Cipayung Plus Kota Kupang Menilai Produk Omnibus Law RUU Cipta Kerja Cacat Prosedur
setelah 75 UU yang dibuat atau digabungkan menjadi 1 UU, menciptakan peraturan pemerintah di mana-mana.
Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Cipayung Plus Kota Kupang Menilai Produk Omnibus Law RUU Cipta Kerja Cacat Prosedur
POS-KUPANG COM | KUPANG-- Dalam ngobrol asyik POS-KUPANG.COM, bersama gerakan mahasiswa NTT tolak Omnibus Law pada Senin, 12/10/2020, perwakilan para ketua organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Kupang menilai Produk Omnibus Law RUU Cipta Kerja cacat Prosedur.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Alfred Saunoah menegaskan bahwa, undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah melahirkan polemik yang terjadi di masyarakat saat ini.
Berdasarkan referensi isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari draf yang sudah beredar, yakni 1028,1035, 915 halaman tidak mengarsir fakta bahwa pembentukan UU tersebut sudah menyalahi aturan yang ada.
Dikatakan Alfred, UU yang semula dibuat untuk menyederhanakan peraturan semakin mempertegas penyusupan kepentingan orang-orang tertentu.
Alfred merasa heran setelah 75 UU yang dibuat atau digabungkan menjadi 1 UU, menciptakan peraturan pemerintah di mana-mana.
Hal ini terlihat pada hampir setiap akhir pasal, terselip kalimat peraturan lebih lanjut akan diaturan dalam Perppu. Bertolak pada kenyataan tersebut, usaha penyederhanaan UU muncul di satu sisi dan di sisi lain membuka peluang pembuatan peraturan lebih lanjut.
Ia juga menyebutkan bahwa, pemerintah dan DPR berusaha untuk menutupi-nutupi dan tidak ada transparansi perancangan UU ini sejak pembahasan hingga
Pjs Ketua GMKI Cabang Kupang, Adrian Ebenhaiser Boling menyetujui pernyataan rekan-rekan yang lain bahwa, dari proses pembuayan UU yang salah berimbas dampak besar yang akan dirasakan oleh publik.
Dikatakan Adrian, pihaknya telah melakukan penolakan terhadap Omnibus Law sejak awal pembuatan namun berkurang saat pandemi.
Protes terhadap proses pembuatan UU yang salah meledak saat disahkan.
Dari 3 draf Omnibus Law yang beredar, terlihat adanya tendensi peraturan perundang-undangan yang tidak pro pada rakyat. Namun berpihak pada kepentingan golongan tertentu.
"Yang miskin akan semakin miskin dana kaya semakin kaya," ujarnya.
Terkait persoalan di kampus yang terkadang melahirkan keputusan yang memberatkan mahasiswa Adrian menjelaskan, persoalan di kampus biasanya diselesaikan melalui audiens.
Namun ketika sampai pada tingkatan yang dianggao krusialnya pihaknya memastikan untuk melakukan demo.
