Begini Penjelasan, Dr. Laurensius Sayrani Terkait Situasi Petahana di Pilkada NTT

Begini Penjelasan, Dr. Laurensius Sayrani Terkait Situasi Petahana di Pilkada NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Sejauh ini, Pilkada serentak di NTT memperlihatkan fenomena menarik sekaligus penting sebagai bahan analisis politik lokal yaitu kecenderungan gagalnya petahana. Bagaimana fenomena ini dijelaskan?

"Saya ingin menjelaskan fenomena ini dalam kerangka pikir yang saya sebut sebagai situasi limitasi petahana. Limitasi tersebut justru bersumber dari minimal dua kekuatan yang selalu dilekatkan pada petahana yaitu, otoritas pengendalian kebijakan dan kontrol terhadap birokrasi," ungkap Pengamat Politik Undana, Dr. Laurensius Syarani, MPA kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (16/12).

Secara normal, Menurut Dosen Fisipol Undana ini menyampaikan, bentuk petahana sesungguhnya mengendalikan sesuatu yang sangat penting dalam membangun citra dirinya sebagai politisi yaitu kebijakan publik. Dalam kurang waktu lima tahun, secara otoritatif, petahana bisa mengalokasikan berbagai sumber daya melalui program dan anggaran yang menyasar semua lapisan masyarakat. 

"Bagi saya, situasi justru menghadirkan situasi problematik bagi petahana," jelasnya 

Dalam situasi demokratisasi yang berkembang saat ini, kata Dr. Laurens,  pemerintah memang dituntut melakukan kebijakan optimal baik content maupun prosesnya. Melalui kebijakan public yang dilakukannya, maka seluruh rekam jejaknya akan dinilai dalam satu penilaian kategoris tertutup yaitu, berhasil dan tidak berhasil. 

Situasi problematisnya adalah keberhasilan atau kegagalan itu secara empirik tidak sepenuhnya dibawah kendalinya. 

Ada otoritas lain dilevel teknis (teknokrasi-birokrasi) yang mengimplementasikan kebijakan itu. 

"Kita tentu paham, birokrasi pada batas tertentu cenderung memiliki daya implementasi yang terbatas atau bahkan justru “otonom” secara teknis terhadap pengaruh politik. Gugatan terhadap program yang dijalankan kepala daerah yang dianggap tidak tepat sasaran yang kemudian menimbulkan konflik di kelompok sasaran secara perlahan membentuk persepsi kegagalan terhadap sang kepala daerah. Itu adalah sekedar contoh yang sering kita dengar," ungkapnya  

Selain itu, kata Dr. Laurens, kebijakan optimum yang harus  dicapai petahana juga berhadapan dengan keterbatasan lain seperti limitasi waktu, sumber daya terutama anggaran, sumber daya manusia, birokrasi yang memerangkap petahana dalam situasi limitasi di tengah tuntutan yang meluas dan semakin intensif. 

Bersamaan dengan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa situasi ini semakin problematik, ketika pemerintah juga dijalankan dalam skema rente ekonomi politik sebagai implikasi dan strategi distibusi sumber daya pemerintah terhadap kelompok pendukungnya dalam berbagai bentuk seperti kapling proyek misalnya. Secara perlahan namun pasti, kondisi ini membentuk persepsi negatif terhadap petahana. 

Berbagai Kondisi ini menunjukkan dengan jelas bahwa petahana adalah calon yang rekam jejaknya paling mudah untuk digembosi sekaligus dikapitalisasi menjadi dukungan bagi pihak lain.

"Situasi lain yang saya amati adalah petahana dan upaya mobilisasi birokrasi. Pada satu sisi, birokrasi adalah komponen penting untuk membentuk dan memperluas jangkauan petahana terhadap pemilih. Secara sosial, para birokrat tentu memiliki basis sosial luas yang jika digerakan berpotensi menjadi kekuatan pengumpul suara. Belum lagi ketika otoritas birokrasi digunakan dalam pelayanan publik dalam berbagai bentuk," tuturnya 

Namun pada sisi yang lain, situasi ini juga memerangkap petahana sendiri ketika penggunaan birokrasi justru dipersepsikan sebagai simbol kekuasaan. Kehadiran birokrasi dalam konteks politisasi birokrasi kemudian berubah menjadi defenisi pemilih sebagai relasi kekuasaan, dominatif dan sebagainya, serta nampaknya pemilih akan cenderung melawan skema relasi dominatif semacam ini dalam berbagai bentuk seperti kepatuhan semu, pengikut semu yang relative tidak diperhitungkan oleh petahana.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa, ternyata limitasi petahana ini juga sebagai implikasi dari pilkada di tingkat lokal yang lebih terbuka. Dalam ruang yang terbuka, para calon terutama petahana sungguh diteropong baik oleh publik ataupun penyelenggara. Itu artinya status petahana, pada batas tertentu itu sekedar simbol yang daya kapitalisasinya menjadi probelematis.