Breaking News:

Salam Pos Kupang

Sekali Lagi, Patuhi Protokol Kesehatan

KEKHAWATIRAN akan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 ketika pemerintah memutuskan untuk tidak menunda pelaksanaan Pilkada Serentak tidak berlebihan

Sekali Lagi, Patuhi Protokol Kesehatan
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - KEKHAWATIRAN akan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 ketika pemerintah memutuskan untuk tidak menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 terbukti tidak berlebihan.

Kasus positifnya Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, diikuti istrinya dan salah satu anggota tim suksesnya menjadi bukti.

Umbu Lili Pekuwali merupakan salah satu calon bupati Sumba Timur yang ikut bertarung pada pilkada serentak 9 Desember 2020. Memang belum bisa dipastikan apakah positifnya sang calon bupati merupakan akibat kontak dengan banyak orang menjelang dan selama pilkada, karena ada juga kemungkinan lain sebagai penyebabnya.

Baca juga: Hipnotisme Agama

Misalnya, ada informasi bahwa istri sang calon baru saja melakukan perjalanan dari Jakarta pada awal Desember 2020. Dan, setelah diperiksa Swab, ternyata sang istri juga positif Covid-19, setelah sang suami menunjukkan gejala dan dinyatakan positif Covid-19.

Pertanyaannya, apakah sang istri tertular dari suami atau malah suami tertular oleh istri yang baru pulang dari Jakarta? Itu yang harus ditelusuri. Kalau istri tertular dari suami, itu berarti suaminya tertular dari masyarakat yang mungkin banyak ditemuinya selama pilkada.

Baca juga: Disertasi Pariwisata NTT, Gubernur Viktor Laiskodat Raih Gelar Doktor Pembangunan

Kalau demikian, kasus ini patut disebut klaster pilkada. Tentu bukan klaster pilkada kalau sang suami tertular oleh istri yang mungkin sudah positif saat pulang dari Jakarta.

Entah tertular akibat adanya klaster pilkada atau dari istrinya yang baru melakukan perjalanan ke Jakarta, yang pasti protokol Covid-19 telah diabaikan dan dilanggar.

Itulah yang menjadi kekhawatiran kelompok yang menginginkan penundaan Pilkada serentak beberapa waktu lalu.

Tetapi karena Pemerintah sangat percaya pada protokol Covid-19, maka kekhawatiran itu dicegah dengan mematuhi protokol secara sangat ketat bahkan diikuti sanksi yang tidak main-main.

Apa itu protokol Covid-19? Ya, tentu saja 3M, yaitu selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak. Juga menjaga imunitas tubuh dan jangan sampai stress.

Siapa yang mengontrol pelaksanaan protokol Covid-19 ini? Tentu yang paling utama adalah dari setiap warga harus punya kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga dan mematuhi protokol kesehatan itu.

Selain itu, tim Satgas Covid-19 harus terus mengontrol dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan ini. Jangan pernah berhenti untuk mengingatkan warga akan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan bahaya Covid-19 bagi kesehatan warga.

Warga yang dengan sengaja melanggar dan tidak mematuhi protokol Covid-19 ini, tentu saja patut diberi tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Apakah para pelanggar protokol Covid-19 selama Pilkada patut diberi denda dan diproses hukum? Itu adalah tugas Satgas dan aparat penegak hukum.

Akhirnya, kita harapkan semua warga yang sakit karena tertular Covid-19 bisa segera sembuh dan pulih kembali. Sedangkan untuk warga yang masih sehat dan belum tertular, kita ingatkan Covid-19 belum hilang.

Kita harus terus waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita pun segera mendapat vaksinasi Covid-19 yang sudah mulai tiba di tanah air.(*)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved