Airlangga Minta Masyarakat Tidak Panik Yakin Pertumbuhan Ekonomin 2021 Positif

Meski ada pembatasan, Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan positif di 2021. Menurutnya, sejumlah indikator menunjukan adanya perbaikan perekonomian nasional.

Misalnya purchasing managers' index (PMI) manufaktur (PMI) Indonesia sudah mencapai 51,3. Selain itu nilai tukar rupiah meningkat ke Rp 13,899. "Ini lebih tinggi daripada, lebih baik daripada precovid di bulan Januari (2020) lalu," kata Airlangga.

Tidak hanya itu Airlangga mengatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai 6.105. Oleh karena itu, ia yakin bahwa pertumbuhan ekonomi akan tumbuh pada kisaran 5 persen. "Kami cukup optimis dan proyeksi sampai akhir tahun itu di kisaran 5 persen," ujarnya.

Kondisi ekonomi Indonesia menurutnya juga sudah mampu melewati rock bottom pada kuartal kedua tahun 2020, yakni -5,32 persen. Sementara pada kuartal ketiga (Q3) sudah menunjukkan tren positif, yaitu -3,49 persen. Diperkirakan sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi minus 2,2 hingga minus 0,9.

"Namun kita melihat bahwa di Januari ini atau sepanjang tahun 2021 ini APBN kita didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen," kata Airlangga.
Airlangga juga berharap vaksin Covid-19 dapat menjadi salah satu game changer atau membawa perubahan positif yang akan mewujudkan target perekonomian Indonesia mencapai 4,5 hingga 5 persen pada tahun 2021.

Masih Ada Pungutan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT mencatat, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah disalurkan dalam setiap program yang ada.

Untuk Program Padat Karya di sektor pertanian telah terealisasi Rp 21,43 miliar atau 74,37 persen dengan menyerap 36.058 pekerja; sektor perhubungan terealisasi Rp 153,28 miliar atau 82,38 persen dengan menyerap 1.270 pekerja; serta sektor PUPR dengan realisasi sebesar Rp 336,83 miliar atau 94,81 persen dengan menyerap 10.560 pekerja.

Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT, Lydia Kurniawati Christyana kepada Pos Kupang, Kamis (7/1) menyebut, program stimulus UMKM terbagi menjadi dua yakni subsidi bunga dan bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Untuk subsidi bunga Non KUR telah terealisasi sebesar Rp 56,57 miliar untuk 151.278 debitur dan subsidi bunga KUR terealisasi sebesar Rp 34,10 miliar untuk 72.721 debitur. Sedangkan, BPUM telah disalurkan sebesar Rp 705,27 miliar dengan jangkauan 293.861 debitur.

Program Perlindungan Sosial, lanjut Lydia, terbagi menjadi enam bagian, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disalurkan sebesar Rp 1,75 triliun untuk 3,28 juta KPM; Paket Sembako yang telah disalurkan Rp 1,13 triliun untuk 5,86 juta KPM; Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp 848,19 miliar untuk 312.417 KPM; Kartu Prakerja sebesar Rp278,62 miliar dengan jangkauan 78.484 peserta; Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh sebesar Rp 103,67 miliar bagi 45.671 pekerja; dan Subsidi Tarif Listrik Rumah Tangga dan UMKM sebesar Rp 63,47 miliar untuk 337.813 pelanggan.

Berikutnya, di Bidang Kesehatan sendiri untuk Insentif Nakes Pusat telah disalurkan Rp 4,81 miliar untuk 1207 nakes dan klaim RS yang telah dibayarkan mencapai Rp 2,9 miliar. Sedangkan, pemerintah telah melakukan penempatan dana pada BPD NTT sebesar Rp 100 miliar.

"Realisasi per 7 Desember 2020 itu, kalau Program Padat Karya Tunai dibayarkan melalui DIPA Satker K/L yang ada di NTT, dicairkan di KPPN lingkup NTT. Program Perlindungan Sosial Bantuan Langsung Tunai Dana Desa juga dicairkan di KPPN lingkup NTT.

Selain dua itu, dicairkan di KPPN Jakarta. Seluruh komunikasi publik terkait program PEN dilakukan Kantor Regional, yakni Kanwil DJPb dan KPPN di daerah, meskipun tidak semua pencairan dana dilakukan KPPN daerah," katanya.

Lydia menjelaskan, beberapa hambatan/kendala yang dialami dalam pelaksanaan Program PEN di NTT. Untuk program padat karya tunai, tidak semua kompetensi pekerja yang diperlukan terpenuhi dengan pola padat karya, sehingga keterserapan alokasi untuk padat karya tidak bisa dimaksimalkan.