Sony Pinjam Rp 250 Miliar Pemda Kaji Syarat Pinjaman Daerah

"Kita juga ada rencana mau pinjam, tapi belum bicarakan dengan DPRD. Karena itu harus cek syarat-syaratnya dulu," kata Bupati Gidion seusai menjadi inspektur upacara pada apel kesiapsiagaan bencana, Rabu (11/11).

Bupati Gidion langsung menyampaikan kepada Sekda Sumba Timur dan Kepala Badan Keuangan agar mengecek persyaratan. "Nanti Pak Sekda dan Kepala BKAD saya minta untuk cek syarat di Pemprov NTT. Tapi tentu kita harus bicarakan dengan DPRD lagi," ujarnya.

Apabila memenubi syarat dan memungkinkan, maka pemerintah akan mengajukan pinjaman daerah sekitar Rp 250 miliar.

"Kita pakai untuk pembenahan infrastruktur jalan di Sumba Timur, terutama akses jalan ke lumbung-lumbung penghasil komoditi," katanya.

Bupati Gidion menyebut infrastruktur jalan yang perlu dibenahi antara lain di wilayah barat, tengah dan selatan serta beberapa wilayah lainnya yang mana sebagai penghasil jambu mete dan cengkeh. "Kita tidak bisa harap APBD II, karena itu harus ada pinjaman daerah," tandas Bupati Gidion.

Pemda Malaka belum mengajukan pinjaman daerah walaupun Kementerian Keuangan memberi kesempatan untuk itu.

"Pemda Malaka sudah mewacanakan bersama DPRD. Saat ini sedang dikaji Tim Anggaran soal besaran, kemampuan pengembalian, jangka waktu pengembalian, serta aspek ekonomi," kata Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Malaka, Aloysius Payong saat ditemui di Betun, Rabu kemarin.

Menurut Aloysius, Pemda Malaka sangat merespon peluang yang diberikan Kementerian Keuangan. Hal lain yang penting untuk dipertimbangkan, lanjut Aloysius, saat ini akhir tahun 2020 dan sedang melaksanakan Pilkada Malaka.

"Tapi Pemkab Malaka melalui TAPD dan Banggar DPRD optimis pinjaman daerah akan direalisir pada waktu mendatang, setelah terpilihnya bupati dan wakil bupati definitif," kata Aloysius.

Apabila pinjaman daerah jadi, lanjut Aloysius, lebih diarahkan ke belanja program kegiatan yang bersifat produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu juga untuk pembangunan infrastruktur.

Bupati Ray Tolak

Sementara itu Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes menyatakan enggan mengajukan permohonan pinjaman daerah ke pemerintah pusat. Pasalnya, ia akan segera mengakhiri masa jabatan.

"Saya tidak ingin mengajukan pinjaman daerah. Karena dalam persyaratan harus masa jabatan lima tahun, ini tinggal hitung bulan mau berhenti, jadi tidak ajukan pinjaman daerah," kata Bupati Ray.

Ia memberi kesempatan kepada Bupati TTU terpilih untuk mengajukan pinjaman daerah.

"Silahkan, itu nanti kewenangan bupati terpilih. Saya tidak mengajukan pinjaman karena masa jabatan mau berakhir, tinggal dua bulan buat apa kita ajukan pinjaman daerah. Nanti bupati berikutnya saja," ujarnya.