Yeremias Dupa Menyesal Jembatan Wae Musur Belum Dimanfaatkan

POS-KUPANG.COM | RUTENG - Bangunan Jembatan Wae Musur yang menghubungkan jalan menuju sejumlah wilayah Desa di Sebelah Wae Musur di Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur yang dibangun pada tahun 2017 lalu hingga saat ini belum dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan terkendala dimana warga pemilik lahan meminta ganti rugi lahan untuk pembukaan jalur singkat menuju jembatan itu.

Karena belum kunjung dimanfaatkan, Ketua DPRD kabupaten Manggarai Timur Yeremias Dupa mengaku menyesal dengan Pemerintah dan masyarakat setempat.

Baca juga: Polres Sumba Barat Daya Tindaklanjuti Video Viral Seorang Warga Dihukum Kepala Kebawah

"sebagai ketua DPRD menyesal karena dari dana yang ada asas manfaatnya hanya sebatas hiasan begitu. Lalu selama ini dari ase kae (kakak-adik) disana menuntut pembangunan jembatan, begitu sudah dibangun malah sesama masyarakat lagi yang menghalangi pembangunan, ini saya menyesal,"ungkap Yeremias kepada POS-KUPANG. COM, Selasa (27/10/2020).

Yeremias juga mengatakan, jembatan Wae Musur yang dibangun dengan APBD tahun 2017 lalu sebesar Rp 7 miliar lebih itu bagi DPRD pengawasan lebih kepada asas manfaat dan penggunaan jalan sehingga dari pembangunaan yang ada berdampak pada pemanfaatan.

Baca juga: Enam Swab Positif, Sumba Timur Kembali Jadi Daerah Terpapar Covid-19

Selain itu, kata politisi partai Amanat Nasional (PAN) itu, terhadap segala kendala dan hambatan terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Wae Musur yang terletak di Liang Niki itu, Pemkab Manggarai Timur melalui Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan Rana Mese, Pemdes Watu Mori dan Satar Lahing untuk melakukan pendekatan dengan pemilik lahan untuk pembebasan lahan.

"Dan kalau itu tidak pembebasan lahan atau tidak ada titik temu antara pemilik lahan dan pemerintah untuk pembebasan lahan. Maka, jalan keluar terburuk adalah memikirkan jalur alternatif supaya jembatan itu juga tetap dipakai untuk APBD 2021, karena jembatan ini sangat alternatif menuju sejumlah desa di sebelah wae Musur,"ungkap Yeremias.

Yeremias juga mengatakan, Pemkab Manggarai membangun jembatan itu sebagai jalur alternatif menuju ke sejumlah Desa di Sebelah Wae Musur. Sehingga dengan tujuan untuk membuka daerah di sebelah Wae Musur di Kecamatan Rana Mese keluar dari daerah terisolasi, terluar dan terpencil.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur, Yos Marto menjelaskan jalan menuju jembatan itu jika melalui bendung PLTMH Wae Musur terhitung dari Cross Way Wae Musur sangat jauh dengan selisih hampir 1,5 kilometer (KM) dibandingkan jika langsung dari tikungan sawah sebelum turun ke Wae Musur itu lebih dekat dengan jarak hanya sekitar 200 meter atau persingkat menuju jembatan ini apalagi topografis lebih bagus.

Namun dikatakan Marto, warga masyarakat pemilik lahan meminta ganti rugi untuk pembebasan lahan itu. Pihaknya sudah berusaha dua kali bersama Camat Rana Mese untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, namun belum berhasil. Ketua DPRD Manggarai Timur juga sudah turun melihat langsung lokasi jembatan itu saat reses.

"Tapi kalau mentok, ya kita terpaksa ikut jalan di pinggir Bendung Wae Musur, tapi memang itu jauh sekali. Jembatan itu pasti berfungsi, tapi saat ini kita masih berusaha untuk mempersingkat jarak menuju jembatan itu,"ungkap Marto.

Menurut Kadis Marto, pembangunan jembatan Wae Musur itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah untuk membuka isolasi bagi masyarakat di sebelah Wae Musur. Dimana untuk mempercepat arus transportasi bagi masyarakat di sebelah Wae Musur.

Kadis Marto juga menjelaskan jembatan itu dibangun sejak tahun 2017 dengan anggaran lebih dari Rp 7 miliar. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)