Media dan Pilkada yang Demokratis di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh : Frit Dare, Unit Rafael Mahasiswa STFK Ledalero

POS-KUPANG.COM - Di tengah semarak pesta demokrasi dalam Pilkada kali ini rupanya membawa atmosfer berbeda dari Pilkada yang telah terjadi sebelumnya akibat dari Covid-19 yang merasuki dunia dihari-hari ini.

Namun sejalan dengan itu, rupanya proses demokrasi tak pernah bungkam oleh Covid-19. Kerinduan masyarakat untuk memilih pemimpin yang baru, dengan visi dan misi yang baru menjadi senjata yang ampuh dalam Pilkada kali ini.

Hal ini dapat kita lihat bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini pun kampanye-kampanye masih terus dilakukan oleh para calon kepala daerah dengan mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Lindungi Anak dari Covid

Sejalan dengan bergulirnya waktu, tak terasa Pilkada tinggal menghitung waktu, mulai dari hari-hari ini hingga pada puncak demokrasi itu sendiri yang akan terjadi pada tanggal 20 Desember 2020.

Tentunya ini merupakan Pilkada serentak yang dilaksanakan di era pandemi Covid-19 dalam sistem demokrasi. Tentunya ini merupakan momen yang penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang mempunyai hak mutlak untuk memilih pemimpin yang akan mewakili rakyat untuk memimpin, mengayomi anggota masyarakat dalam sistem demokrasi.

Baca juga: Altar 89 Bagi Sembako dan Masker kepada Masyarakat di Perbatasan RI-RDTL

Hal yang menarik dari Pilkada kali ini di tengah situasi wabah Covid-19 ini ditandai
dengan mulai masuknya media sosial dalam dunia politik, sarana untuk para calon pemimpin daerah dan timnya untuk meyuarakan dan menginformasikan visi dan misinya.

Masuknya media sosial sebagai sarana untuk berkampanye menjadi permainan politik dalam Pilkada kali ini. Tentunya kita bangga bahwa seiring berkembangnya waktu berkembang pula cara-cara sesuai zamannya masing-masing. bahwa ada kemajuan tersendiri dalam pesta demokrasi kali ini di mana massa yang awalnya harus dikumpulkan dalam satu tempat, kini bisa melihat visi dan misi para calon kepala daerah mereka melalui media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dll.

Media Sosial dan Polemik Pilkada

Media sosial yang kini telah merebak dalam kehidupan politik menjelang Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 menjadikan media sosial sendiri sebagai sarana penting dalam meneruskan aspirasi para calon kepala daerah dan juga warga negara yang terlibat aktif dalam Pilkada.

Kita boleh bangga untuk itu, namun ada hal yang miris yang mau dibahasakan kali ini dalam seminar yang dibawakan "Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebutkan pemberian dukungan terhadap calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui media sosial menjadi tren tertinggi pelanggaran netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Posting komen, foto share di media sosial adalah keberpihakan, "Bawaslu RI Abhan, saat Webinar "Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020" (Pos Kupang, Jumat, 30 Oktober 2020).

Hemat saya adalah benar bahwa rakyat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasinya, namun menjadi masalah ketika warga negara itu sendiri salah menggunakan media sosial melalui akun-akun palsu baik itu, Facebook, Instagram, Twitter dll, untuk memposting, memberikan komentar dan membagikan tautan untuk menyerang calon kepala daerah tanpa identitas yang jelas dengan menggunakan akun-akun palsu.

Tentunya ini menjadi masalah tersendiri bagi jalannya demokrasi yang demokratis dalam ajang Pilkada kali ini.

Salah satu keutamaan demokrasi adalah bahwa sistem ini memungkinkan penyelenggaraan kekuasaan yang menempatkan semua rakyat pada posisi yang sama.

Rakyat sebagai public interst yaitu orang berhak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah, ikut menyalurkan kehendak publik, serta ikut berbincang untuk kepentingan umum dalam sistem demokrasi bangsa kita merupakan kunci utama dari demokrasi itu sendiri.

Namun melihat kasus-kasus yang terjadi, semisalnya dalam media sosial dengan menggunakan akun-akun palsu menjadi hal yang miris bagi jalannya Pilkada kali ini dalam sistem demokrasi.

Hadirnya akun-akun palsu dalam media sosial yang saling mengumbar-umbar dan mengkambing hitamkan para calon pemimpin daerah tertentu menjadi pertanyaan tersendiri bagi proses jalannya demokrasi saat ini.

Mengapa ada akun-akun palsu di negara kita ini. Bukankah demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap warganya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan politik sebagai publik interst.

Warga yang Demokratis

Warga yang demokratis adalah warga yang mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapatnya sendiri secara bebas dan bertanggungjawab penuh atas pendapatnya tersebut demi mencapai sebuah perjuangan. Sayangnya jika kita melihat hal tersebut dalam konteks pilkada dengan tampilnya akun palsu tentunya menjadi sebuah lelucon tersendiri bagi jalannya demokrasi.

Hal ini dikarenakan warga sendiri sebagai public interst takut untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka kepada setiap paslon.

Dalam berbagai pemahaman orang coba memberi pemahaman mengapa sampai orang takut menyuarakan suaranya. Pertama, adanya penguasa yang sangat dominan ini bisa kita lihat dalam gaya kepemimpinan Soeharto pada masa orde baru. Rakyat yang menyuarakan suaranya pastinya menjadi bulan-bulanan para pemimpin waktu ini.

Hal ini juga hemat saya yang sedang terjadi sekarang ini. Akun-akun palsu merupakan bukti bahwa masyarakat takut untuk menyuarakan suaranya secara terbuka kepada pemimpin yang adalah penguasa masyarakat bukan pengayom masyarakat.

Kedua adanya politik kepentingan dari kalangan-kalangan tertentu menjadi bahaya tersendiri dari berpolitik masa kini. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai macam postingan, komentar lepas yang menjelek-jelekkan atau bahkan menyebarkan berita hoaks kepada satu calon kepala dearah dan mengangkat calon tertentu sebagai calon pemimpin yang terbaik.

Dengan demikian muncul juga politik kambing hitam di mana orang menggunakan akun-akun palsu untuk komentar-komentar lepas mengenai calon pemimpin daerah yang akan dipilih dengan berita-berita hoaks maupun berita buruk bagi pasangan calon yang menjadi lawan dari partai-partai tertentu.

Oleh karena itu marilah kita secara aktif terlibat dalam politik yang sehat sebagai warga negara yang berani berpendapat secara terbuka dan bertanggungjawab untuk terlibat aktif dalam Pilkada kali ini bukan sebagai pemain di belakang layar tetapi pemain utama karena sejatinya demokrasi yang sejati berasal dari kita sendiri sebagai publik interst yaitu orang berhak dan berani untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah, ikut menyalurkan kehendak publik, serta ikut berbincang untuk kepentingan umum dalam sistem demokrasi bangsa kita ini di mana demokrasi merupakan kunci utama dari jalannya roda pemerintahan di negara kita yang tercinta ini, dan sebagai pemerintah hendaknya bersifat terbuka dalam mengayomi masyarakat baik itu menyangkut kritikan dari warganya, demi membangun apa yang menjadi tujuan dari politik itu sendiri yaitu kebaikan bersama demi menanti Pilkada dalam masa-masa tenang yang akan datang sampai Pilkada 2020 pada bulan Desember. (*)