Pilkada Manggarai Barat, Paket Misi Akan Tempuh Jalur Hukum

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menggelar rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pilkada di daerah itu, Rabu (16/12/2020).

Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara yang digelar di Lantai dua Gedung KPU Kabupaten Mabar dimulai pada pukul 10.30 Wita.

Saksi paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) nomor urut 2, Drh Maria Geong, Ph.D dan Silverius Sukur, SP ( Paket Misi), Benediktus Rana L. Adu mengatakan, paket Misi akan menempuh jalur hukum.

Baca juga: Disertasi Pariwisata NTT, Gubernur Viktor Laiskodat Raih Gelar Doktor Pembangunan

Hal tersebut dikarenakan pihaknya keberatan dan menemukan banyak pelanggaran dalam pilkada Mabar.

Salah satunya, lanjut Benediktus, banyaknya model C Hasil KWK yang tidak berhologram, terutama di Kecamatan Lembor dan Lembor Selatan.

Baca juga: Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Selesai, Paket Desa Menang Telak di Pilkada TTU

"Saya tanya ke Ketua KPU Mabar, apakah model C Hasil KWK yang ada di semua TPS ada hologram atau tidak, pak ketua sebagai pimpinan rapat menjawab bahwa semua berhologram, fakta kami menemukan ada C Hasil KWK yang tidak berhologram, itu yang kami kutip dan kami yakin ada sekian TPS, terutama di Lembor dan Lembor Selatan itu tidak berhologram," paparnya.

Menurutnya, terjadi fakta bahwa terdapat 2 formulir model C Hasil KWK, yakni yang berhologram dan tidak berhologram.

"Fakta nantinya, ada 2 formulir C Hasil KWK yang berhologram dan tidak ada hologram, ini yang jadi persoalan, dan kami yakin ini tidak sesuai dengan yang disampaikan, dan ini sebagai temuan kami. Tentunya kami akan menempuh jalur hukum sesuai dengan prosedur yang ada," paparnya.

Selanjutnya, pihaknya juga menemukan ada banyak kejanggalan terutama yang terjadi di Kecamatan Lembor dan Kecamatan Lembor Selatan, di mana terdapat pemilih yang masih dibawah umur.

"Kami sudah punya bukti-bukti, termasuk ada yang dibawah umur dan ada pemilih yang sudah pindah, tapi C surat panggilannya digunakan, ada sekian banyak dan kami akan membuktikan itu," tegasnya.

Saat ditanya apakah tim penasehat hukum telah dipersiapkan, Benediktus mengaku, hal tersebut akan didiskusikan dengan tim paket Misi.

Sementara itu, Ketua KPU Mabar, Robertus V Din dimintai tanggapannya mengaku, keputusan paket Misi untuk menempuh jalur hukum merupakan hak paket Misi.

Ditegaskannya, KPU Mabar pun siap menghadapi gugatan sengketa hasil pilkada 2020 yang dilayangkan calon kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPU siap, sehingga tadi saya sampaikan, perolehan suara sama atau belum. Tapi kalau tidak puas silahkan," ujarnya.