Breaking News:

Soal Pinjaman Daerah Ini Penjelasan Lydia Kurniawati Christyana

Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, Kementerian Keuangan memang memberi kesempatan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota

Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/YENI RACHMAWATI
KEPALA KANTOR— Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana. Kamis 28 Mei 2020 

POS-KUPANG.COM - KEPALA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, Kementerian Keuangan memang memberi kesempatan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mengajukan pinjaman daerah.

Namun, dalam mengajukan pinjaman daerah tentu tergantung pada visibility study atau studi kelayakan penyusunan kerangka acuan kerja dan kemampuan daerah untuk mengembalikan.

Menurut Lydia, pinjaman daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah kabupaten/kota, bekerja sama dengan PT SNI, pemanfaatannya diarahkan untuk infrastruktur.

Baca juga: NEWS ANALYSIS Dr Frits Fanggidae Dosen UKAW Kupang Pengamat Ekonomi

"Karena kalau mengandalkan hanya pada dana transfer dan dana desa, maka akan memakan waktu sekian tahun lamanya. Apabila diajukan melalui dana pinjaman daerah maka infrastruktur ini pasti terpenuhi," kata Lydia saat ditemui di Betun, Kabupaten Malaka, Selasa (10/11/2020).

Mengenai alokasi pinjaman daerah, Lydia mengatakan, tidak berpatok pada prosentase tertentu. Namun dihitung berdasarkan kemampuan pemerintah daerah, karena namanya pinjaman daerah maka konsekuensinya harus mengembalikan.

Baca juga: Bupati Flotim Ajak Warga Cuci Tangan

"Ketika infrastruktur itu sudah dibangun maka akan ada pengembalian daripada investasi tersebut misalnya menjadi PAD untuk mengangsur pinjaman daerah tersebut," ujarnya.

Lydia menegaskan, besaran pinjaman daerah tergantung pada studi kelayakan penyusunan kerangka acuan kerja dan kemampuan dari pada daerah itu untuk mengembalikan.

"Jadi, tidak semua provinsi mengajukan pinjaman daerah tergantung kemampuan pengembalian. Untuk kerjasama dengan PT SNI itu tergantung dari pemda masing-masing. Sangat tergantung kebutuhan di daerah. Apabila ada daerah dari studi kelayakan tidak mampu mengembalikan, maka tidak perlu meminjam," tandas Lydia. (yon)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved