Apresiasi Somasi PTPN VIII, TB Hasanuddin Ungkap Lahan Megamendung Tak Hanya Didiami FPI
TB Hasanuddin yang juga anggota Komisi I DPR RI itu mengungkapkan bahwa lahan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat itu tak hanya ditempati oleh FPI.
lihat foto
Sebab, kata dia, selama ini lahan tersebut justru digarap oleh masyarakat setempat.
Mengacu pada Undang-Undang Agraria tahun 1960 disebutkan bahwa jika satu lahan kosong, digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun lamanya. Maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarap.
"Jadi kalau kita sih sebenarnya soal itu enggak benar. Karena masyarakat Megamendung itu sudah 30 tahunan menggarap lahan tersebut," ujarnya.
* Kontroversi Rizieq Shihab
Tidak bisa dipungkiri, Pemimpin Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab hampir selalu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.
Sosok ini lekat dengan berbagai kontroversi, mulai dari kasus kerusuhan Monas di tahun 2008 yang berujung pemenjaraan dirinya, hingga kasus chat mesum dan penghinaan Pancasila di tahun 2017.
Rizieq, yang proses hukumnya masih berjalan, kemudian terbang ke Arab Saudi pada April 2017 untuk melaksanakan umrah dan tidak kembali.
Baru di tanggal 10 November 2020, pria 55 tahun ini kembali ke tanah air dalam rangka menikahkan putri keempatnya Syarifah Najwa Shihab.
Kepulangan Rizieq disambut oleh banyak pendukungnya, hingga menyebabkan kemacetan di sekitar Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
Tidak berhenti sampai di situ, kerumunan pendukung Rizieq dan simpatisan FPI masih terjadi beberapa hari kemudian dalam berbagai acara yang dihadiri oleh Rizieq.
Serangkaian kerumunan
Kerumunan pertama terjadi di sekitar Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (10/11/2020) untuk menyambut kedatangan Rizieq.
Rizieq terlihat keluar dari Terminal 3 bandara sekitar pukul 09.50 WIB. Ia disambut oleh teriakan takbir para pendukungnya yang saling berhimpitan.
Kerumunan ini menuai banyak kecaman dari publik karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Setiap warga sejatinya diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak, untuk mencegah penularan virus SARS-CoV-2.
Tidak hanya di bandara, kerumunan massa juga terpantau di sekitar kediaman Rizieq di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di hari yang sama dengan kepulangannya.
Tiga hari kemudian, tepatnya pada 13 November 2020, kerumunan kembali terjadi di acara ceramah yang menghadirkan Pemimpin FPI tersebut.
Acara diselenggarakan di pondok pesantren milik Rizieq Shihab, bernama Markaz Syariah Pesantren Alam dan Agrokultur di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Sekitar 3,000 orang diperkirakan mengikuti kegiatan ini.
Keesokan harinya, kurang lebih 10,000 orang kembali berkumpul di kediaman Rizieq di Petamburan untuk menghadiri acara pernikahan Syarifah Najwa Shihab. Acara ini diselingin dengan peringatan Maulid Nabi.
Setidaknya lima pejabat dicopot karena dinilai lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Mereka adalah:
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana. Ia kemudian dimutasi menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri.
Posisi Nana digantikan oleh Irjen Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto. Heru dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya pada Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.
Posisi Heru digantikan oleh Kombes Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri.
Kepala Kantor Urusan Agama Tanah Abang Sukana. Ia dimutasi menjadi penghulu wilayah Jakarta Pusat.
Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara. Bayu dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Jabatan Wali Kota Jakarta Pusat saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), Irwandi, yang dahulunya merupakan wakil dari Bayu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih. Dinas LH kedapatan meminjamkan sejumlah toilet portabel untuk acara di Petamburan.
Andono juga dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Jabatan kadis LH DKI Jakarta saat ini diisi oleh Plt, Syaripudin.
Selain berimbas pada pencopotan sejumlah pejabat, kerumunan massa pendukung Rizieq Shihab juga ditengarai memberi sumbangsih terhadap lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta pada akhir November.
Tepatnya pada 21 November 2020, Jakarta kembali memecahkan rekor kasus harian Covid-19, yakni di angka 1.579. Ini merupakan kasus harian tertinggi sejak dilaporkannya kasus pertama di Ibu Kota pada 3 Maret 2020.
Sejak 13 November 2020, pergerakan kasus harian Covid-19 terpantau meningkat hingga melebihi angka 1.000 kasus.
Kondisi dengan kasus harian relatif tinggi terus bertahan hingga saat ini. Bahkan pada 19 Desember lalu, Jakarta kembali mencetak rekor dengan penambahan sebanyak 1.899 kasus positif dalam sehari.
Akibatnya, kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta pun semakin menurun.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengungkapkan pada Senin (21/12/2020) bahwa kapasitas tempat tidur isolasi hanya tersisa 15 persen, sedangkan tempat tidur ICU 20 persen.
Penahanan Rizieq Shihab
Polda Metro Jaya akhirnya menahan Rizieq Shihab terkait kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan pada, Minggu (13/12/2020). Ia dijerat dengan pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KHUP.
Pasal 160 KUHP sendiri dikenal sebagai pasal tindak pidana penghasutan dengan ancaman penjara maksimal enam tahun. Sementara pasal 216 KHUP, tentang tindakan melawan aparat, memuat ancaman penjara paling lama empat bulan.
Rizieq ditahan setelah dua kali mangkir dalam proses pemeriksaan sebagai saksi acara kerumunan tersebut.
Ia bersama tim kuasa hukumnya akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Desember setelah ditetapkan sebagai tersangka usai polisi melakukan gelar perkara.
Rizieq ditahan selama dua puluh hari, terhitung dari 12 Desember 2020 hingga 31 Desember 2020, untuk memudahkan proses pemeriksaan.
Reaksi Pendukung Rizieq Shihab
Penahanan ini pun menuai banyak reaksi dari pendukung Rizieq, di antaranya yakni ancaman pemenggalan terhadap anggota kepolisian dan juga aksi demo.
Seorang pria bernama Muhammad Umar ditangkap di kawasan Angke, Tambora, Jakarta Barat, pada Minggu (13/12/2020) usai mengunggah video ancaman terhadap polisi.
Ia mengancam akan memenggal aparat kepolisian apabila menahan Rizieq.
Adapun ucapan dalam video viral tersebut adalah sebagai berikut: "Saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizieq ditangkap, polisi akan berhadapan dengan saya, dan saya akan penggal kepalanya."
Saat penangkapan, aparat juga menyita barang bukti berupa ponsel, peci, serta baju koko yang digunakan dalam pembuatan video.
Umar dijerat dengan Pasal 28 (2) UU ITE tentang ujaran kebencian, dengan ancaman kurungan maksimal enam tahun penjara.
Selain itu, seorang perempuan berinisial RW (53) ditangkap usai videonya yang mengecam polisi viral di jagat maya.
Di dalam video yang diunggah melalui aplikasi TikTok tersebut, ia menyebut polisi sebagai dajal.
RW disangkakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU ITE.
Selain itu, RW juga dikenakan Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 207 KUHP tentang ujaran kebencian bernada SARA dan berita bohong.
Sejumlah simpatisan FPI di berbagai daerah, mulai dari Tangerang di Banten hingga Ciamis di Jawa Barat, berkerumun di kantor kepolisian daerah masing-masing menuntut dibebaskannya Rizieq.
Mereka juga meminta agar dipenjarakan apabila permohonan penangguhan penahanan Rizieq tidak dikabulkan.
Puncak dari aksi ini terjadi pada tanggal 18 Desember lalu saat ratusan massa aksi mengadakan demonstrasi di pusat kota Jakarta. Aksi ini dinamai aksi 1812.
Aksi tetap digelar meski tidak mendapatkan izin dari kepolisian, karena berpotensi menjadi cluster penyebaran Covid-19.
Sebanyak 455 orang diamankan terkait aksi 1812, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Sabtu (19/12/2020).
Beredar Surat Perintah Pembubaran FPI
Belakangan ini, keberadaan Muhammad Rizieq Shihab atau biasa disapa Habib Rizieq Shihab tetap menjadi sorotan.
Bahkan saat ini beredar sebuah surat yang isinya tentang permohonan pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI)
Bahwa sejak ditahan sampai dengan saat ni, Polri terus memantau kondisi kesehatan pimpinan FPI Rizieq Shihab.
Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) Polda Metro Jaya menerapkan security food atau mengecek semua makanan yang dibawa pihak keluarga untuk Rizieq Shihab saat berada di dalam tahanan.
"Semua makanan yang dibawa oleh keluarga maupun yang diberikan oleh pihak Kepolisian dilakukan security food sebelum diberikan kepada Rizieg," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Kamis (24/12/2020).
Argo mengatakan penerapan security food disaksikan langsung oleh si pembawa makanan, apakah memenuhi standar aman polisi atau tidak.
Bidokkes juga melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi kesehatan Rizieq Shihab selama berada di dalam tahanan.
Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta.
Selain itu, ia dijerat perkara penghasutan dan sudah resmi dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak 12 hingga 31 Desember 2020.
Oleh penyidik, Rizieq disangkakan dengan Pasal 160 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun penjara dan Pasal 216 KUHP.
Selain Rizieq, lima lainnya yang ditetapkan tersangka yakni ketua panitia Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq (HU), sekretaris panitia (A), dan penanggung jawab bidang keamanan (MS). Dua lainnya adalah penanggung jawab acara (SL) dan kepala seksi acara (HI).
Sementara itu, ramai dibicarakan tentang beredarnya surat perintah pembubaran FPI yang ditujukan kepada para Kapolda.
Dalam surat telegram tersebut tertulis surat dari Kapolri kepada para Kapolda.
Surat bernomor STR/965/XII/IPP 3.1.6/2020 itu dibuat tanggal 23 Desember 2020.
Disebutkan dalam surat itu Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Pembubaran Ormas.
Maka dari hal tersebut, para Dir diimbau melakukan monitoring dalam perkembangan tersebut.
Polisi diminta agar membubarkan Ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Disebut ada enam Ormas yang tidak diperbolehkan lagi beraktifitas yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS), Jamaah Ansarut Tauhit, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI).
"Secara sah tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas organisasinya," tulis surat itu.
Dalam surat tertera nama Kapolri Kabaintelkam Irjen Pol Suntana berikut sebuah tanda tangan.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Prabowo Argo Yuwono menjelaskan bahwa saat ini dirinya belum memonitor hal tersebut.
"Saya belum monitor hal tersebut," jelasnya kepada Okezone, Kamis (24/12/2020).
Sedang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus terkait kebenaran surat tersebut.
Yusri menampik kebenaran surat tersebut. Menurut Yusri pihak Polda Metro Jaya tidak menerima surat tersebut.
"Informasi itu hoaks. Kami tidak pernah menerima surat itu," papar Yusri dikonfirmasi Kamis (24/12/2020).
Hal ini juga dibantah oleh FPI. "Itu tidak benar," tegas Sekretaris Bantuan Hukum FPI, Aziz Yanuar, seperti dikutip dari Republika.
“Perppu nomor berapa yang dimaksunf dalam telegram tersebut? Bila tidak ada Perppu-nya, maka berita tersebut dapat diklasifikasikan berita bohong dan penyebaran berita bohong,” ungkap Aziz.
* Komnas HAM Temukan Ini Saat Investigasi Kasus Laskar FPI Tewas Tertembak: Tak Ada Rumah Penyiksaan
Komisioner Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Choirul Anam mengungkapkan hal yang mengejutkan tentang hasil investigasi yang dilakukan dalam kasus tewasnya 6 laskar FPI yang diduga ditembak polisi.
Choirul Anam mengatakan, penyelidikan Komnas HAM tidak menemukan adanya rumah penyiksaan terhadap enam anggota laskar Front Pembela Islam ( FPI) yang ditembak polisi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
Hal tersebut disampaikan Anam berdasarkan penyelidikan sementara Komnas HAM dan bersamaan dengan beredarnya informasi terkait adanya rumah penyiksaan terhadap anggota laskar FPI.
"Jadi saya pastikan bahwa Komnas HAM tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan," kata Anam dalam konferensi pers yang ditanyakan Kompas TV, Senin (28/12/2020).
Anam mengatakan, hingga saat ini, pihaknya tengah menelusuri fakta terkait peristiwa penembakan enam orang laskar FPI tersebut.
Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi terkait adanya rumah penyiksaan terhadap lenam anggota laskar FPI yang meninggal.
"Kami pastikan bahwa statement soal rumah penyiksaan itu tidak tepat dan tidak pernah kami sampaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Komnas HAM kembali menyampaikan perkembangan dan temuan terkait kasus penembakan enam orang laksar FPI oleh aparat kepolisian di Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (28/12/2020).
Hasilnya, kali ini Komnas HAM menemukan lima barang bukti yang diambil dari tempat kejadian perkara (TKP).
Temuan pertama adalah tujuh proyektil peluru. Namun, dari tujuh proyektil yang ditemukan, Komnas HAM hanya yakin pada enam proyektil peluru yang ditemukan.
Kemudian ditemukan empat selongsong, lalu serpihan dari badan mobil yang diduga muncul setelah ada peristiwa saling serempet.
Lebih lanjut, Komnas HAM juga menemukan rekaman percakapan dan rekaman kamera CCTV jalan berkaitan dengan peristiwa penembakan tersebut.
Serpihan Mobil Ditemukan di TKP
Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) menemukan serpihan mobil di tempat kejadian perkara (TKP) peristiwa penembakan.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan, serpihan badan mobil tersebut diduga muncul setelah ada aksi saling serempet saat peristiwa penembakan.
"Juga kita dapatkan semacam serpihan atau pecahan dari bagian mobil yang kita duga memang saling serempetan," kata Amiruddin dalam konferensi persnya dilansir dari siaran Kompas TV, Senin (28/12/2020).
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan bagian mobil yang ditemukan akan diuji lagi.
Sebab, beberapa yang ditemukan identik dengan bagian dari mobil secara kasat mata. Sedangkan sisanya masih ada yang perlu dipastikan kembali.
"Bukan identik ilmiah, harus diuji labfor dan sebagainya," ujar Anam.
Anam mengatakan, penemuan barang bukti ini juga tidak ditemukan dalam satu titik kejadian melainkan di beberapa titik tempat peristiwa penembakan.
Anam menekankan, masih perlu dipastikan apakah temuan tersebut berkaitan dengan peristiwa penembakan.
Selain serpihan bodi mobil, Komnas HAM juga menemukan tujuh proyektil peluru, tetapi satu di antaranya belum bisa diyakini terkait peristiwa.
Kemudian, Komnas HAM juga menemukan selongsong peluru sebanyak empat buah. Serta rekaman percakapan dan rekaman CCTV jalan yang berkaitan dengan peristiwa penembakan.
Sebelumnya Komnas HAM sudah pernah menyampaikan perkembangan sementara terkait kasus penembakan enam laksar FPI.
Ada sejumlah temuan didapatkan dari penyelidikan awal, yakni terkait pemeriksaan mobil, senjata api dan otopsi.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan pihaknya telah memeriksa mobil yang digunakan polisi dan FPI saat terjadinya insiden tersebut.
Sejauh ini, ada tiga mobil yang diperiksa, dua milik polisi dan satu milik laskar FPI.
Tiga mobil itu berada di garasi Subdit Ranmor Polda Metro Jaya. Tim dari Komnas HAM didampingi Bareskrim Polri memeriksa ketiga mobil itu pada Senin (21/12/2020) kemarin.
Sementara terkait senjata api, Beka menegaskan, penyelidikan ini harus dilakukan lantaran pihak polisi dan FPI memberi keterangan yang bertolak belakang.
"Artinya kan memeriksa, mengklarifikasi, keterangan FPI maupun polisi, karena FPI kan bilang tak ada senjata api, bahkan senjata saja tak ada, sedangkan polisi bilang FPI memiliki senjata api," ujarnya.
Untuk menyelidiki soal senjata api ini, Komnas HAM masih menanti akses dari pihak kepolisian agar bisa memeriksa senjata api yang disebut milik laskar FPI itu.
Sementara itu, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar memastikan bahwa pihak keluarga mengizinkan Komnas HAM melakukan otopsi jenazah 6 anggota Laskar FPI yang tewas ditembak polisi.
"Kita menunggu dari Komnas HAM, yang jelas pihak keluarga siap, tergantung keputusan Komnas HAM," kata Aziz di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2020).
Meski demikian, Aziz menolak mengatakan bahwa otopsi oleh Komnas HAM merupakan otopsi ulang. Menurut mereka, pihak keluarga tidak pernah memberikan persetujuan otopsi oleh kepolisian.
"Kita serahkan (ke Komnas HAM) untuk otopsi, bukan otopsi ulang ya karena dari keluarga tidak mengakui otopsi," ujar Aziz.
Komnas HAM telah memanggil dokter dari Polri yang melakukan otopsi terhadap keenam jenazah.
Pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami prosedur, proses dan substansi otopsi keenam jenazah.
Adapun berdasarkan hasil otopsi Polri, diketahui ada 18 luka tembak pada 6 jenazah Laskar FPI. Versi otopsi Polri juga menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan pada 6 jenazah Laskar FPI tersebut.
Dua komisioner Komnas HAM Choirul Anam (tengah) dan Beka Ulung Hapsara (kiri) memeriksa satu dari tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam laskar FPI dalam kasus penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12/2020). Setelah pemeriksaan terhadap tiga mobil yang digunakan saat kasus penembakan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut, Komnas HAM akan menindaklanjuti hasil balistik, siapa saja yang menembak, dan cek darah dari anggota FPI. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA) (Kompas.com)
Komnas HAM Temukan Banyak Hoax Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab mengatakan, banyak beredar informasi hoaks atau kabar bohong selama Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap tewasnya enam laskar Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab di Tol Jakarta-Cikampek.
Ia mengatakan, informasi hoaks tersebut mencampuradukan keterangan Komnas HAM terkait peristiwa lain dan peristiwa di Tol Cikampek yang saat ini tengah diselidiki.
"Kami melihat ada yang berupaya mencampur adukkan antara keterangan dari Komnas HAM dicampur aduk dengan keterangan yang lain, keterangan Komnas ham untuk peristiwa yang lain dicampur aduk dengan peristiwa yang lain lagi," kata Amir dalam konferensi pers yang ditayangkan di Kompas TV, Senin (28/12/2020).
Oleh karenanya, Amir meminta, masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan segera pastikan kebenarannya.
Sampai saat ini, Komnas HAM harus melakukan pengujian terhadap barang bukti yang didapatkan sehingga belum bisa mendapatkan kesimpulan.
"Sampai hari ini Komnas HAM masih dalam proses menguji semua keterangan dan bukti ini, sehingga kami belum dapat menyampaikan apakah peristiwa ini akan seperti apa bentuk realnya," ujarnya.
"Saya pikir ini (hoaks) perlu dihentikan agar masyarakat tidak bingung," pungkasnya.
Sebelumnya, Komnas HAM kembali menyampaikan perkembangan dan temuan terkait kasus penembakan enam orang laksar FPI oleh aparat kepolisian di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
Hasilnya, kali ini Komnas HAM menemukan lima barang bukti yang diambil dari tempat kejadian perkara (TKP).
"Melakukan investigasi atau menyusuri tempat kejadian perkara yang di sekitar kilometer 50 tersebut, dan mendapatkan sejumlah barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti," kata Amir.
Setidaknya ada lima barang bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM di TKP. Temuan pertama adalah tujuh proyektil peluru.
Namun, dari tujuh proyektil yang ditemukan, Komnas HAM hanya yakin pada enam proyektil peluru yang ditemukan.
Kemudian ditemukan empat selongsong, lalu serpihan badan mobil yang diduga muncul setelah ada peristiwa saling serempet.
Serta ditemukan Komnas HAM juga menemukan rekaman percakapan dan rekaman CCTV jalan berkaitan dengan peristiwa penembakan tersebut.
"Nanti bukti-bukti ini memang perlu kami uji lagi," ujar dia.
Adegan penggeledahan para rekonstruksi kasus penembakan enam anggota FPI di rest area KM 50 tol Jakarta-Cikampek, Senin (14/12/2020) dini hari.(KOMPAS.COM/FARIDA) (Kompas.com)
Komnas HAM Temukan Bukti Ini di Lokasi Kejadian
Komnas HAM mengungkapkan bahwa telah menemukan lima barang bukti yang diambil dari lokasi kejadian terkait tewasnya enam orang laksar Front Pembela Islam ( FPI) di tangan aparat kepolisian, di Jalan Tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu lalu.
"Melakukan investigasi atau menyusuri tempat kejadian perkara yang di sekitar Kilometer 50 tersebut, dan mendapatkan sejumlah barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin dilansir dari siaran Kompas TV, Senin (28/12/2020).
Setidaknya ada lima barang bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM di TKP. Temuan pertama adalah tujuh proyektil peluru.
Namun, dari tujuh proyektil yang ditemukan, Komnas HAM hanya yakin pada enam proyektil peluru yang ditemukan. Kemudian, ditemukan juga empat selongsong peluru.
"Selongsong ada empat, tiga utuh, satu kami duga bagian belakang," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers yang sama.
Selain itu, Komnas HAM juga menemukan serpihan badan mobil yang diduga muncul setelah ada peristiwa saling serempet.
Komnas HAM juga menemukan rekaman percakapan dan rekaman CCTV jalan berkaitan dengan peristiwa penembakan tersebut.
"Nanti bukti-bukti ini memang perlu kami uji lagi," ujar Amiruddin.
Sebelumnya, Komnas HAM sudah pernah menyampaikan perkembangan sementara terkait kasus penembakan enam laksar FPI di Karawang, Jawa Barat.
Ada sejumlah temuan yang berhasil Komnas HAM dapatkan dari penyelidikan awal yakni terkait pemeriksaan mobil, senjata api dan otopsi.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan pihaknya telah memeriksa mobil yang digunakan polisi dan FPI saat terjadinya insiden tersebut.
Sejauh ini, ada tiga mobil yang diperiksa, dua milik polisi dan satu milik laskar FPI.
Tiga mobil itu berada di garasi Subdit Ranmor Polda Metro Jaya. Tim dari Komnas HAM didampingi Bareskrim Polri memeriksa ketiga mobil itu pada Senin (21/12/2020) kemarin.
Sementara terkait senjata api, Beka menegaskan, penyelidikan ini harus dilakukan berhubung pihak polisi dan FPI memberi keterangan yang bertolak belakang.
"Artinya kan memeriksa, mengklarifikasi, keterangan FPI maupun polisi, karena FPI kan bilang tak ada senjata api, bahkan senjata saja tak ada, sedangkan polisi bilang FPI memiliki senjata api," ujarnya.
Untuk menyelidiki soal senjata api ini, Komnas HAM masih menanti akses dari pihak kepolisian agar bisa memeriksa senjata api yang disebut milik laskar FPI itu.
Sementara itu, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar memastikan bahwa pihak keluarga mengizinkan Komnas HAM melakukan otopsi jenazah 6 anggota Laskar FPI yang tewas ditembak polisi.
"Kami menunggu dari Komnas HAM, yang jelas pihak keluarga siap, tergantung keputusan Komnas HAM," kata Aziz di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2020).
Meski demikian, Aziz menolak mengatakan bahwa otopsi oleh Komnas HAM merupakan otopsi ulang.
Menurut mereka, pihak keluarga tidak pernah memberikan persetujuan otopsi oleh kepolisian.
"Kami serahkan (ke Komnas HAM) untuk otopsi, bukan otopsi ulang ya karena dari keluarga tidak mengakui otopsi," ujar Aziz.
Komnas HAM telah memanggil dokter dari Polri yang melakukan otopsi terhadap keenam jenazah.
Pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami prosedur, proses dan substansi otopsi keenam jenazah.
Adapun berdasarkan hasil otopsi Polri, diketahui ada 18 luka tembak pada 6 jenazah Laskar FPI. Versi otopsi Polri juga menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan pada 6 jenazah Laskar FPI tersebut.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komnas HAM: Tidak Ada Rumah Penyiksaan terhadap 6 Anggota Laskar FPI", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/12/28/14204901/komnas-ham-tidak-ada-rumah-penyiksaan-terhadap-6-anggota-laskar-fpi
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komnas HAM Temukan Lima Bukti Ini di TKP Penembakan 6 Orang Laskar FPI", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/12/28/11595541/komnas-ham-temukan-lima-bukti-ini-di-tkp-penembakan-6-orang-laskar-fpi?page=all#page2
