Rp 35,58 Triliun Bangun NTT Jokowi Serahkan DIPA

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa tahun 2021 kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Istana Negara Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Acara yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua DPR Puan Maharani itu disaksikan para kepala daerah melalui video conference.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi mengikuti penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Rabu sore. Wagub Josef didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT, Lydia Kurniwati Christyana dan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Aloysius Malo Ladi.

Baca juga: Pemda Sabu Raijua Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan

"Kita tahu semuanya dan kita sudah merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui," kata Jokowi.

Menurutnya, pada 2021 pun Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian.

Baca juga: NTT Tambah Lagi 74 Kasus Covid

"Kecepatan, ketepatan, akurasi, harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi, ini harus juga segera pulih kembali," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah harus bekerja lebih cepat dalam kondisi krisis.

"Semangat auranya berbeda semuanya. Sudah sering saya sampaikan untuk pindah channel ke 'extraordinary' agar berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Jokowi juga meminta menteri, kepala lembaga dan kepala daerah melakukan reformasi anggaran.

"Agar bisa menggerakkan ekonomi, baik nasional dan daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah di APBN dan APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," tambah Jokowi.

Dalam menghadapi ketidakpastian sekarang ini, kata Jokowi, fleksibilitas dalam menggunakan anggaran sangat penting.

"Tugas utama kita adalah memecahkan masalah di bawah, memecahkan masalah masyarakat dan membantu rakyat dan kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dalam pelaksanaan APBN dan APBD," tegasnya.

Pemerintah mengalokasi Rp 2.750 triliun yang bersumber dari APBN 2021 untuk belanja. Anggaran tersebut tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja pada APBN 2020. APBN tersebut fokus kepada empat hal, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Jokowi juga mengingatkan menteri, lembaga dan kepala daerah untuk melakukan lelang proyek secepat mungkin.

"Saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan," ujar Jokowi.