Sony Pinjam Rp 250 Miliar Pemda Kaji Syarat Pinjaman Daerah

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pasca Pemerintah Provinsi NTT meminjam uang PT Sarana Multi Infrastruktur ( SMI) senilai Rp 189,7 miliar, sejumlah pemerintah kabupaten berniat melakukan hal serupa. Pemda Manggarai meminjam Rp 250 miliar untuk membangun infrastruktur jalan dan bandara.

Penjabat Bupati Manggarai, Dr Zeth Sony Libing mengatakan, Pemda Manggarai akan meminjam dana Rp 250 miliar kepada pemerintah pusat. Pihaknya dalam waktu dekat akan menyerahkan permohonan pinjaman daerah di Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) RI.

"Minat kita untuk melakukan pinjaman dana. Kita sedang melakukan proses dan mungkin dalam satu dua hari ini, saya akam tugaskan staf ke Jakarta untuk menyerahkan surat permohonan kita ke Kementerian Keuangan," kata Sony saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Lagu Gugur Bunga Iringi Jenazah Danial Manu Perawat Meninggal Akibat Corona

"Mengapa kita cepat, karena fakta menunjukan bahwa semua daerah berminat. Kalau kita terlambat maka kita tidak bisa dapat. Kalau tahun ini tidak, belum tentu tahun depan kita bisa dapat," tambahnya.

Menurut Sony, dana sebesar itu untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Selain itu, untuk perpanjangan landasan Bandara Frans Sales Lega Ruteng.

"Pokoknya pinjaman itu kita gunakan untuk membangun jalan dan memperpanjang bandara," tandas Sony.

Baca juga: Soal Pinjaman Daerah Ini Penjelasan Lydia Kurniawati Christyana

Pemda Ende juga berniat meminjam dana. Bupati Ende, Djafar Achmad mengatakan, Pemda Ende akan meminjam Rp 100 miliar kepada Bank NTT. Dana itu digunakan untuk percepatan pembangunan Ende.

Bupati Djafar menyampaikan hal ini dalam acara peluncuran pembayaran pajak melalui mobile banking Bank NTT di Desa Watunggere Marilonga, Selasa (10/11).
Kegiatan itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Ende, Erikos Emanuel Rede. Ia meminta Erik Rede agar DPRD mendukung rencana Pemda Ende tersebut.

"Jadi, Pak Wakil Ketua DPRD mohon dukungannya. Kita akan pinjam 100 miliar dari Bank NTT. Kalau kita pinjam bisa ada loncatan pembangunan di Ende ini," sebut Bupati Djafar.

Menurut Bupati Djafar, untuk percepatan pembangunan, tidak bisa Pemda Ende hanya menunggu DAK atau DAU. "Kalau kita pinjam bisa ada loncatan," ujarnya.

Bupati Djafar optimistis pinjaman Rp 100 miliar itu bisa dikembalikan selama masa kepemimpinannya. Ia berkomitmen tidak mau meninggalkan utang untuk kepemimpinan yang akan datang.

"PAD Ende bakal meningkat. Salah satu itemnya, dari kerja sama dengan Bank NTT terkait pembayaran semua pajak daerah melalui mobile banking. Belum lagi dari PT Orka yang mengelola panas bumi di Mutu Busa," katanya.

Wakil Ketua DPRD Ende, Erikos Emanuel Rede mendukung Pemda Ende melakukan pinjaman.

"Saya secara pribadi dorong lakukan itu, karena tujuannya adalah untuk percepatan pembangunan. Karena keterbatasan APBD, maka pinjaman menjadi alternatif yang produktif untuk percepatan pembangunan," kata Erik Rede ketika dihubungi via telepon, Rabu (11/11).

Ia berharap Pemda Ende sedini mungkin melakukan persiapan sumber daya manusia untuk mengelola anggaran Rp 100 miliar. Menurutnya, prioritas percepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan masyarakat. "Seperti jalan, jembatan, air minum bersih," ujarnya.

Erik Rede mengatakan, DPRD membutuhkan penjelasan tambahan dari pemerintah mengenai skema rencana pinjaman.

Cek Syarat

Pemda Timor Tengah Selatan (TTS) sedang mempertimbangkan untuk melakukan peminjaman uang kepada pihak ketiga guna melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

Bupati TTS, Egusem Piether Tahun menugaskan stafnya untuk meminta syarat-syarat pengajuan pinjaman.

"Saya sudah minta staf saya untuk lihat syarat-syarat agar kita bisa pinjam kepada pihak ketiga seperti apa? Tapi saya memang belum lihat kembali. Jika memang mungkin, kita akan tempuh cara tersebut guna percepatan pembangunan di Kabupaten TTS," kata Bupati Tahun saat ditemui di SoE, Selasa (10/11).

Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau mendukung inisiatif Pemda TTS untuk melakukan percepatan pembangunan dengan melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga.

Menurutnya, jika hanya menggandalkan APBD untuk membangun TTS yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan topografi berbukit-bukit, hal itu akan sulit dilakukan.

"Kita dukung jika memang dari Pemda TTS ingin mengikuti langkah yang sudah diambil Pemprov NTT. Asalkan hitung secara baik kebutuhannya dan cermati regulasinya," ujar Marcu mengingatkan.

Ketua Komisi 1 DPRD TTS, Uksam Selan juga mendukung langkah Pemda TTS meminjam uang kepada pihak ketiga untuk membiayai pembangunan.

"Kita dukung jika Pemda TTS ingin melakukan percepatan pembangunan. Kita hanya ingatkan, agar nantinya jika rencana tersebut terwujud, tolong pembangunannya merata di tiga wilayah swapraja," kata Uksam.

Pemda Belu menyatakan belum berniat mengajukan pinjaman daerah kepada pemerintah pusat.

"Saat ini pemerintahan dalam masa transisi. Bila sudah ada kepemimpinan baru, rencana ini mungkin bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu. Pinjaman daerah merupakan peluang yang bisa dilakukan pemerintah daerah demi percepatan pembangunan," kata Penjabat Bupati Belu, Zakarias Moruk saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu kemarin.

Menurut Zakarias, pinjaman daerah bersumber dari pemerintah pusat, berasal dari APBN, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum.

Mekanisme pinjaman daerah adalah pemda mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan. Skema pinjaman bisa jangan pendek, menengah dan jangka panjang.
Ia mengatakan, Pemda Belu bisa mengusulkan pinjaman manakala kepala daerah ingin mempercepat pembangunan daerah di bidang investasi atau pembangunan infrastuktur.

Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora mengatakan, pihaknya akan mengecek persyaratan untuk mengajukan pinjaman daerah.

"Kita juga ada rencana mau pinjam, tapi belum bicarakan dengan DPRD. Karena itu harus cek syarat-syaratnya dulu," kata Bupati Gidion seusai menjadi inspektur upacara pada apel kesiapsiagaan bencana, Rabu (11/11).

Bupati Gidion langsung menyampaikan kepada Sekda Sumba Timur dan Kepala Badan Keuangan agar mengecek persyaratan. "Nanti Pak Sekda dan Kepala BKAD saya minta untuk cek syarat di Pemprov NTT. Tapi tentu kita harus bicarakan dengan DPRD lagi," ujarnya.

Apabila memenubi syarat dan memungkinkan, maka pemerintah akan mengajukan pinjaman daerah sekitar Rp 250 miliar.

"Kita pakai untuk pembenahan infrastruktur jalan di Sumba Timur, terutama akses jalan ke lumbung-lumbung penghasil komoditi," katanya.

Bupati Gidion menyebut infrastruktur jalan yang perlu dibenahi antara lain di wilayah barat, tengah dan selatan serta beberapa wilayah lainnya yang mana sebagai penghasil jambu mete dan cengkeh. "Kita tidak bisa harap APBD II, karena itu harus ada pinjaman daerah," tandas Bupati Gidion.

Pemda Malaka belum mengajukan pinjaman daerah walaupun Kementerian Keuangan memberi kesempatan untuk itu.

"Pemda Malaka sudah mewacanakan bersama DPRD. Saat ini sedang dikaji Tim Anggaran soal besaran, kemampuan pengembalian, jangka waktu pengembalian, serta aspek ekonomi," kata Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Malaka, Aloysius Payong saat ditemui di Betun, Rabu kemarin.

Menurut Aloysius, Pemda Malaka sangat merespon peluang yang diberikan Kementerian Keuangan. Hal lain yang penting untuk dipertimbangkan, lanjut Aloysius, saat ini akhir tahun 2020 dan sedang melaksanakan Pilkada Malaka.

"Tapi Pemkab Malaka melalui TAPD dan Banggar DPRD optimis pinjaman daerah akan direalisir pada waktu mendatang, setelah terpilihnya bupati dan wakil bupati definitif," kata Aloysius.

Apabila pinjaman daerah jadi, lanjut Aloysius, lebih diarahkan ke belanja program kegiatan yang bersifat produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu juga untuk pembangunan infrastruktur.

Bupati Ray Tolak

Sementara itu Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes menyatakan enggan mengajukan permohonan pinjaman daerah ke pemerintah pusat. Pasalnya, ia akan segera mengakhiri masa jabatan.

"Saya tidak ingin mengajukan pinjaman daerah. Karena dalam persyaratan harus masa jabatan lima tahun, ini tinggal hitung bulan mau berhenti, jadi tidak ajukan pinjaman daerah," kata Bupati Ray.

Ia memberi kesempatan kepada Bupati TTU terpilih untuk mengajukan pinjaman daerah.

"Silahkan, itu nanti kewenangan bupati terpilih. Saya tidak mengajukan pinjaman karena masa jabatan mau berakhir, tinggal dua bulan buat apa kita ajukan pinjaman daerah. Nanti bupati berikutnya saja," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTT mendapat pinjaman dana dari PT SMI senilai Rp 189,7 miliar. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan 16 ruas jalan provinsi.

Perjanjian pinjaman telah ditandatangani secara virtual oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad, Rabu (5/8) lalu.

Pada Senin (24/8), Wakil Gubernur NTT Josef A Nae Soi menyambangi kantor pusat PT SMI guna melakukan penandatanganan secara langsung perjanjian pinjaman daerah.

Pinjaman dari PT SMI itu dibagi dalam dua peruntukan. Pertama untuk pembangunan tujuh ruas jalan provinsi Rp 66 miliar. Kedua, pembangunan sembilan ruas jalan provinsi senilai Rp 123,7 miliar. Pembangunan ruas jalan ini tersebar di sejumlah pulau di NTT dengan panjang sekitar 189 kilometer.

Jauh sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku mengalokasikan dana sebesar Rp 10 triliun sebagai pinjaman pemulihan ekonomi ke daerah pada tahun 2021 mendatang. "Untuk investasi pemerintah Rp 10 triliun, dalam hal ini dalam rangka pinjaman PEN daerah," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, dana tersebut untuk membantu daerah terdampak Covid-19 yang memiliki program atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah.
(rob/kk/din/jen/yel/yon/mm/kompas.com)

Pinjaman Daerah

Manggarai : Rp 250 Miliar
Ende : Rp 100 Miliar
Malaka : Sedang Dikaji
Belu : Belum Berniat
TTS : Masih Timang
TTU : Enggan Pinjam
Sumba Timur : Cek Syarat