai Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi III.

"Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi III Herman Hery, Rabu (20/1/2021).

Herman melanjutkan, atas persetujuan ini, Komisi III akan segera bersurat kepada pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih.

"Selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Hasil rapat paripurna kemudian akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Jika disetujui, Presiden Jokowi kemudian akan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Namun, jika ditolak, Presiden RI akan mengajukan calon baru dan prosesnya dimulai lagi dari awal.

Pelantikan kemungkinan pada akhir Januari 2021.

Jenderal Idham Azis akan pensiun mulai pada 30 Januari 2021 ketika dia memasuki usia 58 tahun.

Setelah dilantik, Komjen Listyo Sigit Prabowo akan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi jenderal polisi.

Pekerjaan rumah

Fraksi Partai Demokrat yang diwakili anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan memberi catatan untuk Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo. 

Pertama, Kapolri baru harus mampu membawa perubahan citra dan wajah polri di masyarakat sehingga menjadi aparat penegak hukum yang independen, netral dan tegas tanpa tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Kedua, harus mampu menyelesaikan permasalahan terkait isu intoleransi, serta radikalisme di Indonesia dengan cara profesional,” kata Hinca.

Ketiga, tidak hanya di ibukota negara, namun di Indonesia Timur juga harus menjadi prioritas Polri.

Khususnya situasi keamanan serta isu – isu pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua.

Keempat, Polri juga harus mampu melakukan penegakan hukum dalam kejahatan trans-nasional serta extraordinary crime seperti korupsi sampai ke jaringan sindikat narkoba dunia.

“Dalam rangka penegakan korupsi polri harus dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan Agung,” ucap dia.

Kelima, di era 4.0 ini, Polri harus hadir dalam menegakan hukum di ruang digital, siber space dan digital public space. Sebab, permasalahan di ruang digital ini dapat berdampak signifikan pada ketertiban masyarakat. 

Keenam, Polri harus dapat berperan aktif untuk menekan laju covid-19 dengan cara yang humanis dan mengayomi.

“Ketujuh, Kapolri yang baru harus dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat,” ujar Hinca.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, perlu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius Kapolri terpilih. 

Pertama, reformasi kepolisian harus terus berjalan dalam rangka mewujudkan kepolisian yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi).

Kedua, kesiapan Polri dalam menginternalisasi paradigma baru dalam sistem penegakan hukum yang didasarkan pada konsep restorative juctice.

Sehingga perkara pidana tertentu dapat diselesaikan dalam pendekatan mediasi dan profesional yang berorientasi pada kepentingan korban.

Ketiga, bersikap profesional dan adil dalam menangani dan menanggapi isu ekstrimisme dan radikalisme.

Serta tidak masuk dan terjebak dalam politisasi isu tersebut.

“Perlu ditekankan, ektrimisme dan radikalisme merupakan musuh bersama,” ujar Dimyati.

Keempat, menindaklanjuti rekomendasi komnas HAM atas kasus penembakan 6 orang laskar FPI secara adil, transparan, dan akuntabel.

Kelima, mengubah pola komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat menjadi lebih humanis khususnya dalam hal penanganan aksi massa.

Keenam, penanganan terhadap pelanggaran UU ITE harus dilakukan secara adil dan proporsional. Ketujuh, pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid-19 harus ditangani secara adil dan proporsional.

“Fraksi PKS berharap institusi Polri semakin solid dibawah kepemimpinan Listyo Sigit dan menjadi institusi yang dicintai masyarakat,” tutur Dimyati.

Baca juga: Tahan Lagi Satu WNA, Kejati NTT : Tersangka Anggota  Mafia Tanah , Kasus Tanah Labuan Bajo - NTT

Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Komjen Listyo Sigit Prabowo pada Rabu hari ini berlangsung sekitar empat jam.

Komjen Listyo Sigit Prabowo memaparkan visi dan misinya sebagai calon Kapolri.

Keputusan itu diambil setelah Komisi III mendalami paparan Sigit dan melakukan rapat pleno.

Tak boleh jadi alat kekuasaan

Dalam uji kepatutan dan kelayakan, Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, jajaran kepolisian tidak boleh menjadi alat kekuasaan.

Baca juga: SRIWIJAYA AIR JATUH: Cucu Belum Teridentifikasi, Ini Jenazah Satu Keluarga SJ 182 Teridentifikasi

Polri pada prinsipnya adalah alat negara untuk mendukung kemajuan Indonesia.

"Polri juga tidak boleh menjadi alat kekuasaan karena sejatinya polri adalah alat negara. Oleh karenanya setiap tindakan polri untuk mendukung kemajuan Indonesia," kata mantan Ajudan Presiden RI itu.

Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, dalam penegakan hukum harus memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mengedepankan instrumen hukum yang progresif.

Baca juga: Solidaritas Tersangka Kasus Korupsi Pengalihan Aset Labuan Bajo, Notaris NTT Aksi Tutup Kantor

"Melalui penyelesaian perkara restorative justice dilakukan dengan memberikan ruang yang lebih luas dalam implementasi restorative dan problem solving," ujarnya.

Lebih lanjut, Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, proses penegakan hukum harus diawasi melalui optimalisasi e-management penyidikan guna menghindari proses hukum yang berlarut.

"Dengan e-management tersebut masyarakat dapat informasi secara online mengenai perkembangan SP2HP penyidikan, dan bisa menuliskan kritik dan akan direspons," kata dia.(*)
Tags 
Komjen Listyo Sigit Prabowo
Listyo Sigit Prabowo dan keluarga
istri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

Baca juga: Donald Trump Resmi Tinggalkan Gedung Putih, Akhiri Jabatan Presiden AS, Trump Langgar Kebiasaan

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Jadwal Pelantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri dan Naik Pangkat ke Jenderal, Penjelasan, https://makassar.tribunnews.com/2021/01/20/jadwal-pelantikan-komjen-listyo-sigit-prabowo-jadi-kapolri-dan-naik-pangkat-ke-jenderal-penjelasan?page=all.

Editor: Edi Sumardi