Ditargetkan PAD Rp 70 Juta, Dishub Malaka Kesulitan Mendapati Sumber Penerimaan

POS-KUPANG.COM | BETUN--Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka ( Dishub Malaka) dalam tahun 2020 diberi target Pendapatan Asli Daerah ( PAD) sebesar Rp 70 juta. Namun, dalam realisasi tidak mencapai target dan hanya meraih dibawa Rp 30 juta.

Hal ini dipicu selain karena persoalan pandemi covid19 juga sumber penerimaan sulit diperoleh. Selama ini hanya bisa berharap dari tagihan retribusi angkutan pedesaan (angkudes) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malaka.

Kadis perhubungan Malaka, Ferdinand Un Muti, M.Si menyampaikan ini kepada Pos-Kupang di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021).

Baca juga: Warga Akui Fasilitas Pelabuhan Lewoleba Terburuk

Dikatakan Ferdinand, saat ini angkudes yang tercatat sekitar 28 unit namun yang beroperasi sekitar belasan itupun tidak rutin. Hal ini karena biaya operasional tidak sebanding dengan pemasukan sehingga pemilik kendaraan tidak selalu mengoperasikan kendaraan.

Apalagi, katanya, warga yang menumpang angkudes terbatas karena adanya pandemi covid19. Selain itu, warga lebih banyak memilih ojek termasuk pick up yang dirancang sebagai angkutan penumpang.

Baca juga: Kepala Bappeda Kota Kupang, dr Ari Wijana: Kita Hidupkan Kembali Pajak Air Tanah

"Kami pada tahun 2020 ditargetkan PAD Rp 70 juta tapi dari realisasi tidak mencapai karena kendala-kendala itu. Bagaimana kita mau tagih retribusi kalau kendaraan angkudes tidak beroperasi," katanya.

Hal lain, katanya, kendaraan angkutan kota antar kabupaten semisal bus maupun rental sesuai Undang-Undang tidak bisa ditagih retribusinya oleh kabupaten. Penagihannya merupakan kewenangan provinsi dalam hal ini Dishub NTT.

"Kita lihat banyak rental juga bus tapi kita tidak punya kewenangan karena itu ada di provinsi. Makanya kami kesulitan. Kita cuma bisa berharap dari angkudes saja yang jumlahnya masih terbatas pula," tambahnya.

Ditanya soal kesemrawutan kendaraan dalam Kota Betun, Ibu kota Kabupaten Malaka, Ferdinand mengakuinya. Namun, untuk mengalihkan ke terminal tentu harus dilakukan dahulu penataan fasilitasnya.

Namun, lanjutnya, kedepan akan ditata lebih bagus seiring dengan perkembangan kota. Apalagi Malaka masih dalam proses penataan karena masih daerah baru sehingga butuh proses menuju ke kota yang bisa disamakan dengan kota lainnya di NTT. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong)