Besipae Kembali Bergejolak, Aksi Saling Dorong dan Pukul Antara Warga dan Pegawai Pemprov NTT

Besipae Kembali Bergejolak, Aksi Saling Dorong dan Pukul Antara Warga dan Pegawai Pemprov NTT

POS-KUPANG.COM | SOE -- Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS kembali bergejolak. Rabu (14/10/2020) terjadi kisruh yang melibatkan warga Pubabu dan pegawai Pemprov NTT (Satpol PP dan Pegawai Badan pendapatan dan aset Propinsi NTT).

Kisruh ini bermula dari kedatangan pegawai Pemprov NTT (Satpol PP, Dinas Pertanian, Peternakan dan Badan pendapatan dan aset Propinsi NTT) serta Anggota TNI dari KOREM 161 Kupang yang bermaksud untuk melihat lokasi TJPS di Besipae.

Kedatangan rombongan Pemprov NTT bersama Anggota TNI ternyata tak disambut baik oleh warga Pubabu yang sejak lama berkonflik dengan Pemprov terkait kepemilikan lahan Besipae.

Warga Pubabu yang terdiri dari kaum ibu dan anak-anak langsung menuju Mes Besipae bermaksud mempertanyakan kedatangan rombongan Pemprov NTT tersebut.

Warga menduga, kedatangan pegawai Pemprov NTT di Besipae bermaksud untuk membangun SPBU, Restoran dan melanjutkan aktivitas penanaman lentoro dan kelor.

Padahal, kedatangan rombongan bermaksud menunjukkan lokasi tanam jagung program TJPS untuk Korem 161 Kupang. Pasalnya, Korem 161 ingin terlibat menyukses program Pemprov NTT tersebut.

Warga Pubabu menolak keras kehadiran Pemprov NTT di Besipae. Sesuai rekomendasi Komnas HAM menurut warga Pubapu, aktivitas Pemprov NTT di Besipae harus dihentikan sampai masalah lahan Besipae diselesaikan. Selain itu harus dilakukan pengukuran ulang atas lahan Besipae.

Saat warga sedang memprotes kehadiran Pemprov NTT, Dara Puspita Sari, pegawai ASN Badan Pendapatan dan Aset Propinsi NTT memotret aksi warga tersebut dengan menggunakan kamera. Aksi Dara tersebut ternyata membuat warga tak senang.

Warga menaruh curiga terhadap Dara. Warga pun mencoba menghentikan Dara yang terus mengambil gambar sehingga terjadi aksi saling dorong dan pukul. Beberapa pria yang menggunakan pakaian sipil terlihat mendorong warga bahkan sampai membanting warga Pubabu.

Tak terima dengan perlakuan tersebut warga Pubabu coba membalas dengan melempari petugas dengan tanah bercampur batu. Suasana langsung berubah menjadi mencekam. Kisruh tersebut hanya berlangsung sebentar, karena petugas Satpol PP berhasil meredahkan suasana dan warga Pubabu kembali ke rumah darurat mereka yang dibangun di dalam hutan Pubabu.

Daud Selan dan Niko Manao, perwakilan warga Pubabu mempertanyakan kehadiran Pemprov NTT di Besipae. Pasalnya sesuai rekomendasi Komnas HAM, Pemprov NTT seharusnya menghentikan segala aktivitas di Besipae hingga masalah lahan Besipae diselesaikan. Selain itu, warga juga menutut agar dilakukan pengukuran ulang.

"Harus selesaikan dulu masalah lahan Besipae dan lakukan pengukuran lahan ulang seperti rekomendasi Komnas HAM baru ada aktivitas di atas lahan Besipae," pinta keduanya mewakili warga Pubabu.
Menurut keduanya dalam kisruh tersebut, beberapa warga Pubabu terluka. Oleh sebab itu, keduanya akan melakukan koordinasi dengan kuasa hukum mereka untuk menentukan apakah masalah tersebut akan dibawa ke ranah hukum atau tidak.

"Kita masih koordinasi dengan kuasa hukum kami. Apakah mau lapor dugaan penganiyaan warga Pubabu ke Polres, Polsek atau Polda NTT," ujarnya.

Terpisah PLT. Badan Pendapatan dan Aset Propinsi NTT, Welly Rohimone membantah keras informasi yang beredar di media sosial jika Pemprov NTT membawa preman ke Besipae. Ia menegaskan, sejak awal kedatangan rombongan Pemprov NTT ke Besipae pada Rabu pagi sudah dihalangi warga Pubabu.