Dulu Timor Leste Paksa Merdeka,Kini Jadi SurgaKorupsi hinggaJadi Negara Miskin,Wartawan TakBerkutik

"Jika mereka terbukti bersalah, itu bisa menjadi preseden berbahaya bagi jurnalis dan pembela hak asasi manusia di Timor-Leste, di mana sistem hukum dapat digunakan untuk membungkam suara-suara kritis," katanya.

"Ini juga akan mengirimkan sinyal mengerikan tentang masalah kebebasan berekspresi dan media yang lebih luas di negara ini," tambahnya.

"Meskipun setiap orang berhak atas perlindungan dari serangan yang melanggar hukum atas reputasi mereka, ini seharusnya menjadi masalah litigasi perdata, bukan hukum pidana."

Kedua jurnalis itu didakwa melanggar Pasal 285 KUHP Timor Leste yang mengkriminalkan "pengaduan fitnah."

Ketentuan hukum tersebut tidak sesuai dengan penghormatan penuh dan perlindungan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi Timor Leste pada 2003, serta konstitusi Timor Leste.

* Kini Dunia Cemaskan Timor Leste, Tiap Tahun Ratusan Ton Limbah Berbahaya Dibuang Dekat Kota Dili

Setelah jatuh ke tangan Indonesia tahun 1975, setelah lepas pula dari penjajah Portugis, rakyat Timor Leste sesungguhnya masih menginginkan kemerdekaan.

Hal itu yang melatarbelakangi spirit perjuangan rakyat Timor Leste untuk meraih kemerdekaan.

Selain itu pula, kuatnya semangat untuk merdeka sesungguhnya didorong oleh kondisi masyarakat yang penuh konflik, masalah kelaparan dan penyakit yang terus mewabah.

Dari pelbagai literatur mengungkapkan bahwa lebih dari 200.000 orang tewas akibat pertempuran, kelaparan dan penyakit selama invasi dan pendudukan Indonesia sejak tahun 1975 silam.

Buah dari perlawanan yang terus menerus terjadi yaitu digelarnya referendum yang didukung PBB.

Kemudian Timor Leste lepas dari Indonesia sebagai hasil referendum 1999 yang menunjukkan mayoritas warga Timor Leste menginginkan kemerdekaan.

Namun, hingga beberapa dekade setelah kemerdekaannya, masih tampak gambaran anak-anak Timor Leste kekurangan gizi. 

Disintegrasi hukum dan ketertiban, serta tidak adanya layanan sosial pun masih terjadi.

Salah satunya tampak melalui kondisi sebuah TPA di Timor Leste, yaitu TPA Tibar dekat ibu kota, yang masih memprihatinkan dan tidak banyak berubah.