20 Tahun Lepas dari Indonesia,Kekayaan Timor Leste Terus TerkurasTermasuk Perbaiki Jejas Bumi Hangus
Krisis yang terjadi setelah pengumuman jejak pendapat yang menentukan Timor Leste lepas dari Indonesia ternyata berdampak jangka panjang
lihat foto
Sebaliknya, pangsa sektor produktif seperti pertanian dalam PDB keseluruhan menurun dari 24% pada tahun 2000 menjadi 9,2% pada tahun 2016.
Sementara itu, pariwisata yang diharapkan memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, masih dalam tahap paling awal pembangunan.
Perjalanan hanya menyumbang 1,1% dari total ekspor barang dan jasa.
Demikian pula, manufaktur hampir tidak terlihat dalam struktur ekonomi saat ini.
Permintaan yang meningkat dalam konsumsi domestik dipenuhi oleh barang dan jasa impor, yang membuat industri dalam negeri semakin sulit untuk muncul.
Profil demografis negara juga menciptakan tekanan ekonomi, karena 70% penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Secara struktural, perekonomian tidak dapat mengatasi permintaan akan pekerjaan dan tingginya proporsi kaum muda.
Pekerjaan masih didominasi oleh pertanian subsisten, sumber mata pencaharian bagi lebih dari 70% penduduk di luar Dili.
Negara tidak dapat bergantung pada ekonomi domestik untuk membiayai kegiatannya, tantangan yang diakui secara luas oleh para politisi negara.
Minyak bumi terus memberikan sekitar 85% pendapatan dan pengeluaran tahunan. Pendapatan dalam negeri menyumbang kurang dari 20% belanja
negara.
Padahal, berbagai bidang seperti pertanian, pariwisata, dan manufaktur, tersebut menjadi cara yang diharapkan menjadi mesin untuk pertumbuhan jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja, mempersiapkan masa depan Timor Leste yang mandiri.
Ketika bidang-bidang tersebut yang harusnya mendapat fokus lebih untuk menjamin masa depan Timor Leste, namun pemerintah Timor Leste masih disibukkan dengan sektor infrastruktur.
Memang infrastruktur juga penting, namun jejak ' bumi hangus ' di masa lalu membuat Timor Leste harus lebih bekerja keras, di mana 80% dari infrastruktur dasar dihancurkan oleh milisi pro-Jakarta, dengan dukungan militer Indonesia, setelah referendum kemerdekaan tahun 1999.
Sehingga, dari miliaran dolar yang diinvestasikan oleh donor internasional pada tahun-tahun berikutnya, sebagian besar telah digunakan untuk menutupi biaya administrasi lembaga bantuan internasional.
Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar terus meningkat, seperti terlihat dalam berbagai survei opini publik.
Memang, investasi pemerintah di bidang infrastruktur telah membawa beberapa dampak positif, sejauh pertumbuhan jangka pendek. Sekitar 80 persen dari total penduduk, misalnya, memiliki akses listrik.
