Tim DPRD Kabupaten Kupang "Belajar Khusus" Perda Perbatasan di Malaka

POS-KUPANG.COM | BETUN---Tim Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Kupang dipimpin Wakil Ketua, Sofia Malelak de Haan mendatangi DPRD Malaka.

Kehadiran Tim ini dalam rangka "belajar khusus" soal Perda Perbatasan terutama menyangkut perbatasan antar Kabupaten guna didorong pada Prolekda 2020.

Sofia Malelak de Haan kepada wartawan pada kunjungan kerja di Malaka, Senin (26/10) menegaskan, kegiatan ini juga merupakan kunjungan silahturahmi untuk saling belajar antara senior dan yunior dalam membesarkan Kabupaten masing-masing baik Kabupaten Kupang maupun Kabupaten Malaka.

Baca juga: Update Corona Sumba Timur - Konsultan PT MSM Positif Covid-19

Dikatakan Politisi NasDem ini, mereka juga belajar secara khusus mengenai dorongan-dorongan untuk Prolekda 2020 dan bagaimana saling belajar untuk mendorong Perda Perbatasan terutama menyangkut perbatasan antar Kabupaten.

Selaku pimpinan Dewab bersama Bapenperda DPRD Kabupaten Kupang, katanya, memberi apresiasi dan penghargaan atas penerimaan DPRD Kabupaten Malaka yang sangat baik.

Baca juga: Pertahankan Keaslian Taman Nasional Komodo

"Kita mendapatkan ilmu dengan cara belajar dari pengalaman bagaimana kemajuan di Malaka ini sebagai bahan motivasi untuk majunya Kabupaten Kupang . Apa yang sudah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Malaka bakal menjadi pelajaran untuk kami yang berada Di DPRD Kabupaten Kupang," jelas Sofia.

Sementara Yakobus Klau, Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang turut hadir mengatakan kehadiran mereka di Kabupaten Malaka untuk belajar bagaimana menangani konflik yang terjadi di batas.

Pasalnya, di Kabupaten Kupang banyak terjadi konflik batas wilayah sehingga melalui kunjungan ini bisa dijadikan masukan untuk menyelesaikan konflik di batas termasuk membuat perda pendukung.

"Kami datang ke Malaka karena dulu Malaka masih bergabung dengan Kabupaten Belu sering terdengar konflik horizontal di batas. Tapi ketika sudah mekar menjadi kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Malaka ternyata hembusan konflik malah sama sekali tidak terdengar," ujar Klau.

Dia mengakui pemerintah Kabupaten Malaka yang sekarang lebih serius mencegah terjadinya konflik horizontal terkait batas wilayah. Masukan yang diperoleh di Malaka akan dibicarakan bersama Pemkab Kupang sebagai bahan kajian bersama Dewan.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua I DPRD Malaka Devi Hermin Ndolu mengakui kehadiran rombongan DPRD Kabupaten Kupang untuk mempelajari tentang peraturan daerah dan program tentang perbatasan antar Kabupaten maupun peraturan daerah (perda) lainnya baik itu perda yang diajukan pemerintah daerah maupun peraturan lainnya.

Dikatakan Ketua DPC PDIP Malaka ini, pada pertemuan bersama itu dirinya menyampaikan juga hal - hal yang menyangkut keberhasilan yang di capai oleh pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Malaka.

Dirinya mencontohkan, program Prioritas Revolusi Pertanian Malaka (RPM) , pengobatan gratis yang menggunakan E-KTP, keberhasilan penanganan Banjir serta peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM), dalam menyekolahkan putra - putri Malaka.

"Walaupun Kabupaten Malaka tergolong baru tapi sudah membuat gebrakan dengan membangun SDM termasuk sekolah dokter ahli kita sanggupi. Kita benah fasilitas kesehatan dan rata-rata sudah memadai dimana pelayanan setara nasional," tegas anggota DPRD yang sudah lima periode ini. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong)