Aset Pemprov NTT di Ende Mubazir, Begini Kondisinya!

POS-KUPANG.COM | ENDE - Dermaga ikan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) di Ende Mubazir. Kondisinya pun memerihatinkan.

Fasilitas yang terkait dengan dermaga tersebut juga mubazir, antara lain pabrik es dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI).

Pantauan POS-KUPANG.COM, Kamis (15/10/2020) tidak ada aktivitas di dermaga Ikan. Dermaga tidak terusus, ada beberapa lubang besar di dermaga tersebut.

Baca juga: Kapolda NTT Ajak Warga Pubabu Tempati Rumah Yang Dibangun Pemprov NTT

Sementara, pabrik es tidak difungsikan lagi, halaman sekitar gedung pabrik tersebut pun ditimbuhi rumput liar.

Selain itu, TPI saat ini dimanfaatkan oleh para guru dan siswa SD Paupanda III untuk kegitan belajar mengajar (KBM), kendati gedung TPI juga tidak layak untuk KBM.

Baca juga: Pemprov NTT Kirim Helikopter Jemput 228 Sampel Swab di Sumba Barat

TPI tersebut dimanfaatkan sebagai tempat KBM untuk menjawab kerinduan para murid untuk belajar bersama teman dan guru, karena dalam masa pandemi Covid-19 ini, mereka tidak bisa belajar bersama di sekolah.

Aset milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut dibangun pada periode tahun 1999 - 2004.

Sejak saat dibangun dermaga perikanan tersebut tidak pernah dimanfaatkan.

Sejumlah pejabat di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ende tidak mengetahui secara pasti kapan bangunan tersebut mulai dikerjakan.

Riswanto Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ende kepada POS-KUPANG.COM diruang kerjanya, mengatakan dermaga, pabrik es, TPI dan bahkan tabah milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

Menurutnya dermaga Ikan dibangun untuk tempat tambatan perahu dan tempat pendaratan ikan bagi nelayan.

Menurutnya kesalahan konstruksi membuat dermaga tersebut tidak dimanfaatkan.

"Memang saat ini kondisi dermaga sangat memprihatinkan dan terancam roboh. Saya tidak tau pasti sejak kapan dermaga itu dibangun, karena saya masuk sebagai pegawai di dinas ini, dermaga sudah ada. Untuk dermaga, Tempat Pendaratan Ikan, dan beberapa bangunan lainnya serta tanah pada kantor DKP Ende, itu masuk aset Pemerintah Provinsi. Sementara Pemda Ende hanya mendirikan bangunan kantor diatas tanah milik Pemprov NTT." Tegas Riswanto.

Riswanto mengatakan, selama ini dermaga ikan tersebut tidak pernah digunakan atau difungsikan sebagaimana mestinya.

Menurut informasi yang ada, kata Riswanto, dermaga itu dibangun untuk tambatan kapal ikan milik nelayan diatas 10 GT.

"Memang sejak awal dibangun tidak pernah dimanfaatkan sebagai tempat pendaran kapal ikan milik nelayan. Otomatis Tempat Pendaratan Ikan (TPI) juga tidak berfungsi," ungkapnya.

Dia tegaskan lagi, ada kesalahan konstruksi dimana dermaga dibangun untuk tambatan kapal ikan nelayan diatas 10 GT, sementara kapal ikan milik nelayan lokal cuma 3 GT.

"Kalau air laut pasang maka kapal milik nelayan lokal dengan GT kecil bisa masuk dibawah kolong dermaga, dan ini sangat berbahaya. Kondisi ini juga diperparah dimana pada bibir dermaga banyak karang yang bisa membahayakan kapal ikan milik nelayan," ungkapnya.

Praktis TPI, kata Risw2, hanya dipakai oleh para nelayan untuk memperbaiki jaringan tangkap jika mengalami kerusakan.

Lebih jauh dikatakannya, saat ini untuk membantu para nelayan membongkar hasil tangkapannya, DKP Ende tengah mengusulkan pembangunan dermaga rakyat.

"Untuk membantu dan menunjang aktifitas nelayan membongkar hasil tangkapannya, kita akan usul untuk dibangun dermaga rakyat. Langkah ini agar seluruh aktifitas nelayan bisa kembali normal dan mempermudah nelayan lokal menjual hasil tangkapannya. Rencananya kita akan bangun dermaga rakyat disebelah dermaga ikan." tutup Riswanto.

Terpisah, Ketua LSM Ate Sare, yang juga mantan Ketua Serikat Nelayan Kabupaten Ende, M. Farid Numba, mengharapkan agar aset milik negara yang dibangun dengan uang rakyat bisa kembali difungsikan.

Menurutnya saat ini memang kondisi dermaga sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak lagi digunakan.

"Sangat disayangkan dana miliaran rupiah yang diinvestasikan mubasir egitu saja. Sejak awal dibangun tidak pernah digunakan, kita harapkan agar Pemprov NTT kembali menata aset yang ada," ungkapnya.

Menurutnya, kalau bisa ada tim teknis yang turun untuk melihat dari dekat kondisi dermaga dan dicarikan solusinya. Sangat disayangkan bangunan yang semestinya bisa membantu para nelayan dibiarkan mubasir termakan usia.

"Perlu ada sikap tegas dari Pemprov NTT melalui dinas teknisnya " tegas Farid Numba. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti)