Rp 35,58 Triliun Bangun NTT Jokowi Serahkan DIPA

Jokowi juga menegaskan bahwa bantuan sosial kembali diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021.

"Dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," katanya.

DIPA NTT

Setelah acara bersama Presiden Jokowi, dilanjutkan dengan penyerahan DIPA lingkup Provinsi NTT, dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga serta bupati dan wali kota.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Lydia Kurniwati Christyana mengatakan, pemerintah pusat mengalokasi Rp 35,58 triliun dari total belanja negara Rp 2.750 triliun, untuk Provinsi NTT.

Lydia merincikan, belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 12,29 triliun dan Dana
Transfer Daerah Rp 23,29 triliun. "Secara keseluruhan, total belanja APBN yang dialokasikan ke Provinsi NTT meningkat 7,6 persen atau sekitar Rp 2,1 triliun dari alokasi tahun 2020," sebut Lydia.

Ia menyebut, Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami kenaikan 4,2 persen atau sebesar Rp 936,1 miliar dibanding tahun 2020. Alokasi belanja Kementerian/Lembaga naik 14,8 persen atau sebesar Rp 1,58 triliun dari alokasi anggaran tahun 2020.

Menurut Lydia, anggaran Rp 12,29 triliun akan dialokasikan kepada 40 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 611 Satuan Kerja (Satker) dan disalurkan oleh 6 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi NTT.

"Keenam KPPN yang terdiri dari KPPN Kupang, Atambua, Ruteng, Ende, Larantuka dan Waingapu secara kumulatif akan menyalurkan DAK Fisik sebesar Rp 2,96 triliun, Dana Desa sebesar Rp 3,05 triliun dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 1,59 triliun," papar Lydia.

Saat memberi sambutan, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi kembali mengingatkan pesan Presiden Jokowi. Wagub Josef menekankan beberapa poin penting, yakni tahun 2020 merupakan tahun yang berat karena negara dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 sehingga pemerintah menerapkan kebijakan strategis yakni refocusing dan realokasi serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak.

"Penekanan Presiden, siapkan dengan baik DIPA 2021, Januari harus sudah bisa dilaksanakan," kata Wagub Josef.

Selain itu, Wagub Josef meminta melakukan pengawasan secara rutin dalam penganggaran dan penggunaan keuangan baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. "Fokus dan harus dominan untuk kegiatan-kegiatan utama."

Ia juga menekankan jangan sampai melakukan korupsi dan penyalahgunaan anggaran serta mark up. Menurut Wagub Josef, arahan Presiden Jokowi sejalan dengan RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 yang memuat alokasi anggaran dalam rangka mewujudkan NTT Bangkit NTT Sejahtera.

"Peningkatan alokasi tahun 2021 menuntut tanggung jawab dan kerja keras agar dana dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat," tandasnya. (hh/ant)

TAHUN 2021

* Kementerian/Lembaga : Rp 12,29 triliun
(Naik 14,8 persen atau Rp 1,58 triliun)

* Dana Transfer ke Daerah : Rp 23,29 triliun
(Naik 4,2 persen atau Rp 936,1 miliar)

* Total belanja : Rp 35,58 triliun
(Naik 7,6 persen atau Rp 2,1 triliun)

PENERIMA
- 40 Kementerian/Lembaga
- 611 Satuan Kerja (Satker)

DAK Fisik : Rp 2,96 triliun
Dana Desa : Rp 3,05 triliun
Dana BOS : Rp 1,59 triliun