Pembangunan Sarpras di Loh Buaya Pulau Rinca Tidak Perhatikan Komodo
aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan dapat dilakukan.
Penulis: Gecio Viana | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Pembangunan Sarpras di Loh Buaya Pulau Rinca Tidak Perhatikan Komodo
POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO -- Pembangunan sarana prasarana (sarpras) di Loh Buaya Pulau Rinca Taman Nasional Komodo (TNK), dinilai tidak memperhatikan keberlangsungan hidup satwa Komodo.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mabar, Marselinus Jeramun saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Minggu (25/10/2020).
Marselinus menuturkan, foto seekor Komodo berhadapan dengan dump truk yang viral di media sosial (medsos) di Loh Buaya Pulau Rinca beberapa hari terakhir, merupakan bukti secara tersirat terhadap pembangunan oleh Kementerian PUPR.
"Pembangunan proyek di Rinca tersebut tidak memperhatikan masa depan komodo sebagai aset pariwisata nasional," tegasnya.
Melihat kejadian tersebut, pihaknya mengaku pesimis kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan dapat dilakukan.
"Kalau melihat kejadian itu saya tidak yakin ekoturisme benar-benar serius dipertahankan, saya mengutuk dengan keras, foto yang beredar luas dan viral itu," paparnya
Ataskdhad tersebut, pihaknya pun berharap segala kegiatan di Loh Buaya Pulau Rinca TNK dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi bersama.
"Satu ekor komodo itu menurut saya itu pesan, sinyal yang harus ditangkap serius oleh kementerian LHK, termasuk pemerintah di semua tingkatan. Buat apa kita mengejar posisi status daerah super premium, tapi pada akhirnya hanya bersifat 5-10 tahun ke depan, itu tidak penting, yang penting adalah Komodo harus dilestarikan turun temurun," ungkapnya.
"Jangan sampai anak cucu kita hanya mendengar, seperti halnya Dinosaurus, tapi tidak pernah melihat wujud komodo seperti apa. Jangan seperti itu," jelasnya.
Pemerintah pusat melalui kementerian sekaligus pihak pekerja pembangunan tersebut, lanjut Marselinus, harus menjadikan kemunculan Komodo yang 'menghadang' dump truk sebagai pesan atau sinyal untuk melakukan kegiatan di Loh Buaya Pulau Rinca TNK.
Menurut Marselinus, sebagai lembaga negara di Kabupaten Mabar, DPRD Kabupaten Mabar tidak pernah mengajak atau berdiskusi terkait semua pembangunan Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN) oleh pemerintah pusat.
"Setidaknya diberikan gambaran terkait pembangunan itu. Omong kosong pembagian kewenangan, tapi untuk mengurus hal ini kita tidak pernah diperlihatkan, diajak untuk omong, termasuk semua jenis pembangunan dari pemerintah pusat di Kabupaten Mabar, termasuk Batu Cermin, Puncak Waringin dan di TNK," ungkapnya.
Marselinus menilai, pemerintah pusat tidak transparan dengan DPRD Kabupaten Mabar, bahkan terkesan mengambil keputusan secara sentralistik tanpa mempertimbangkan keadaan objektif di daerah, sehingga terjadi problem di daerah.
Baca juga: ZODIAK Pisces Tahu Pentingnya Uang Cancer Utamakan Karir RAMALAN ZODIAK Senin 26 Oktober 2020
Baca juga: Kadis Pariwisata Mabar Sebut Pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca Sudah Ada Kajian Lingkungan
Baca juga: Dikonfirmasi Terkait Foto Komodo Berhadapan Dengan Dump Truk, Begini Respon BTNK
"Tidak ada transparansi dari pemerintah pusat. Semua program pusat ini, sangat minim informasi ke kami. Saya curiga, jangan sampai ini model proyek pencucian utang, uang dari pusat, lalu dikirim orang pusat ke sini, lalu uang dibagi-bagi orang pusat. Kita hanya melihat," katanya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)
