Dulu 'Mengemis' Dukungan ke FPI dan Habib Rizieq, Kini Gerindra Dukung Sikap Jokowi Bubarkan FPI

Dulu 'Mengemis' Dukungan ke FPI dan Habib Rizieq, Kini Gerindra Dukung Sikap Jokowi Bubarkan FPI

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - FPI dan Gerindra sempat 'berkoalisi' di Pilpres 2019 lalu. Prabowo rela menemui Habib Rizieq untuk meminta dukungan sang Imam Besar FPI itu.
Bak hbis manis sepah dibuang, kini Gerindra partai pimpinan Prabowo secara mengejutkan mendukung Sikap Jokowi membubarkan FPI.

Sikap itu tersirat dari sikap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Meski tak secara tegas menyebut FPI, Rahayu Sarswati Djoyohadikusumo menyebut Gerindra mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI. Karena hal ini bukan soal siapa yang berkuasa tapi (demi) keutuhan bangsa ini," kata perempuan yang akrab disapa Sara itu, Sabtu (2/12/2020).

Baca juga: Prabowo dan Sandiaga Uno Sudah Jadi Menteri, Partai Gerindra Ajak FPI Bekerja Sama dengan Pemerintah

Ia mengatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga keutuhan dan eksistensi bangsa Indonesia ke depannya.

"Untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa," kata mantan calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ini.

Selain itu, Sara menegaskan bahwa Partai Gerindra akan tetap berpegang teguh dan mengajak untuk mengamalkan empat nilai kebangsaan Indonesia ke depannya. Yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ia juga turut berharap momentum tahun baru 2021 ke depan akan menjadi tahun penyembuhan dan kebangkitan ekonomi Indonesia.

Terlebih, tahun 2020 lalu Indonesia masih belum lepas dari pandemi virus corona yang menghantam sendi-sendi ekonomi Indonesia.

"Mari kita wujudkan 2021 sebagai tahun penyembuhan melalui program vaksinasi dari pemerintah," kata Sara.

Baca juga: Gerindra Pasang Badan Dukung Sikap Jokowi Bubarkan FPI, Saraswati: Tak Butuh yang Bikin Pecah Belah!

Sebelumnya, salah satu organisasi yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai kelompok dengan rekam jejak aksi intoleran, Front Pembela Islam (FPI) dilarang keberadaannya oleh pemerintah.

Dasarnya, karena FPI tak lagi memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) ormas, kerap melakukan sweeping yang meresahkan, keterlibatan sejumlah anggotanya dalam tindak pidana dan tindak pidana terorisme.

Salah satu Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR Habiburokhman sempat mempertanyakan mekanisme pelarangan FPI itu, apakah sesuai aturan atau tidak.

"Kami mempertanyakan apakah pembubaran FPI ini sudah dilakukan sesuai mekanisme UU Ormas, khususnya Pasal 61, yang harus melalui proses peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan status badan hukum," sebut Habiburokhman dalam keterangannya kepada wartawan.