Breaking News:

Putusan Sela Sidang Perkara Pengalihan Aset Tanah Pemkot Kupang,Hakim Tolak Eksepsi Jonas Salean

aset tanah Pemkot Kupang atas terdakwa Jonas Salean selaku mantan Walikota Kupang periode 2012 sampai dengan 2017.

POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Jonas Salean saat mengikuti sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkot Kupang tahun  2016 di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (17/11).  

Putusan Sela Sidang Perkara Pengalihan Aset Tanah Pemkot Kupang, Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Jonas Salean

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkot Kupang tahun  2016 dengan terdakwa mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean

Sidang dengan agenda pembacaan putusan sela yang dipimpin majelis hakim Dju Jhonson Mira Mangngi didampingi hakim anggota, Ari Prabowo dan Ibnu Kholiq  itu berlangsung pada Selasa (17/11) siang. 

Dalam sidang yang dihadiri terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang menyatakan menolak seluruhnya eksepsi dari terdakwa Jonas Salean melalui kuasa hukumnya, Yanto MP. Ekon. 

Hadir dalam sidang, jaksa penuntut umum Herry C. Franklin, Hendrik Tiip dan Emerensiana Jehamat serta kuasa hukum terdakwa Jonas Salean dari Kantor Hukum Mell Ndaomanu dan rekan. 

Dalam amar putusan sela, majelis hakim menegaskan pengadilan Tipikor Kupang berwenang untuk mengadili dan memutuskan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkot Kupang atas terdakwa Jonas Salean selaku mantan Walikota Kupang periode 2012 sampai dengan 2017.

Ketua majelis hakim, Dju Jhonson Mira Mangngi menegaskan, akim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) memiliki kewenangan untuk mengadili kasus tersebut, hal tersebut dikarena yang didakwakan  penuntut umum, adalah soal pengalihan aset negara bukan soal penerbitan sertifikat.

“Pengadilan Tipikor Kupang memiliki kewenangan dalam mengadili dan memutuskan perkara dugaan korupsi bagi – bagi tanah Pemerintah Kota Kupang. Karena ini soal pengalihan aset negara bukan penerbitan sertifikat,” tegas Dju Jhonson.

Selain itu, ia juga menegaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) perwakilan NTT memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara. 

Dengan demikian, seluruh eksepsi dari terdakwa Jonas Salean, melalui kuasa hukumnya dikesampingkan karena apa yang dieksepsi tlah masuk dalam pokok perkara sehingga itu perlu dibuktikan dalam persidangan.

Baca juga: Alasan Terjadinya Kerumunan, Fahri Hamzah: Para Pendukung Sangat Rindu Bertemu dengan Habib Rizieq

Baca juga: Polres Kupang Kota Ungkap Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Uang 

“Dengan ditolaknya eksepsi dari terdakwa melalui kuasa hukumnya, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pada pemeriksaan saksi – saksi,” tegas hakim Ketua Dju Jhonson. (Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong ) 

Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved