Breaking News:

Opini Pos Kupang

(Re)desain Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap pejabat di Kementerian Sosial RI terkait Bansos

(Re)desain Bansos
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

Oleh Habde Adrianus Dami, Mantan Sekda Kota Kupang, Tenaga Ahli DPRD Kota Kupang

POS-KUPANG.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap pejabat di Kementerian Sosial RI terkait Bansos.

Terlepas dari persoalan hukum yang sedang bekerja, kiranya mudah dimengerti jika pengadaan paket sembako bermasalah karena ia tidak berada di ruang hampa dan konteks sosial yang sempurna, bahkan bisa menjadi ruang "pasar" tarik-menarik kepentingan. Tampaknya simbiosis yang saling menguntungkan pun terjadi di sini.

Barangkali penalaran semacam inilah yang menimbulkan tudingan bahwa yang kini terjadi pragmatisme dan oportunisme semacam diataslah yang tampak telah menjadi ciri utama dari kebijakan bansos.

Baca juga: Antara Tugas dan Kasih Sayang

Bahkan, pragmatisme dan opurtunisme telah tereduksi menjadi prevalensi individu (kapitalisasi bansos), ketimbang sebuah kebijakan sosial. Menilik berbagai fakta itu, seyogianya juga sudah harus dipertimbangkan saat kebijakan bantuan paket sembako mulai ditempuh.

Sekalipun, kekeliruan pemerintah adalah melakukan public choice (Kemensos sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri) dalam tatakelola bansos. Bagi penulis, tren ini adalah kenyataan yang harus diterima (what is), tetapi bukan sesuatu yang harus ada (what ought), agar pemerintah konsisten dalam mewujudkan tujuan mulia bansos.

Koherensi Ekonomi dan Sosial

Kritik terhadap paradigma bansos tidak lagi berkutat pada persoalan program dan strategi, namun lebih menekankan pada tindakan yang benar, yakni sebuah kebijakan publik yang terutama menekankan pada dampak ekonomi dan transformasi sosial.

Baca juga: Wilayah Manggarai Berpotensi Diguyur Hujan Dengan Itensitas Ringan Hari Ini

Dalam konteks ini, silang sengkarut tatakelola bansos terakhir sebenarnya banyak didasari oleh persoalan absennya koherensi antara lini ekonomi di satu pihak dengan tujuan reformasi sosial di pihak lain.

Diskoneksi terjadi pada rancangan ekonomi yang konservatif dan kontraktif, dengan target-target reformasi sosial. Sebab, tekanan dari sisi permintaan dan penawaran pada saat wabah pandemi menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berakibat pada penurunan pendapatan dan terkoyaknya jaring sosial masyarakat.

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved